Rakergub FKD MPU TA 2026, Wamendagri Bima Arya Desak Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan Dan Transisi Energi

KOTA SEMARANG, AKYAN NAGARAKRETAGAMA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk meninggalkan pola rapat yang bersifat seremonial dan mulai berfokus pada eksekusi langsung program lintas sektor. Menurutnya, langkah progresif tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan konkret, seperti ketahanan pangan dan transisi energi secara cepat dan terukur.

"Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas," ujarnya dalam kegiatan Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi kepala daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Terlebih, daerah juga diminta mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi itu dinilai semakin menantang, terutama karena Indonesia tengah berpacu mengoptimalkan bonus demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, Bima mendorong kepala daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini menghambat kerja sama antardaerah, khususnya dalam distribusi pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya penguasaan big data yang presisi dan real-time agar daerah dengan komoditas surplus dapat menopang wilayah lain yang mengalami kekurangan.

"Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan," jelasnya.

Selain isu pangan, Bima juga menyoroti pentingnya percepatan transisi energi, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia meminta seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Hal itu mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.

Bima juga mendorong kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dalam menggali potensi wilayah masing-masing guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak harus selalu diperoleh melalui kenaikan pajak, melainkan dapat diwujudkan melalui kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.

"Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta Rektor IPDN Halilul Khairi bersama perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.

(Muritno) ANK

Polemik Jukir Dishub Dan Puskesmas Aren Jaya, Eko : 'Kepala Dan TU Puskesmas Gak Jelas, Gak Beres Dan Gak Mudeng!'

KOTA BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Persoalan perseteruan Juru Parkir Dishub Kota Bekasi dengan Kapuskesmas Aren Jaya, Dr Arie Rahayu Udhani MM terkait pengelolaan perparkiran yang dinilai pihak Puskesmas Aren Jaya tidak ada kejelasan serta cacat administrasi dengan mendesak pihak Dishub Kota Bekasi agar segera melakukan penertiban administrasi menuai tanggapan serius dari Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur, (9/4/2026).

Dalam tanggapannya Ketua UPTD Dishub Bekasi Timur menyatakan bahwa," Ini masuk program Walikota Bekasi (Dr.Tri Adhianto Tjahyono) semua ada aturannya dan Perdanyapun sudah ada  tapi jelasnya saya tidak begitu hafal. Tapi yang jelas titik lokasinya itu sudah dimasukan ke dalam titik juru parkir dan itu sudah ada SK nya..nah sudah ada SK nya itu barulah kita data orang Jukir yang akan ditempatkan disitu...nah dari Jukir itu kita data untuk diberikan kelengkapan dari Dinas," ujar Eko Mulyanto, (9/4).

Ditanyakan terkait atribut Juru Parkir, selain KTA dan seragam apakah juga dilengkapi dengan SK secara tertulis dari pihak Dishub Kota Bekasi?

"Tidak ada SK secara tertulis, karena dari peraturan dan Undang-undangnya kita tidak berhak mengeluarkan SK atau apapun terkait Jukir di lapangan..karena statusnya bukan pegawai Pemerintah...karena kitapun sudah berkoordinasi dengan bagian hukum...karena selain pegawai Pemerintah tidak bisa diberikan surat tugas atau surat apapun..tapi ini resmi," tegasnya.

Bilamana ada Institusi lain yang menanggapi dan menganggap ini tidak resmi dan sama saja dengan Juru Parkir liar lainnya?

"Ya mereka tidak tahu..sosialisasi sudah dilakukan hanya untuk yang terkait saja..karena tidak secara umum sifatnya. Jadi orang itu kita memberdayakan orang-orang yang sudah ada disitu untuk menjalankan perparkiran yang ada disitu," katanya.

Dikonfirmasi, apakah didalam menempatkan para Juru Parkir yang berada dibawah naungan Dishub Kota Bekasi sudah ada komunikasi intensif sebelumnya dengan pihak Puskesmas?

"Sudah..saya sudah rapatkan dengan Kepala Dinas Kesehatanpun bareng pada saat itu. Jadi ada undangan khususs kepada Kepala-Kepala Puskesmas terua Kepala Dinas berikut perwakilannya se Kota Bekasi..kurang lebih setahun yang lalu..seharusnya hal ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi oleh pihak Puskesmas," jawab Eko.

Lalu bagaimana bila ada Kepala Puskesmas yang mengganggap hal tersebut tetap dikatakan tidak ada kejelasan dan tidak tertib administrasi?

"Ya berarti karena masih baru mungkin dia tidak mengetahui..kalau Puskesmas Bekasi Jaya, Aren Jaya dan Karang Kitri itu sampai hari ini tidak pernah ada masalah dan saya waktu pas awal itu, saya kunjungi masing-masing..mereka sudah paham dan sudah komunikasi . Waktu awal begitu SK..SP turun ...saya langsung koordinasi ke lapangan, saya kinjungi semua Puskesmas. Bahwa kita akan ada program seperti ini sesuai petunjuk dan perintah dari Pak Walikota (Tri Adhiyanto-Red), untuk mengakomodir juru parkir yang ada di Puskesmas untuk menambah PAD," papar Eko.

Bila ada Kepala Puskesmas baru yang tidak memahami tentang adanya regulasi terkait Juru Parkir dibawah naungan Dishub Kota Bekasi yang ditempatkan di wilayah tersebut dari Pemerintah Bekasi?

"Nah berarti dia tidak komunikasi dengan Kepala Puskesmas yang lama dan mungkin juga menurut dia hal itu tidak penting..tapi menurut saya penting..seharusnya sebelum dia menanyakan kepada Jukirnya, dia menanyakan dulu ke Kapuskesmas yang sebelumnya...seharusnya seperti itu," terangnya.

"Sebagai Kepala Puskesmas seharusnya dia sudah tau..permasalahan itu timbulkan setelah dia duduk harusnya dia menayakan ke Kapuskesmas yang lama itu pertama..lJukir sudah mengarahkan untuk tanya ke Dishub..sebenarnya itu sudah pas..sudah benar," sambungnya.

Bagaimana menurut Kepala UPTD bila sudah jelas ada Jukir yang menggunakan atribut Dishub namun tetap mempertanyakan.

