Sambut HUT RI ke 80, Desa Satria Jaya Menggelar Berbagai Pertandingan Dan Perlombaan Rebut Piala Kepala Desa

KABUPATEN BEKASI, ANK - Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80, Desa Satria Jaya menggelar berbagai turnamen pertandingan dan perlombaan diantaranya untuk memperebutkan Piala Bergilir Kepala Desa di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Adapun pertandingan dan perlombaan yang di sajikan adalah ; 1. Turnamen Bulu Tangkis (Antar RW), 2. Turnamen Bola Voli (Putra dan Putri antar RW), 3. Kompetisi Sepak Bola (antar RW), 4. Lomba Senam Sehat (antar RW), 5. Lomba Kampung Bersih (antar RW), 6. Gowes Sepeda Santai (Seluruh Warga Satria Jaya),7. Lomba Karnaval dari masing-masing wilayah.

Dalam keterangannya Kepala Desa Satria Jaya mengatakan bahwa, hal tersebut dilakukan selain menyambut HUT Kemerdekaan RI yang ke 80 namun juga meningkatkan tali silaturahmi antar warga Desa Satria Jaya.

"Dengan adanya kegiatan ini selain menyambut HUT RI ke 80 juga sebagai ajang silaturahmi antar warga Satria Jaya," ujar Asta Razan, Senin (21/07/2025) di Kantor Desa Satria Jaya.

" Ini diikuti 14 RW se Desa Satria Jaya dengan 6 item pertandingan dan 1 perlombaan karnaval dari masing-masing wilayah, artinya kan kita disini tidak cari menang atau kalah..artinyakan kebersamaan aja untuk mempererat silaturahmi," sambungnya.

Mengenai hadiah yang di peroleh ada berupa Piala bergilir maupun hadiah langsung yang diterima oleh para peserta pemenang pertandingan maupun perlombaan.

"Kalau untuk bulu tangkis itu ada Piala bergilir, dari dulu itu..dari awal saya menjabat dan lainnya memperebutkan Piala Kepala Desa dengan hadiah-hadiah lainnya dari juara 1,2,3 sampai harapan," tutur Kades.

Terkait mengenai usia didalam pertandingan baik bulu tangkis, voli maupun sepak bola Pemdes menetapkan batas usia peserta.

"Berdasarkan hasil rapat kemaren ditetapkan usia 40 tahun ke atas untuk bola, untuk voli bebas, bulu tangkis bebas juga..jadi bola aja sih yang 40 tahun keatas, untuk bersepeda itu keseluruhan... nanti kita disitu memberikan suatu kupon untuk masing-masing RW untuk Doorprize, nanti kita disitu ada Doorprize Sepeda dan banyak lainnya," beber Razan.

Kades berharap dalam kompetisi pertandingan dan perlombaan yang dilaksanakan oleh pihak Desa Satria Jaya selain sebagai ajang silaturahmi namun juga berkeinginan untuk mempersiapkan para juara terpilih dapat ikut bertanding dalam kompetisi dan perlombaan tingkat antar Desa se Kecamatan Tambun Utara.

"Kalau itu sih memang harapan saya itu, kita sudah tingkat Kecamatan sudah masuk . Ya artinya Desa Satria Jaya ini sudah mengirimkan Tim ..ya artinya Tim Voli kemaren itu (Pertandingan Tingkat Kecamatan -Red) , nanti kita liat persiapannya..yang penting terutama saya ini, pertama harus bersatu, kekompakan, kebersamaan yang artinya suatu ajang silaturahmi biar lebih mengenal dan lebih erat menyambut HUT RI yang ke 80," tutup Kades Satria Jaya, Asta Razan.

(JLambretta) ANK

Managemen 'Gelanggang Permainan' Bantah Tudingan 'Terlibat Praktik Perjudian' Melalui Tik-Tok Dan Media Online

PEKANBARU, ANK - Untuk menanggapi pemberitaan dari salah satu Media Online dan beberapa aplikasi di tiktok bahwa Praktik perjudian berkedok Gelanggang Permainan (Gelper) kembali marak di Kota Pekanbaru. Jon (Kerap Disebut "Jon Ketek") selaku pihak management Gelper membantah keras tudingan tersebut dengan menegaskan bahwa, Gelanggang Permainan atau yang biasa di sebut dengan Gelper itu tidak terlibat dalam praktik Perjudian.

“Kami tegaskan, kegiatan gelanggang permainan hanya hiburan saja, tidak ada unsur taruhan ataupun perjudian,” ujar Jon saat memberikan klarifikasi kepada Awak Media, pada Senin (14/7/2025).

"Gelanggang permainan (gelper) sejatinya adalah sebuah sarana hiburan yang dirancang untuk memberikan kesenangan dan rekreasi kepada masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga. Di dalamnya tersedia berbagai jenis permainan seperti mesin capit,  tembak-tembakan, dan permainan berbasis ketangkasan lainnya," sambungnya.

"Namun, jika ada gelper yang disalahgunakan dan disulap menjadi tempat perjudian terselubung, yang sangat meresahkan masyarakat itu bukan kami," tambah Jon menegaskan

Jon juga menjelaskan bahwa kegiatan Gelanggang Permainan yang dimaksud bukanlah ajang taruhan. Jon menyebutkan sebagai bentuk hiburan atau permainan semata.

“Gelanggang  permainan tanpa judi bisa masuk sebagai hiburan permainan," jelasnya.

"Untuk hal ini kembali kami tegaskan dari penyelenggara tempat bahwa Gelper terutama untuk kota Pekanbaru, sudah kami himbau bahwa tempat gelanggang permanain yang kami sediakan semata untuk hiburan dan permainan masyarakat. Terlepas dari itu kami juga memberikan kenyamanan pemain sehingga kejenuhan aktivitas setiap hari dapat tergantikan dengan hiburan dan permainan yang kami sediakan," papar Managemen Gelper.

"Beberapa tulisan sudah kami buat bahwa permainan yang kami sediakan tidak untuk perjudian. Namun dalam pertandingan atau keahlian bermain tentunya ada hadiah yang kami berikan berupa mainan atau barang seperti rokok, boneka dan lainnya.Untuk diketahui TULISFAKTA.COM bahwa gelanggang permainan di Pekanbaru kami sediakan sebatas untuk hiburan dan permainan. Jelas setiap dinding ruangan ada bacaan dilarang melakukan praktik berjudi. Tapi kami hanya memberikan berupa hadiah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh pemain," beber Jon.

Terkait dalam permainan teesebut para pemain mengunakan alat untuk dapat bermain sehingga menurut pihak managemen hal ini tidak ada paksaan untuk para pemain yang datang di Gelanggang Permainan Pekanbaru dalam hal hiburan. Namun apabila ada keterampilan dalam bermain akan diberikan hadiah berupa barang-barang Seperti rokok, boneka, hp dan lainnya. 

"Terlepas dari adanya permainan yang langsung mendapatkan uang itu sudah diluar kontek kami penyedia tempat Gelanggang permainan kota Pekanbaru," kata Managemen Gelper.

Untuk  dapat diketahui tempat Gelanggang Permainan di Pekanbaru tidak hanya Super 21” dan “Binggo” namun masih ada tempat lain lagi.

"Kami sudah sepakat bahwa Gelanggang Permainan yang kami sediakan hanya untuk hiburan dan permainan semata. Selain itu kami juga merekrut beberapa pegawai sehingga membantu Pemerintah untuk mengurangi pengangguran khususnya untuk Kota Pekanbaru,"sebut pihak Managemen Gelper.

"Kami penyedia jasa permainan juga memahami Peraturan hukum yang mengikat Gelanggang Permainan (Gelper), terutama yang kerap disalahgunakan  merujuk pada beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur aktivitas Gelper: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perjudian Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Mengatur larangan perjudian, termasuk segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Dalam hal ini sudah kami awasi dengan semaksimal petugas dilapangan yang bertugas dalam mengawasi Permainan," pungkas Pempinan managemen Gelper, Jon.

( Tim Poek/ DS ) ANK

Statemen 'Gubernur Konten' Dinilai Provokatif, Ratusan Insan Pers Bekasi Raya Desak Dedi Mulyadi Cabut Pernyataan

BEKASI, ANK - Ratusan Insan Pers Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kamis, 03 Juli 2025. Mereka menyoal statemen Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) karena secara terang terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerjasama dengan media. Statemen itu viral di media sosial dan menyakiti perasaan insan media.

"Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial itu hanya bisa jadi milik pribadi, berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya," ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengawali sambutannya di hadapan para ketua organisasi pers, pengusaha media, wartawan dan tokoh masyarakat. 