"Ya kalau tiba-tiba begitu berarti engga mudeng..jadi kayak awalnya enggak mau tau juga gitu..jadi aneh juga...kan sebelumnya sudah ada sosialisasi dan saya izin juga, saya sudah pernah kesitu. Waktu itu saya ketemu dengan staffnya..kalau enggak salah saya ketemu sama TU nya waktu itu satu tahun yang lalu..saya enggak apal orangnya..kalau enggak salah waktu itu Pak Kapusnya enggak ada dan saya ketemu dengan TU nya dan saya menjelaskan semuanya termasuk yang si Karang Kitri juga saya enggak ketemu sama Kapusnya..jadi sudah semuanya," beber Eko Mulyanto.

Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur mengklaim telah dua kali disampaikan baik saat sosialisasi bersama dengan surat undangan untuk seluruh Kepala Puskesmas se Kota Belkasi maupun penyampaiam langsung ke titik lokasi penempatan Juru Parkir di tiap-tiap Puskesmas yang di akomodir pihak Pemkot, Baik bertemu langsung dengan Kapuskesmas maupun perwakilannya (TU Puskesmas-Red).

"Memang selama ini kadang-kadang gimana sih ya, jadi enggak nyambung begitu sih kadang-kadang. Saya berfikir seperti ini...karena Kepala Puskesmas seharusnya menanyakan juga ke Staffnya..berarti enggak nyambung dan aneh jadinya.. seharusnya Kapuskesmas yang lama atau staff TU nya menyampaikan bahwa ke Kapuskesmas yang baru," jelasnya.

Kepala Dan TU Puskesmas Aren Jaya Aneh, Gak Jelas, Gak Beres Dan Gak Mudeng

Namun persoalan yang kemudian muncul berdasarkan pernyataan dari Kapuskesmas Aren Jaya bersama Kepala TU nya yang mengklaim bahwa memang tidak adanya  kehadiran dan pemberitahuan dari pihak Dishub Kota Bekasi baik secara langsung maupun tertulis dari Kadishub maupun UPTD Dishub Kota Bekasi kepada Puskesmas Aren Jaya, sehingga menimbulkan kerancuan dan perseteruan serta dinilai pihak Puskesmas bahwa, Dishub Kota Bekasi kurang sosialisasi, Koordinasi dan Komunikasi didalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) saat menjalankan tugas dan menerapkan pengelolaan perparkiran di Puskesmas Aren Jaya.

"Ya pokoknya yang jelas disitu  kenapa kok yang disampaikan pimpinan bisa enggak tau dan satu lagi kalau memang enggak tau Kapuskesmas yang baru bisa menanyakan ke Kapuskesmas yang lama..padahal Kapuskesmas yang lama sering ketemu dengan saya..mangkanya Kapuskesmas yang baru menegur Juru Parkir dilapangan kan aneh," ungkapnya.

Dr Arie Rahayu juga mengklaim bahwa di tempat yang lama (Puskesmas Harapan Mulya-Red) dia menjabat sebagai Kapuskesmaspun tidak ada sosialisasi dan bahkan yang menjaga parkiran dari Linmas kendati lokasinya bersebelahan dengan Dishub Kota Bekasi.

"Kan begini, ternyata dari semuanya itu ada beberapa Puskesmas yangenggak ditarikin parkir..karena enggak ada Jukirnya dan memang disitu enggak ditarikin parkir, memang enggak semuanya..nah kebetulan disini di Timur semuanya di tarikin," terang Eko.

"Nah ditempat yang baru (Puskesmas Aren Jaya-Red) seharusnya dia (Kapuskesmas-Red) sebelum menegur Juru Parkir, dia menanyakan dulu ke Kapuskesmas yang lama dan TU nya. Kalau Kepala TU nya enggak sampaikan itu..berarti enggak beres itu orang," tukasnya.

"Itu Human Error...saran saya jangan ambil pernyataan sepihak seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Dinas terkait," sambungnya.

"Jadi menurut saya enggak jelas disitu. Jadi ini apa memang akal-akalan dia aja bahwa ini melempar masalah..enggak tau juga sih. Menurut saya ini sudah jelas kok bahwa saya sudah ketemu dengan Kapuskesmas yang lama dan Staff TU nya...Jadi ini bisa akal-akalan mereka saja atau enggak tau atau enggak mau tau..pokoknya ..enggak Jelas begitu aja..intinya enggak mudeng," pungkas Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur, Eko Mulyanto S Sos.

(Iwan Joggie) ANK

Penjualan Aset Bus Rongsokan Trans Patriot oleh PTMP, David : Sesuai Permen, Justru Untungkan Pemkot Bekasi !

KOTA BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA -  Pelelangan 29 unit bus TransPatriot milik PT Mitra Patriot (PTMP) kembali menjadi sorotan publik. Namun di balik polemik tersebut, manajemen PTMP menegaskan bahwa penjualan aset berupa bus yang sudah tidak produktif itu justru dilakukan sesuai regulasi dan berdampak positif bagi Pemerintah Kota Bekasi selaku pemegang saham.  Selasa, 6 Januari 2026.

Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Rahardja, menjelaskan bahwa pelelangan armada bus TransPatriot dilakukan pasca pergantian manajemen, ketika perusahaan menerima kondisi yang jauh dari ideal. Bukan hanya armada yang tidak terawat dan hampir mangkrak, tetapi juga beban utang dan kerugian yang membuat kondisi keuangan BUMD berada dalam tekanan berat.

Dalam situasi tersebut, pelelangan dinilai sebagai langkah paling rasional untuk menyelamatkan nilai aset yang tersisa sekaligus menjadi bagian dari upaya penyehatan keuangan perusahaan. Jika bus dibiarkan terus mangkrak, nilainya justru akan terus menyusut dan berpotensi menjadi beban baru bagi perusahaan maupun pemilik modal.