Dia menyayangkan statemen tersebut dilontarkan sosok Gubernur dan disampaikan dengan kesan mengajak, bahkan viral di media sosial.

"Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers," ungkap Doni Ardon. 

Terlepas KDM beralasan untuk efisiensi anggaran Pemprov Jawa Barat, lanjut Doni Ardon, namun jangan menyakiti perasaan insan pers. 

"Yang lebih menyakiti, dia (gubernur Dedi Mulyadi) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di facebook, tiktok, youtube, istagram," beber Ketua perwakilan SMSI Kabupaten Bekasi.

Dia berharap para kepala daerah tidak terpengaruh dengan statemen KDM dan tidak kerajinan membuat konten di media sosial, namun tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal sebagai Kepala Daerah.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Direktur media Fakta Hukum itu menilai pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menyepelekan peran media profesional. 

"Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam," ungkapnya.

Ade Muksin mengajak seluruh insan media, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyikapi hal tersebut dengan tetap menjunjung etika profesi.

"Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral," beber Ade Muksin.

Seirama dengan lainnya, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa pernyataan sikap insan pers Bekasi Raya lahir dari niat luhur mempertahankan kehormatan profesi wartawan.

"Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa," tegasnya.

Hadir dalam Dialog apers tersebut yakni jajaran pengurus dan anggota SMSI Kabupaten Bekasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), para direktur dan pemimpin redaksi perusahaan pers, ratusan wartawan serta insan media di Bekasi Raya.

Hadir juga Ketua Umum ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.

Kedua tokoh Kabupaten Bekasi tersebut memberikan masukannya kepada insan media di Bekasi Raya dan mengingatkan KDM untuk menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Usai penyampaian pandangan dari para pemimpin media dan tokoh masyarakat, Dialog Pers dilanjutkan dengan pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin.

Acara dipandu secara apik oleh pengurus SMSI Kabupaten Bekasi Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango dan berjalan secara tertib serta damai.

Ada beberapa poin yang disuarakan dalam Dialog Pers Bekasi Raya tersebut. Poin-poin tersebut, yakni :

A. Menegaskan fungsi Pers sebagai pilar demokrasi, bukan penggembira. 
1. Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan hanya pelengkap seremoni pemerintah.
2. Wartawan bukan buzzer. Pers bukan alat promosi.
3. Tanpa media, publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan.
B. Menolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat Publik"
1. Pernyataan Gubernur Jabar KDM yang menyatakan media tak perlu lagi, cukup medsos, adalah bentuk pengerdilan profesi wartawan.
2. Meminta klarifikasi Gubernur Jabar KDM dan menuntut penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.
C. Media Sosial Tidak Bisa Gantikan Pers
1. Medsos tidak punya redaksi, tidak punya sistem verifikasi, dan tidak tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.
2. Pers hadir dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
D. Membangun Narasi Sinergi Media – Pemerintah – Masyarakat.
1. Pers tidak anti pemerintah, justru menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi publik yang benar.
2. Mendorong pola kerja sama yang sehat, bukan transaksional.
E. Memperkuat Solidaritas & Martabat Profesi Wartawan
1. Media di Bekasi harus bersatu dalam satu sikap, tidak saling melemahkan.
2. Jangan beri celah kepada pihak luar untuk memecah belah komunitas pers.

Disisi lain Wakil Ketua SMSI Bidang Organisasi saat dimintakan tanggapannya usai acara menegaskan bahwa, pernyataan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilai selain bersifat provokatif serta menyudutkan peran Pers diduga dengan sengaja mengangkangi UU Pers Tahun 1999 selaku pilar Demokrasi untuk di langgar.

"Pernyataan tersebut kurang tepat di keluarkan oleh seorang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang Notabene dirinya sejak awal mulai kariernya dalam politik pun di angkat oleh Media sehingga menjadi Gubernur saat ini, ditambah dengan dirinya memprovokasi para Kepala Daerah dan Institusi untuk mengabaikan keberadaan Insan Pers dan Media dalam hal kemitraan, hal tersebut secara terbuka menunjukan Dedi Mulyadi secara tendensius antipati terhadap jurnalis dan Media " ungkapnya.

Lanjutnya, "Jadi saya merasa Dedi Mulyadi ini selain seperti " Kacang Lupa Kulitnya","serta secara langsung "Mendeklarasikan Perang Terhadap Wartawan dan Media"!,"sambungnya menekankan.

Ia juga menegaskan bahwa, Pernyataan yang di lontarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kebablasan dan kelewat batas.

"Saya menilai di karenakan Gubernur Jawa Barat tidak mampu menjaga lisannya dan karena terlalu banyak ngomong sehingga kebablasan dan melukai hati Insan Pers serta Media yang berimbas kini Dedi Mulyadi menjadi "Target dan Buronan Media". Dan menurut saya pantas dirinya mendapatkan predikat seperti itu," tukas Wakil Ketua SMSI Kabupaten Bekasi.

Dirinya juga menilai seperti ada kejanggalan dan ketidak fokusan dalam ucapan Dedi Mulyadi yang akrab di sebut "Gubernur Konten" itu. Dimana hal tersebut diduga karena akibat tidak sepasang.

"Saya menduga prilaku Dedi Mulyadi seperti itu akibat terlalu lama menduda sehingga fikirannya menjadi tidak fokus yang menyebabkan ucapannya asal " Ngejeplak" atau "Asal Nguap" kalau kata orang Bekasi.Terindikasi dikarenakan tidak adanya kelancaran dalam penyaluran," pungkas Irwan Awaluddin.

(***) ANK

Desa Setia Mekar Apresiasi Kinerja Camat Tambun Selatan Dengan Hadirkan Program BOTRAM Kembali di Wilayahnya

KABUPATEN BEKASI, ANK - Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kecamatan Tambun Selatan kembali menggelar Kegiatan BOTRAM "Berkolaborasi Terus Melayani". Bertempat di GOR (Gelanggang Olah Raga) Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang diikuti kurang lebih 40 Stand Pameran dari Dinas beserta Steikholder, pada Sabtu (21/06/2025) pagi.

Kegiatan "Berkolaborasi Terus Melayani" (Botram) yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, dengan bertujuan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat tersebut berjalan lancar dan kondusif di selingi dengan pemberian hadiah secara simbolis kepada para juara lomba menggambar dan mewarnai tingkat paud dengan diantaranya, Juara 1. Tiara ( paud mas indah RW 07), Juara 2. Adrenna ( paud mas indah RW 07), Juara 3. lili ( paud mas indah RW 07)

Berdasarkan pantauan Awak Media di lokasi, tampak Animo masyarakat Desa Setia mekar sangat Antusias dengan secara berbondong-bondong menghadiri kegiatan dan memanfaatkan momen tersebut guna mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan Administratif Kepemerintahan maupun hal lainnya dengan merujuk pada Stand yang telah disediakan.

"Untuk Kecamatan Tambun Selatan sudah dua kali, untuk Desakan kedua kali juga..jadi empat kali," jelas Camat Tambun Selatan, Drs. Sopian Hadi, MM, pada Awak Media di lokasi kegiatan, Sabtu (21/06/2025).

Ditanyakan adakah kendala yang di hadapi dalam penyelenggaraan kegiatan BOTRAM tersebut ?

"Kalau dilapangan mah enggak ada kendala sih, alhamdulilah nyaman-nyaman aja..cumankan kadang-kadang kalo pagi paling gerimis ujan..paling gitu aja," katanya.

Ditanyakan terkait BUN , Camat Tambun Selatan menjawab.

"Kalau BUN semua Dinas masang kegiatan, hampir empat puluhan pelayanan masyarakat," ujar Sopian Hadi.

Terkait mengenai kegiatan BOTRAM yang terus berjalan, Camat Tambun Selatan sangat mengapresiasi atas adanya program tersebut.

"Saya berharap BOTRAM inikan untuk melayani langsung, tetapi masyarakat kitakan enggak jauh dari pelayanan KTP, Kependudukan mungkin SIM kan gitu..itu sih, saya berharap bagus sekali," ungkapnya.

Disinggung tentang dorongan Camat Tambun Selatan terkait dengan pembangunan pintu tol di wilayah Buek, Kecamatan Tambun Selatan.

"Kalau kitakan dorong dari bawah, karenakan itu yang punya Tol mungkin BOT (Badan Organisasi Tol) sendiri, kalau kita mah dari masyarakat, karena tadi masyarakat sayakan banyak..hampir satu Desa seratus dua puluh ribu, semua tujuh ratus ribu..nah maksud saya kalau di buka pintu Tol itu akan mengurangi kemacetan yang ada di Desa Sumber Jaya khususnya dan Kecamatan Tambun Selatan umumnya," pungkas Camat Tambun Selatan, Drs. Sopian Hadi, MM.