David menuturkan, proses pelelangan dilakukan melalui balai lelang swasta karena pertimbangan efisiensi biaya. Menurutnya, biaya “numpang lelang” di pihak swasta lebih ringan dibandingkan badan lelang negara, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ia juga memastikan, manajemen telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Wali Kota Bekasi selaku pemegang saham sebagai bentuk koordinasi terkait skema dan mekanisme pelelangan. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi regulasi, David merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tidak mewajibkan BUMD menggunakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelepasan aset. Artinya, penggunaan balai lelang swasta tetap sah selama memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, manajemen PTMP menilai pelelangan justru menguntungkan Pemkot Bekasi. Pasalnya, aset yang sudah tidak produktif dapat dikonversi menjadi dana segar untuk menutup kewajiban lama, sehingga mengurangi risiko suntikan modal tambahan di kemudian hari.

Selain pelelangan, manajemen PTMP juga tengah fokus menyelesaikan kewajiban peninggalan manajemen sebelumnya. Utang lama secara bertahap dilunasi, termasuk mempermudah alur pembayaran hak-hak mantan karyawan yang selama ini tertunda.

Namun di tengah upaya tersebut, muncul isu yang menyebut proses pelelangan dilakukan secara tidak transparan. Menanggapi hal itu, David dengan tegas membantah dan menyebut informasi tersebut tidak sesuai fakta.

“Berita tentang pelelangan bus yang tidak transparan itu hoaks. Informasi tersebut tersebar luas karena ada pihak-pihak yang kurang puas atas pemilihan jajaran manajemen yang baru ini,” tegasnya.

David juga menyoroti tantangan internal yang dihadapi PT Mitra Patriot saat ini. Menurutnya, kondisi perusahaan yang masih menanggung utang dan kerugian masa lalu menuntut sumber daya manusia yang siap bekerja di bawah tekanan dan keterbatasan.

Ia menegaskan bahwa tidak semua orang siap ditugaskan di PTMP dalam situasi seperti sekarang, sehingga manajemen membutuhkan figur-figur yang siap bekerja keras dan mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan perusahaan.

Dengan pelelangan aset yang dinilai sesuai aturan dan penyelesaian kewajiban lama yang terus berjalan, manajemen berharap PT Mitra Patriot dapat keluar dari fase krisis dan mulai membangun fondasi usaha yang lebih sehat. Bagi Pemkot Bekasi, langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga nilai investasi daerah agar tidak terus tergerus oleh aset mangkrak dan beban masa lalu.

(Rizal) ANK

Proyek Jembatan Hubungkan Dua Desa Tanpa Laporan, Tuai Kritik Manis-Manis Pedas Desa Mangunjaya - Tridaya Sakti

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Pembangunan Jembatan  Penghubung Desa Mangunjaya dan Desa Tridaya Sakti menuai kritik tajam dan manis-manis pedas dari Kaur Renbang Desa Mangun Jaya dan pihak Desa Tridaya Sakti terkait tidak adanya pelaporan hasil pekerjaaan pembangunan jembatan penghubung dua Desa tersebut usai pekerjaan proyek selesai dilaksanakan oleh kontraktor maupun pelaksana proyek pembangunan jembatan itu. Jum'at (12/12/2025).

Kaur Renbang mengutarakan bahwa," Kami pihak Desa Mangun Jaya mengucapkan banyak Terima kasih kepada Dinas terkait, Konsultan dan Kontraktor yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut dengan dan tanpa laporan pada pihak Desa Mangun Jaya," tutur Mulyadin pada Awak Media pada Selasa (08/12/2025).

Lanjutnya," Kalau ke kita yang masuk dari hasil pembangunan ajuan Musrenbang itu seratus persen..tiga titik sudah selesai semua. Yang melaporkan baru satu dari tiga titik diantaranya Jaling di Rw 06 sampai sekarang belum melaporkan, ada kurang lebih sudah tiga bulan, kemudian jembatan itu..ditambah satu jembatan itu..ya mungkin ABT atau tambahan dari Dinas itu secara mendadak itu katanya karena permintaan memang dari warga Desa mangunjaya dan warga Desa Tridaya Sakti...jadi kalau untuk ke Desa Mangunjaya sendiri belum ada laporan. Jadi mengenai siapa kontraktor yang membangun maupun berapa biayanya..ya itu yang belum ada sampai saat ini," beber Kaur Renbang Desa Mangun Jaya.

Ia berharap pihak kontraktor melaporkan hasil pekerjaannya dengan serah terima pekerjaannya dan di laporkan ke Desa.

"Kalau masalah pembangunannya memang dari awal kita memang tidak tahu. Tidak ada pemberitahuan. Harapan Desa ya harus melaporkan...karenakan kita dari Desa juga harus melaporkan Pembangunan yang masuk ke Desa itu apa aja kan gitu..ya jembatan salah satunya, jaling, Drainase itukan wajib. Biar nanti pada saat kita merencanakan berikutnya itu sudah di bangun, masa kita mau bangun lagi, jadi terdata dan itu wajib..harus melaporkan," tutur Mulyadin.

"Jadi kalau sudah selesai pekerjaan ya dilaporkan..paling lambat satu minggu, Diberitahukan hanya pada saat hasil Musrenbang yang mana saja yang mau di kerjakan..hanya itu saja, ya pelaksanaannya kita tidak di informasikan..tau-tau sudah di kerjakan. Seharusnya lapor ke Desa agar didata Desa Pembangunannya tapi realitanya seperti itu. Jadi harapan kita ya harus melaporkan agar masuk di data base untuk tertib administrasi," pungkas Kaur Renbang Desa Mangunjaya, Mulyadin.

Senada dengan Desa Mangunjaya, pihak Desa Tridayasakti melalui Kaur Umum (Humas) Desa Tridaya Sakti, juga mengungkapkan hal yang sama terkait tidak adanya pelaporan hasil pembangunan Jembatan penghubung dua Desa tersebut ke Desa baik oleh Kontraktor maupun pelaksana proyek.

" Tidak Ada Laporan Dari Pemborong ke Desa Setelah Selesai Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tri Daya Sakti Dengan Desa Mangun Jaya Sampai Saat Ini!,"tandas, Endang saat di konfirmasi pada, Jum'at (12/12/2025) di Kantor Desa Tridaya Sakti.

(JLambretta) ANK

Songsong Setahun Kepemimpinan Ade Kuswara Kunang Dan Asep Suryaatmaja, FORMASI Gelar Konsolidasi Organisasi

KABUPATEN BEKASI, ANK - Forum Masyarakat Bekasi (FORMASI) Menggelar acara silaturahmi dan konsolidasi menyambut satu tahun kepemimpinan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang SH dan Dr Asep Suryaatma dalam mengelola kepemerintahan Kabupaten Bekasi di Warung Sikabayan, Jl Usmar Ismail, Komplek Moviland Jababeka, Cikarang Utara, pada Rabu (06/11/2025).

Acara berjalan cukup lancar dan kondusif dengan dihadiri oleh seluruh anggota FORMASI dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi.

Dalam penyampaiannya Ketua Umum FORMASI, memaparkan tentang konsolidasi Organisasi FORMASI itu sendiri serta menyongsong kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang SH dan Wakil Bupati Dr Asep Suryaatmaja.

" Bahwasannya kita melaksanakan konsolidasi sekaligus kita menyongsong satu tahun perjalanan kepemerintahan H Ade Kuswara Kunang dan Dr H Asep Suryaatmaja," ujar H Obing Fachrudin.

Ia juga mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi baik pendatang maupun asli Bekasi yang berkeinginan untuk turut berpartisipasi memajukan Kabupaten Bekasi untuk bergabung di FORMASI.

"Dan kita punya slogan yaitu Aspiratip, Investigatip dan Solutip ," ucapnya.

Ketum FORMASI juga memaparkan terkait Aspiratip yang menampung berbagai aspirasi masyarakat pada bergagai persoalan ditengah masyarakat. Investigatip melakukan penelusuran terkait berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten yang mengalami kendala maupun yang menimbulkan persoalan di lapangan, sedangkan Solutip adalah memberikan masukan-masukan pada Pemerintah Daerah terkait temuan persoalan di berbagai bidang.

"Jangan hanya mengkoreksi namun juga harus dapat memberikan solusi dalam suatu persoalan," ungkap H Obing.

Dalam rapat konsolidasi tersebut di bahas juga sekelumit tentang kasus yang menimpa Dirus PDAM, Ade Effendi Zarkasih yang mengalami penahanan di kepolisian.

Menanggapi persoalan yang menyangkut Dirus PDAM tersebut, Ketua FORMASI mengungkapkan bahwa, " Saya berharap masalah kecil harus diselesaikan, masalah besar harus di kecilkan sehingga kita harapkan Kabupaten Bekasi ini harus kondusif mulai dari Kepemerintahan, Fokopimda, di Legislatifnya maupun di Badan-badan Usaha lainnya agar semuanya bisa bermanfaat untuk Kabupaten Bekasi sehingga suasana di Kabupaten Bekasi berjalan normatif dan kondusif sesuai dengan yang kita harapkan menuju Bekasi Bangkit, Naik dan Sejahtera," beber H Obing.

Terkait mengenai adanya dugaan kriminalisasi terhadap Dirus PDAM dalam proses kasus tersebut.

"Nah kita berharap kalimat-kalimat kriminalisasi tidak ada di Kabupaten Bekasi sehingga yang ada adalah kekeluargaan, untuk kita selesaikan bersama.Kita selesaikan secara prosedur, tidak ada Politikan-politikan," terangnya.

Ditanyakan tentang langkah-langkah yang akan di tempuh FORMASI dalam menindak lanjuti persoalan tersebut.

"Kita atas nama masyarakat Bekasi tentunya akan mengajukan penangguhan penahanan untuk saudara Ade Efendi Zarkasih agar dirinya bisa berkiprah kembali di tengah masyarakat. Karena beliau adalah anak muda yang tumbuh dan berkembang  untuk memajukan daerahnya sendiri, sehingga bisa bebas dari tuduhan-tuduhan dari banyak kalangan," tutur Ketua Umum FORMASI.

Ketika ditanyakan, bagaimana bila upaya penangguhan penahanan yang di tawarkan FORMASI pada pihak Kepolisian (Polres-Red) mendapat penolakan?

" Artinya sih kitakan negara hukum dan kita taat pada hukum. Sepanjang kita sebagai masyarakat mengajukkan penangguhan penahanan ...kita sangat berharap adanya penangguhan penahanan ..karena prosesnyakan hukuman ringan. Beliau inikan bukan tersangkut masalah Korupsi dan lain- lainnya. Sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat," terangnya.

Ditanyakan siapa saja yang akan di tampilkan untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan untuk Ade Efendi Zarkasih?

"Kita sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu dari Ketua MUI Cikarang Utara, KH Soleh Jaelani, termasuk saya sebagai Ketua Forum Masyarakat Bekasi dan KH Imam Mulyana dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi, nanti juga ada tokoh- tokoh lainnya," pungkasnya menutup wawancara.

(Joggie) ANK

SMSI Indramayu Menggelar Uji Kompetensi Wartawan Menuai Apresiasi Dan Dukungan Penuh Wabup Indramayu

INDRAMAYU, ANK – Wakil Bupati Indramayu, H Syaefudin SH secara resmi membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu, Selasa (28/10/2025).

Wabup Syaefudin menyatakan dukungannya atas terselenggaranya UKW yang difasilitasi SMSI Indramayu bekerja sama dengan Lembaga Uji Pikiran Rakyat sebagai mitra pelaksana.

Dirinya juga mengapresiasi dedikasi dan semangat para peserta UKW dalam meningkatkan dan mengasah kemampuannya sebagai wartawan.

Apalagi dihadapkan dengan kondisi saat ini yang menuntut wartawan dan media untuk selalu berinovasi dan beradaptasi dengan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

“UKW ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas jurnalistik serta mencetak wartawan yang berkompeten dan profesional,” ucapnya.

Menurutnya, wartawan dan media punya peranan penting dalam memberitakan berbagai aktivitas pembangunan khususnya di Kabupaten Indramayu.

Wartawan juga punya peranan untuk kontrol sosial dan menyampaikan kritik yang membangun.

Maka ia berharap wartawan harus terus dibekali ilmu agar mampu menjalankan profesinya dengan baik.

Supaya dapat menyampaikan informasi yang benar serta bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu pula, Wabup Syaefudin mendukung aspirasi SMSI Indramayu, agar Pemkab Indramayu dapat mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan UKW secara rutin.