Kinerja Camat Tambun Selatan Hadirkan BOTRAM kembali, Dapat Apresiasi Desa Setia Mekar

" Pemdes Setia Mekar mengucapkan terima kasih atas adanya program BOTRAM kecamatan di Desa Setiamekar, Walaupun tidak maksimal tetapi masyarakat menjadi tau kalau mengurus sesuatu memerlukan proses dan persyaratan yang harus di penuhi warga," ucap pihak Desa Setia mekar, Handoko melalui Whatapp Message .

Ditanyakan mengenai penilaian pihak Desa Setia Mekar, terkait kinerja Kecamatan Tambun Selatan di bawah kepemimpinan Camat Sopian Hadi.

" Bagus menyentuh langsung masyarakat!," ucapnya.

Program KIS Berkendala Dan Kecewakan Warga, Dipertanyakan Desa Setia Mekar

Terkait kendala pelayanan KIS yang tidak maksimal okeh Pemerintah Kabupaten Bekasi, apakah termasuk kinerja Dinas terkait yang tidak optimal? 

"Dinas yang ada memang tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat dalam melakukan proses terutama KIS yang menjadi dambaan masyarakat tidak dapat di layanin maksimal," jelasnya.

"Bukan...masalahnya sudah tidak bisa lagi semua membuat KIS yang di ajukan masyarakat buat kesehatan," tuturnya.

Ditanyakan alasannya Dinas apa? dan apakah alasannya masuk akal? 

"Katanya sih sedang tidak ada program lagi," jawabnya.

Terkait mengenai kebutuhan masyarakat mengenai KIS yang tidak terakomodir, menurut penilaian Pak Handoko bagaimana seharusnya? 

"Ya melihatnya kasian kalau ada masyarakat yang ajukan KIS gak terealisasi, mungkin berharap Dinas terkait bisa secepatnya mensosialisasikan bagaimana sih sebenarnya cara bisa buat KIS? soalnya kata masyarakat yang membuat kalau di Lotte Cikarang ribet dan antri nya panjang, terus pelayanannya terbatas," ungkap Handoko dalam Whatsapp Message.

Kegiatan dihadiri Kadin Disdukcapil, Camat Tambun Selatan, Kades Setia mekar, Muspida Kabupaten Bekasi, Muspika kecamatan Tambun Selatan, Kapolres, Kapolsek, Damdim, Danramil, Kades dan Ketua BPD se Tambun Selatan beserta Bimaspol dan Babinsa se Tambun Selatan.

(JLambretta) ANK

Rilis Tingkat Opini, Kepuasan Publik, Evaluasi Kinerja 100 Hari Bupati-Wakil Bupati Bekasi : 81,4% Responden Puas

BEKASI, ANK - Tim litbang (Penelitian dan Pengembangan) bentukan Aliansi Ormas Bekasi bekerjasama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) merilis tingkat opini, kepuasan dan evaluasi publik atas 100 hari kinerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja di kantor sekretariat Aliansi Ormas Bekasi, Kota Legenda Grand Wisata Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Selasa, 10 Juni 2025.

Hasilnya, 72,9 responden puas dengan kinerja Ade Kuswara Kunang dan dr Asep Surya Atmaka selama lebih dari 3 bulan menjadi Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi. Sisanya kurang puas sebanyak 20% dan tidak puas. Survei dilakukan sejak Sabtu, 31 Mei 2025 sampai dengan 06 Juni 2025 terhadap target survey yang dipilih dari grup Aliansi Ormas Bekasi.

 
Terhitung sebanyak 1.850 responden memberikan penilaian, masukan dan evaluasi terhadap kinerja  Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. 

"Survey evaluasi publik, menggunakan Google Form untuk mempermudah penelitian," kata ketua umum Aliansi Ormas Bekasi HM Zaenal Abidin didampingi Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dalam rilisnya. 

Kelebihan google form ini, kata HM Zaenal Abidin, selain mudah dalam penggunaannya, dan gampang dibagikan lewat medsos, open source hingga mampu menyajikan data responden dalam bentuk diagram maupun spreadsheet.

HM Zaenal Abidin menambahkan, ada 72,9% responden yang puas terhadap kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. 

"72,9% menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja," ucapnya. Sedangkan 20% menyatakan kurang puas dan sisanya tidak puas.

"Secara umum angka ini karena ini masih awal-awal pemerintahan, atau yang dikenal dengan istolah kita sebut dengan masa 100 hari," kata HM Zaenal abidin.

"Seringkali tingkat kepuasan terhadap presiden itu sulit dibedakan antara evaluasi, harapan dan dukungan," imbuhnya.

HM Zaenal Abidin menjelaskan ada kemungkinan harapan dan dukungan responden di balik tingginya angka kepuasan terhadap kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. Dukungan ini karena Ade Kuswara Kunang dan dr Asep Surya Atmaja baru memulai program-program baru sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.

"Kalau ditanya kenapa kok tinggi? Kalau lihat dari perspektif itu, bisa jadi ini bukan hanya evaluasi tapi juga harapan sekaligus dukungan kepada pemerintahan baru yang sedang memulai program-program pemerintahannya," kata HM Zaenal Abidin.

Berikut Hasilnya:
Pertanyaan: Secara umum, apakah sejauh ini Bapak/Ibu sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kinerja 100 hari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja?

Hasilnya, 72,9% responden merasa puas. Berikut ini rincian hasilnya: Sangat Puas ,3%, Cukup Puas 37,6%, Kurang Puas 20%, Tidak Puas 7,1%

Pertanyaan: Salah satu program Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja adalah penertiban bangunan liar di bantaran sungai di Kabupaten Bekasi. Seberapa setuju atau tidak setuju Bapak/ Ibu dengan program tersebut ?

Hasilnya, 72,9% responden merasa puas. Berikut ini rincian hasilnya: Sangat Setuju 75,3%, Setuju 15,3%, Kurang Setuju 1,2%, Tidak Setuju 1,2%, Tidak Tahu 7%

Pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu, apa masalah mendesak yang harus diatasi dan diselesaikan oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja selama 5 (lima) tahun ke depan?

Pada pertanyaan ini, sebagian responden meminta penertiban pasar SGC yang kumuh, pengentasan pengangguran, penyediaan lapangan kerja, hapus pungli, penataan ormas, pemberantasan tempat maksiat dan peredaran obat terlarang, normalisasi tanggul, jalan rusak dan persoalan sosial lainnya.

Berikut ringkasan masalah mendesak yang harus diatasi dan diselesaikan oleh Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, S.H dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja selama 5 (lima) tahun ke depan:

- Lingkungan kota cikarang depan SGC di tata ulang yg sudah terkesan kumuh oleh pedagang kaki lima 
- SGC harus dibereskan, pembangunan mental terutama kedisplinan masyarakat, bayangkan pemotor dimanapun berani melawan arah, ketertiban lalu lintas lainnya, hrs ada sangsi tegas biar kab bekasi aman nyaman untuk semua
- Tenaga kerja tidak boleh ada pungli,dan jangan yg mementingkan partai saja yg sudah di tahan polisi jangan di biarkan melenggang di luar tahanan
- Perbanyak kuota lowongan kerja karna bekasi terkenal dengan pabrik industri,menerima lowongan tanpa embel² status menikah/tinggi badan /good looking disetiap perusahaan. Agar bekasi menjadi SDM berkualitas
- Di tata ulang kota cikarang di lingkungan SGC yang terkesan kumuh oleh pedagang kaki lima ketika malam hari sampai pagi
- Mengentaskan pengangguran di Kab. Bekasi dengan membuka lapangan kerja yg maximal dan penataan kota yang berkesinambungan serta pembinaan sepak bola yg terorganisir untuk mengangkat prestasi Persikasi Kab. Bekasi.
- Saya warga BCL. Tetangga degan rumah wakil bupati harusnya mendapatkan byk manfaat. Dan secepatnya bikin putaran motor mobil dari arah stasiun ke pasar lemahabang. Muter di GCC jauh banget menyusahkan smua pemilik kendaraan.
- Pecat pejabat koruptor, hapus pungli, pendidikan kesejahteraan, kesehatan, pelayanan publik, aman pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, swasembada pangan.
- Segera lakukan rotasi mutasi, karna banyak pejabat yg tidak pro dengan kinerja bupati yg sekarang.
- Bongkar tu perjablayan di sepanjang kalimalang hingga perbatasan kerawang, 
- Lakukan operasi penjual tramadol dan obat terlarang.
- Normalisasi seluruh Daerah aliran sempadan sungai dan tetapkan kali Cikarang menjadi kawasan konservasi
- Jalan2 yang rusak segera diperbaiki

Demikian keterangan hasil responden terkumulatif dari berbagai persoalan mengemuka yang muncul di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi dan terhimpun berdasarkan survey.