“Insya Allah, Bupati Indramayu bisa memahami dan memberi dukungan agar pelaksanaan UKW didukung anggaran oleh Pemkab,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Syaefudin mengajak semua wartawan di Kota Mangga sebagai mitra pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya visi Indramayu Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman dan Gotong Royong (REANG).

Untuk diketahui, UKW ini digelar secara gratis oleh SMSI Kabupaten Indramayu dan didukung oleh PLN Nusantara Power UP Indramayu, Perumda Tirta Darma Ayu serta Pupuk Indonesia.

Pesertanya sebanyak 68 wartawan yang terbagi dalam 12 kelompok jenjang Muda, Madya dan Utama.

Dalam acara pembukaan ini turut hadir jajaran Forkompimda Indramayu, para kepala SKPD, mitra kerja SMSI Indramayu serta perwakilan Organisasi Kewartawanan se-Kota Mangga.

Hadir pula Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, Ketua SMSI Jawa Barat, Hardiansyah serta para penguji dari Lembaga Uji Pikiran Rakyat dan beberapa tamu narasumber UKW. 

(*) ANK

Lestarikan Budaya Tempoe Doeloe, SD se Kecamatan Mustika Jaya Gelar Lomba Olah Raga Tradisional di GOR Mustika Jaya

KOTA BEKASI, ANK - Lomba Olahraga Tradisional tingkat Kecamatan di gelar SDN se Kecamatan Mustika Jaya, di GOR Mustika Jaya, Kota Bekasi, pada Rabu (22/10/2025) pagi.

Acara lomba yang dilaksanakan oleh para siswa-siswi SDN kelas 4,5,6 tersebut berjalan  cukup meriah dengan menampilkan sejumlah perlombaan dalam pertandingan olah -raga tempoe doeloe diantaranya; perlombaan permainan Galasin, Enggrang, Takadal, Dampu, Tabrak Gunung, Loncat Karet (Merdeka), Bakiak, Bentengan dan lainnya.

Dalam keterangannya Camat Mustika Jaya yang diwakili oleh Kasi Kesos Kecamatan Mustika Jaya mengatakan bahwa, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkenalkan bentuk budaya olah raga tempoe doeloe kepada para siswa dan siswi SDN se Kecamatan Mustika Jaya di Kota Bekasi.

" Untuk lebih memperkenalkan Budaya-budaya Tradisional nenek moyang kita pada zaman dahulu untuk kita kenalkan kepada generasi sekarang yang zaman modern ini," terang Kosasih pada Awak Media usài acara upacara dilaksanakan, (22/10).

Pihak Kecamatan Mustika Jaya berharap perlombaan olah-raga tradisional tersebut dapat terus di lakukan dan bukan hanya di tingkat Kecamatan namun sampai dengan tingkat Kota Bekasi.

" Kita berharap mudah-mudahan olah-raga tradisional ini bukan hanya sekedar di wilayah tapi di tingkat Kota kita berharap, kenapa?..supaya lebih hidup lagi olah-raga tradisional ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua K3S SD Mustika Jaya mengutarakan bahwa, kegiatan tersebut adalah dalam rangka melestarikan budaya olah-raga tempoe doeloe yang sudah jarang diketahui suswa-siswi zaman modern.

"Tujuannya satu, melestarikan budaya agar anak-anak tau permainan tradisional yang dilakukan oleh orang tuanya waktu kecil, yang kedua menumbuhkan rasa persatuan sesama siswa se Mustika Jaya, "ungkap Kusnadi di lokasi kegiatan.

Lebih lanjut, Ia berharap dalam kegiatan tersebut agar mampu menumbuhkan rasa kebersamaan, sportifitas dan nasionalis.Kepada Walikota Bekasi agar terus menjaga keberlangsubgannya.

"Harapan kami kepada Pemerintah Bekasi Kota (Wali Kota-Red), agar kegiatan ini terus diperhatikan dan dijadikan rutinitas kegiatan baik di tingkat Kota maupun Provinsi," pungkas Ketua K3S Mustika Jaya, Kusnadi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Mustika Jaya yang diwakili Kasi Kesos beserta Jajarannya, Ketua K3S Mustika Jaya, Lurah Mustika Jaya dengan perwakilannya, para Kepala Sekolah SD se Kecamatan Mustika Jaya dan para guru sekolah serta seluruh Siswa-Siswi Sekolah Dasar se Kecamatan Mustika Jaya.

(Joggie) ANK

Berjalan Cukup Meriah, Pimred vrittasutasoma.my.id, Gelar Acara Walimatul Khitan di Perum Graha Prima Baru

KABUPATEN BEKASI, ANK - Acara Walimatul Khitan "Takiya Genji Anaro" di gelar Pimpinan Redaksi vrittasutasoma.my.id, Redi Anaro ST di Perum Graha Prima Baru Blok T8 No.8, Rt 001/Rw 20, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (12/10/2025).

Acara yang dihadiri oleh para tokoh agama dan masyarakat serta para Ketua LSM dan Pimpinan Redaksi berikut Pembina yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Media Group (Sekber Media Group) dan para tamu undangan lainnya.

Kegiatan Walimatul Khitan tersebut diawali dengan temu kangen keluarga besar pemilik hajat pada pukul 10:00 WIB - 11:00 WIB, kemudian dilangsungkan dengan pertemuan para anggota Sekber Media Group pukul 11:00 WIB -12:00 WIB.

Acara dilanjutkan dengan pengajian  para ibu pengajian rutin di wilayah tersebut dengan menampilkan pembacaan kitab suci Al-Qur'an oleh salah satu anggota, lalu dilanjutkan dengan alunan musik Qasidah dari parà anggota pengajian rutin tersebut, pukul 13:00- 15:00 WIB.

 
Kegiatan acara kemudian dilanjutkan dengan resepsi umum yang dihadiri oleh para tamu undangan, acara berjalan cukup meriah yang dihiasi dengan berkaraoke bersama. Hiburan tersebut menampilkan para penyanyi justru dari para tamu undangan yang hadir pada acara tersebut, yang dilaksanakan dari pukul 15:00 hingga acara berakhir.