(Armagedon) ANK

Kapolres Kampar Desak Wartawan Buat laporan Resmi Terkait Adanya Pertambangan Ilegal Oleh Koperasi TMS Atas Izin PT SJM

RIAU, ANK – Kapolres Kampar AKBP Mihardi Mirwan meminta awak media melaporkan aktivitas jual beli hasil bumi pertambangan minerba jenis bebatuan milik PT Sahabat Jaya Manufaktur (PT SJM), kepada Koperasi Produsen Tuah Madani Sukaramai guna penimbunan tangki minyak PT APG yang terletak di Desa Sukaramai.

Hal itu disampaikan Kapolres Kampar ketika link pemberitaan Japos.co yang berjudul “Pemilik Izin Penambangan PT SJM Diduga Izinkan Koperasi Melakukan Pertambangan Secara Ilegal” dikirim ke nomor WhatsApp miliknya, Rabu (4/6/2025).

“Tolong arahkan pelapor resmi, lengkap tertulis berikut saksi dan data pendukung,” tulisnya arahan Kapolres Kampar

“Yang terima dugaan tambang ilegal bisa dilaporkan,” tambahnya.

“Bantu segera siap saksi dan dokumen , pendekatan untuk pelapor diarahkan ya bang, biar jelas administrasi tindak lanjut pun jelas,” lanjutnya.

Namun, ketika ditanya wartawan, informasi lewat pemberitaan media atas aktivitas tersebut, apakah Polres Kampar belum bisa melakukan penyelidikan?. Apakah harus dari media membuat laporan ke Polres Kampar agar dapat ditindaklanjuti ??.

Kapolres Kampar justru kembali menyampaikan hal sama.

”Silahkan bisa lapor resmi, tertulis lebih bagus, berikut saksi saksi dan dokumen data pendukung, ” tutupnya.

Sebelumnya, telah viral pemberitaan puluhan media, bahwa PT Sahabat Jaya Manufaktur (PT SJM) diduga mengkomersilkan hasil bumi tanah kepada Koperasi Produsen Tuah Madani Desa Sukaramai tanpa kontrak guna penimbunan tangki minyak perusahan migas yakni PT APG West Kampar Indonesia yang terletak di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Yang berjudul “Pemilik Izin Penambangan PT SJM Diduga Izinkan Koperasi Melakukan Pertambangan Secara Ilegal”.

Hal itu dikatakan Kepala Desa Sukaramai, Sabaruddin ketika diwawancarai tim media di ruangannya.

“Sistem membeli saja, nggak ada kontraknya, Koperasi yang beli tanah dari PT SJM, kita antarkan ke PT PNE, ” terang Kepala Desa.

Kepala Desa Sukaramai juga mengatakan bahwa pihaknya membeli tanah urug dari PT SJM senilai Rp 35.000/kubik, tanpa dokumen izin pengangkutan  pertambangan guna dikomersilkan kembali kepada PT PNE, sebagai material pengerjaan penimbunan tangki minyak perusahan migas PT APG West Kampar Indonesia.

“Tiga puluh lima ribu per kubik, Koperasi yang membeli dari PT SJM,” ungkap Kepala Desa Sukaramai.

Kepala Desa Sukaramai didampingi Sekretaris Desa, Abdul Gofur yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Tuah Madani Desa Sukaramai mengatakan bahwa lokasi penambangan PT SJM di Desa Sukaramai yang telah dikerjakan oleh PT Rivansi Dwi Putra guna penimbunan tapak sumur bor minyak perusahan plat merah PT Pertamina Hulu Rokan Kabupaten Kampar, dapat ditambang oleh pihak lain di lokasi yang sama secara bersamaan.

“PT SJM kan punya izin untuk umum, bukan untuk PHR aja bisa menggali (melakukan penambangan), ” Kata Kades bersamaan senada dengan Sekdes.