"Alhamdulilah, para tamu undangan dari masyarakat, tokoh masyarakat,tokoh agama, para Pimpinan Redaksi Media dan Jurnalis yang tergabung dalam Sekber Media Group, Ketua LSM berikut handai taulan serta beberapa tokoh Pemerintahan turut hadir, " ucap Redi Anaro ST (Pimred vrittasutasoma.my.id) pada Awak Media.

Ia juga mengungkapkan bahwa, dikarenakan tinggalnya di Perumahan Kemhan dan Lemhanas, jadi mayoritas tamu undangan yang hadir dari para anggota TNI dan Istri para anggota TNI. Baik sipil maupun Tentara Organik.

"Memang mayoritas yang hadir tamu undangan dari Kemhan dan Lemhanas, dikarenakan kebanyakan penghuni perumahan Graha Prima ini dari TNI baik Sipil maupun Organik. Alhamdulilah semuanya berjalan lancar dan berkah," tutup Redi Anaro ST.

(Joggie) ANK

 

Temui Kader PKK Dan Posyandu, Yane Bima Arya Tekankan Pentingnya Pemberian Imunisasi Dasar di Kabupaten Ngada

NGADA, ANK - Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Yane Bima Arya menekankan pentingnya pemberian imunisasi dasar kepada anak-anak. Ia menegaskan, tidak boleh ada anak yang tumbuh tanpa perlindungan dasar dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi.

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan kader PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Ngada. Pertemuan berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Ngada, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/9/2025).

“Peran kader PKK dan Posyandu sangat vital untuk mendata, mengajak, dan meyakinkan para orang tua agar membawa anak-anak mereka mengikuti vaksinasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemberian imunisasi dasar kepada anak-anak merupakan tantangan di bidang kesehatan. Namun, dirinya optimistis kader PKK dan Posyandu mampu memerangi angka zero dose atau anak yang belum pernah menerima vaksin sama sekali.

"Saya percaya dengan kepedulian dan ketulusan para kader, gerakan vaksinasi zero dose ini akan berhasil menjangkau seluruh anak," ujarnya.

Yane menegaskan, pemberian vaksin merupakan upaya mewujudkan keluarga yang sehat, kuat, cerdas dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena itu, ia berharap PKK dan Posyandu menjadi gerakan yang hidup di tengah masyarakat. 

“Gerakan yang tumbuh dari semangat gotong royong, yang terinspirasi dari kearifan lokal, dan yang membawa manfaat nyata bagi setiap keluarga di Kabupaten Ngada dan seluruh Indonesia,” jelasnya.

Tak hanya bertemu kader, Yane juga sempat berkunjung ke Posyandu Desa Ekoroka. Dalam kunjungannya itu, ia memberikan arahan tentang pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

"Tadi saya sampaikan, jangan sampai masih ada putus sekolah, jangan sampai masih ada anak-anak kita 0-6 tahun belum masuk PAUD," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan peran Posyandu agar tidak hanya fokus pada kesehatan semata. Namun, Posyandu juga perlu berperan dalam bidang pelayanan dasar lainnya, yakni pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. 

"Posyandu harus mampu menjadi wadah aspirasi dan memberikan data kebutuhan masyarakat ke pemerintah daerah (Pemda)," tandas Yane Bima Arya.

Dalam kunjungannya ke Desa tersebut, Yane juga menyalurkan paket bantuan berupa sembako dan obat-obatan kepada masyarakat setempat.

Sebagai informasi, turut hadir Ketua TP PKK Provinsi NTT Mindriyati Astiningsih Laka Lena, Ketua TP PKK Kabupaten Ngada Blandina Mamo, serta Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana. 

(Ndoge) ANK

Jelang FGD Bertajuk 'Media Siber Harus Jadi Kekuatan Baru Membangun Daerah' Digelar SMSI di Aula Ki Tinggil Indramayu

INDRAMAYU, ANK - Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu, Ihsan Mahfudz, menegaskan bahwa media siber memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah pada era digital. 

Hal itu disampaikan jelang pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Peran Media dalam Mewujudkan Kemajuan Daerah, yang digelar di Aula Ki Tinggil Pendopo Indramayu, Sabtu, 13 September 2025.

Dalam FGD nanti, Ichank panggilan akrab  Ihsan Mahfudz, menyampaikan bahwa media siber tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

 “SMSI hadir untuk memastikan media siber di Indramayu mampu memberikan informasi yang akurat, mendidik, dan sekaligus mengangkat potensi lokal agar dikenal lebih luas,” ujarnya.

Media sebagai Mitra Strategis Pembangunan

Menurutnya, media siber di bawah naungan SMSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan pemberitaan yang positif, media berperan dalam mempromosikan potensi ekonomi kreatif, UMKM, pariwisata, hingga budaya lokal.

 “Kami ingin media siber menjadi kekuatan baru yang memperkuat demokrasi, membuka ruang investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Literasi Digital dan Penangkal Hoaks

SMSI juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi, media siber diharapkan mampu menjadi penangkal hoaks dan disinformasi, sekaligus mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Inovasi Teknologi Media

Selain itu, Ketua SMSI Indramayu mengajak seluruh anggota SMSI untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital terkini seperti SEO, media sosial, big data, dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing media lokal sekaligus memperluas jangkauan publikasi daerah hingga tingkat nasional bahkan internasional.

FGD nantu akan dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi media, mitra strategis serta organisasi pers di Kabupaten Indramayu. Forum tersebut menjadi ruang dialog bersama untuk memperkuat sinergi antara media, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun Indramayu melalui ekosistem digital yang sehat.

“SMSI Indramayu berkomitmen menjadi mitra pemerintah daerah sekaligus garda terdepan dalam membangun peradaban informasi di era digital,” pungkas Direktur Fokus Pantura ini.

Sementara itu, sebagai pemateri pada FGD nanti akan diisi oleh narasumber Bupati Indramayu, Lucky Hakim, Wakil Ketua Umum SMSI, Yono Hartono dan Akademisi Dr. Masduki Duryat.

(Red) ANK

Bupati Bekasi Apresiasi Aliansi Ormas Bekasi Telah Menjaga Lingkungan Aman Dan Kondusif

BEKASI, ANK - Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang memberi apresiasi terhadap Aliansi Ormas Bekasi dan organisasi masyarakat (ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Bupati Bekasi kepada para ketua ormas dan LSM dalam acara silaturahmi di RM Alam Sari, Deltamas, Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Rabu, 10 September 2025.

“Saya, Bupati Bekasi mengapresiasi ormas dan LSM yang sudah membantu menjaga wilayah Kabupaten Bekasi tetap aman dan kondusif,” ujar Bupati.

Ia mengaku dukungan ormas, termasuk komunitas ojek daring dan aktivis mahasiswa sangat berperan penting dalam menjaga kondusifitas wilayah, terutama ketika situasi memanas.

"Alhamdulillah, di Kabupaten Bekasi situasi tetap aman. Ini berkat kebersamaan kita semua. Unsur Forkopimda, para tokoh dan masyarakat bergerak bersama. Kita menggelar doa bersama, shalat hajat hingga menjalin komunikasi intensif dengan berbagai elemen untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ucap Bupati Bekasi.

Menurutnya, Kabupaten Bekasi memiliki masyarakat yang solid.

"Buruh dan mahasiswa kami ajak musyawarah sehingga rencana aksi dapat diredam".

“Penting bagi kita menjaga kekompakan antara masyarakat dan pemerintah. Kami menginginkan Kabupaten Bekasi tetap kondusif,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin didampingi Sekjen Doni Ardon mengatakan bahwa menjaga kondusivitas tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan. Tapi perlu kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, tokoh agama, ormas, dunia usaha, hingga masyarakat.

"Ini adalah kunci utama keberhasilan kita bersama," ucap HM Zaenal Abidin di hadapan 42 ormas dan LSM yang hadir.

Sejumlah tokoh turut memberikan apresiasi dan sambutan dalam acara tersebut, yakni Ketua Umum Jajaka Nusantara HK Damin Sada, Ketua Warga Bumi Putera Indonesia (WBI) Kabupaten Bekasi H. Apud Saefudin, Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Iwan Lentik dan tokoh masyarakat H. Enjum.

Adapun ormas yang hadir, yakni Pejuang Siliwangi Bersatu, Banaspati, GRIB, Cakra Sakti Nusantara, Garda Bangsa Reformasi, Garda Bekasi, GMBI, GIBAS, KPMP, BPPKB Banten, PPBNI Satria Banten, Forkabi, KAWALI, Ikatan Pemuda Indonesia, Gerakan Masyarakat Bersatu dan XTC Sexy Road Indonesia.

Ada juga XTC Indonesia, Gerakan Masyarakat Penyelamat Akidah (GEMPA), GMI, SMSI, Jawara Jawa Barat, Paguyuban PERADI SAI, FAST, GOBB dan GAPPURA.

Lalu, Gerakan Indonesia Membangun (GIM), Jajaka Nusantara, WBI, Al Jabbar, JMPD, Pemuda Pancasila, Macan Nusantara Bersatu (MNB) Laskar Merah Putih (LMP), Brigez, GMPI, Garda Singa Nusantara dan Team Rangge.

Usai sambutan-sambutan dan testimoni para tokoh, Bupati Bekasi menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada para ketua ormas dan LSM yang hadir.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena berhasil menjaga wilayahnya tetap kondusif dari aksi-aksi provokasi yang menyebabkan kerusuhan di berbagai daerah pada 22 - 31 Agustus 2025.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin menyampaikan apresiasi tersebut saat berkunjung ke Pemkab Bekasi, Selasa, 09 September 2025 kemarin.

"Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru dalam menjaga keamanan sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam menciptakan rasa aman," katanya.

(***) ANK

Korupsi Pengadaan Tanah Bank Pembangunan Daerah, PN Pontianak Jatuhi Hukuman 10 Tahun Pada Terdakwa Paulus

KALIMANTAN BARAT, ANK — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap terdakwa Paulus Andi Mursalim (PAM) dalam perkara korupsi pengadaan tanah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Kalimantan Barat. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka pada Rabu (3/9/2025).

Majelis Hakim yang dipimpin I. Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH, MH dengan anggota Wahyu Kusumaningrum, SH, M.Hum dan Arif Hendriana, SH, MH, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.

Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman: Pidana penjara 10 tahun. Denda Rp500 juta, subsidair 2 bulan kurungan. Uang pengganti Rp31,47 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, diganti pidana tambahan 5 tahun penjara.

Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 16 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 4 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp39,86 miliar dengan ancaman tambahan 8 tahun penjara bila tidak dibayar.

Kuasa hukum terdakwa, Lipi, SH, menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui Kasi Penkum I Wayan Gedin Arianta, SH, MH, menyampaikan bahwa JPU telah menuntut sesuai fakta persidangan, alat bukti, serta keyakinan hukum. Namun, majelis hakim memiliki pertimbangan berbeda sehingga menjatuhkan vonis yang lebih ringan.

“Jaksa Penuntut Umum yang hadir dalam sidang juga menyatakan sikap pikir-pikir. Dalam waktu paling lama 7 hari, kami akan mempelajari putusan dan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan, apakah menerima atau banding,” ujar I Wayan.

Ia menegaskan Kejaksaan tetap berkomitmen menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi. “Kami konsisten menjaga keuangan negara dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi,” tambahnya.

(Jn//98) ANK

Antisipasi Aksi Demo Anarkis di Kab.Bekasi, Forkopimda, SMSI, AOB Dan Speed Bagikan 1000 Makanan Siap Saji Untuk Para Ojek Online

KABUPATEN BEKASI, ANK - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, Aliansi Ormas Bekasi (AOB), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Serikat Pengemudi Daring (Speed) melaksanakan kegiatan sosial membagikan makanan siap saja kepada pengemudi ojek online (ojol) di Kabupaten Bekasi. Sebanyak 1000 paket makanan berisi nasi, ayam tepung, lalapan dan air mineral dibagikan kepada mereka.

Aksi sosial ini dilakukan secara mobile menyasar ke 6 titik mangkal para pengemudi ojek online, yakni Lippo Cikarang, Universitas Presiden, Sempu, Stasiun Cikarang, Warubg Bongkok dan Stasiun Tambun, Senin, 01 September 2025.

Dalam pantauan media, sebelum pembagian paket makanan siap saji ke para ojol, terlebih dahulu dilakukan sholat istighosah, sholat hajat, sholat gaib dan doa bersama para tokoh masyarakat dan kelompok mahasiswa di Kabupaten Bekasi.

 
Kelompok mahasiswa yang diundang secara langsung oleh Bupati Bekasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Mahasiswa PERSIS.

Acara dilanjutkan dengan makan bersama, sambutan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Koordinator Daerah Serikat Pengemudi Daring (Speed) Kabupaten Bekasi Akmal Prasetyo.

"Terima kasih kepada teman-teman Ojol yang dikoordinir pak Akmal dari Speed dan terutama bang haji Zaenal Abidin dari Aliansi Ormas Bekasi yang telah menunjukkan bukti kepedulian menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bekasi," kata Bupati Bekasi.

Dia berharap Kabupaten Bekasi tetap kondusif, tidak terjadi kerusuhan dan masyarakat tidak terhasut aksi-aksi provokatif yang menyebabkan kerusuhan di beberapa daerah.

Menjawab pesan Bupati Bekasi tersebut, Koordinator Serikat Pengemudi Daring (Speed) Kabupaten Bekasi Akmal Prasetyo memastikan tidak akan ada aksi yang dilakukan oleh para ojol di Kabupaten Bekasi.

"Saya mewakili teman-teman memastikan bahwa tidak ada aksi demo dan sejenisnya dari para ojol di Kabupaten Bekasi," ucapnya.

"Dan bilamana ada yang menggunakan atribut ojol dalam aksi demo, maka itu bukan bagian dari ojol Kabupaten Bekasi," sambung Akmal.

Usai penyampaian sambutan-sambutan, Bupati Bekasi menyerahkan paket makanan siap saji secara simbolis kepada Koordinator Serikat Pengemudi Daring (Speed) Kabupaten Bekasi Akmal Prasetyo dan menitipkan pesan Kamtibmas di Kabupaten Bekasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Wakil Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja, Ketua DPRD H. Ade Sukron, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustofa, Dandim 0509/ Kab. Bekasi Letkol Arh Sabdho Aji Wibowo, Kajari Eddy Sumarman, dan Kepala PN Cikarang Hendri Agustian.

Di sela-sela kegiatan, Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin mengatakan bahwa pihaknya rutin membagikan paket makanan siap kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Giat membagikan makanan siap saji rutin kami lakukan, biasanya setiap Jumat, khusus di minggu ini dilakukan mulai Senin hingga Jumat ke depan," ungkapnya.

Dia menghimbau kepada seluruh ormas, LSM dan komunitas untuk menjaga Kabupaten Bekasi dari aksi-aksi provokasi yang memicu tindakan anarkis.

"Mari bijak dalam bermedia sosial, jangan menyebar ujaran kebencian, kabar hoax dan info provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat," timpal Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon.

Sekjen Aliansi Ormas Bekasi itu juga mengingatkan sesama rekan jurnalis untuk menyaring berita yang akan dipublis dan tidak menduplikasi berita-berita yang menyebabkan kekhawatiran di masyarakat.

"Saat-saat sekarang ini media menjadi ujung tombak harmonisasi bangsa, mari kita sampaikan kabar yang berasa dari sumber terpercaya, yang menyejukkan dan tingkatkan kewaspadaan dini," pungkasnya.

 

(*) ANK

Disinyalir Adanya Oknum Tertentu Memonopoli Proyek di Dinas Sumber Daya Air, SBI Desak Bupati Majalengka : Segera Batalkan!

JAWA BARAT, ANK - Pimred Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI Agung Sulistio meminta Bupati Majalengka untuk bertindak tegas oknum di Dinas SDA yang “mengatur” proyek sehingga satu CV bisa mengantongi 6–7 proyek sekaligus, hal itu sudah cukup untuk memicu audit menyeluruh dan meminta semua pryek tersebut ditender ulang, bukan atas penunjukan langsung.(15/8/2025).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, pola tersebut berpotensi melanggar.  CV bisa memenangkan 6–7 proyek di Dinas SDA dalam waktu berdekatan, apalagi dengan indikasi “diatur” oleh oknum, maka hal itu berpotensi melanggar Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal relevandengan hal tersebut, yakni Pasal 6 Perpres 16/2018 mengatur prinsip pengadaan: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

“Transparan berarti seluruh ketentuan dan informasi pengadaan harus jelas dan dapat diakses semua pihak yang berkepentingan. Akuntabel berarti semua proses dan hasil pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan," ujarnya, Kamis (14/8/2025).

“Jika pemenang tender sudah “diatur” sebelum proses resmi, maka informasi dan proses tidak transpara, pertanggungjawaban hasil lelang menjadi lemahdan potensi kerugian negara meningkat karena harga dan kualitas proyek tidak melalui persaingan sehat.

Ini juga bisa masuk indikasi persekongkolan vertikal dalam pengadaan (oknum pemerintah + penyedia), yang merupakan pelanggaran hukum.

CV bisa mendapatkan 6–7 proyek karena “pengaturan” dari oknum di Dinas SDA, itu berpotensi melanggar Asas Persaingan Usaha Sehat yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dasar hukumnya adalah Pasal 19 huruf d UU 5/1999 melarang pelaku usaha melakukan satu atau beberapa tindakan yang dapat menghambat persaingan usaha, termasuk membatasi pasar atau teknologi sehingga merugikan pelaku usaha lain. 

Juga melanggar Pasal 22 melarang persekongkolan dalam tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

“Bila satu CV selalu dimenangkan, peserta lain secara tidak langsung tersingkir bukan karena kalah kompetensi, tapi karena proses sudah “dikunci” dan persekongkolan antara oknum penyelenggara dan penyedia proyek termasuk pelanggaran yang dapat diusut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Maka kami minta proyek tersebut dibatalkan,” jelasnya.

Sanksinya menurut UU 5/1999 adalah denda hingga Rp25 miliar per pelanggaran, pembatalan perjanjian/tender yang dihasilkan dari persekongkolan dan larangan mengikuti tender selama jangka waktu tertentu.

(Esemka) ANK