Diketahui, lahan penambangan minerba jenis bebatuan milik PT Sahabat Jaya Manufaktur (PT SJM) selaku penjual material tanah timbun kepada PT Pertamina Hulu Rokan, yang dikerjakan menggunakan alat berat escavator dan angkutan Dum Truck milik PT Rivansi Dwi Putra secara serentak bersamaan melakukan penggalian penambangan dengan pihak lain yakni Koperasi Produsen Tuah Madani Desa Sukaramai menggunakan alat berat dan angkutan tanpa dokumen legalitas bukan badan hukum dan atau tidak memiliki izin.

Hasil penambangan yang dikerjakan dan dibeli oleh koperasi dari PT SJM ini selanjutnya dikomersilkan kembali ke pada perusahan terbatas (PT PNE) untuk material penimbunan tangki minyak milik perusahaan migas yakni PT APG West  Kampar lndonesia yang terletak di tepi badan jalan lintas Provinsi Riau.

Tampak keberadaan penimbunan tangki minyak milik PT APG West Kampar  Indonesia ini diduga telah menutup serapan air sungai kecil yang berada tepat di tepi jalan lintas Provinsi dimaksud di atas.

(Dh/ DS) ANK

Komitmen Berantas Premanisme Dan Marak Pungutan Liar, Kemenkopolkam Cek Titik Rawan Premanisme di Jawa Timur

SURABAYA, ANK – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen nyata dalam memberantas premanisme dan pungutan liar (pungli) yang marak terjadi di beberapa titik di Jawa Timur.

Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, saat melakukan pemantauan langsung di titik rawan aksi premanisme di wilayah Jawa Timur, yaitu area Pelabuhan Tanjung Perak dan Pertamina Integrated Terminal Surabaya, Minggu (11/05/2025).

“Sesuai dengan arahan Bapak Menko Polkam, pemerintah ingin memastikan bahwa operasi pemberantasan premanisme ini berjalan nyata dan berdampak bagi masyarakat, sehingga kami terjun langsung,” ungkapnya.

Deputi Kominfo mengungkapkan bahwa di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan adanya aktivitas percaloan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar terhadap calon penumpang.

Koordinasi dan sinergi antara Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Utama dan Pelindo perlu dilakukan secara rutin.Marsda Eko menyarankan untuk dilakukan penguatan petugas keamanan pada malam hari. 

“Selain itu, perlu adanya pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Untuk masyarakat, kalau ada calo atau pungli, laporkan segera,” tegasnya.

Selanjutnya, saat memantau Pertamina Integrated Terminal Surabaya, Deputi Kominfo menemukan adanya indikasi keterlibatan pihak luar dalam distribusi logistik melalui jalur informal.

“Misalnya dengan menawarkan jasa pengawalan, pemindahan barang, atau pengurusan dokumen secara informal di luar prosedur resmi,” jelas Marsda Eko.

Pertamina Integrated Terminal Surabaya adalah tempat penyimpanan besar produk BBM dan LPG di Jawa Timur. Sebagai salah satu objek vital nasional, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas non-resmi di sektor ini. 

“Perlu adanya peningkatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan ini, termasuk verifikasi ketat terhadap jalur distribusi logistik,” saran Deputi Kominfo.

Pada kesempatan itu, Marsda Eko kembali menekankan bahwa pentingnya komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga ruang publik dan fasilitas vital dari gangguan premanisme.

“Tidak mungkin aparat bekerja sendiri. Butuh kolaborasi kita semua dalam pengawasan di lingkungan sekitar, agar kawasan-kawasan vital seperti pelabuhan dan terminal BBM bebas dari intimidasi, pungli, dan praktik ilegal lainnya,” jelas Deputi Kominfo.

(Gus Rak) ANK

Pasis Seskoau Angkatan ke-62 Memperkaya Wawasan Dan Bentuk Kepemimpinan Strategis Lewat Studium Generale

BANDUNG, ANK – Dalam rangka memperkaya wawasan serta membentuk karakter kepemimpinan yang efektif, transformatif, dan beretika, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) menggelar kegiatan Studium Generale bagi Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan ke-62 Tahun Pelajaran 2025. Acara berlangsung di Gedung Widya Mandala I Seskoau, Lembang, Bandung Barat, pada Kamis (1/5/2025).

Acara ini dibuka langsung oleh Komandan Seskoau Marsda TNI I Made Susila A., S.I.P., S.H., M.Hum., yang sekaligus menjadi salah satu pembicara utama. Mengusung tema “Kepemimpinan Strategis dalam Menghadapi Transformasi Digital dan Keamanan Siber,” kegiatan ini dirancang untuk membekali para Pasis dengan perspektif visioner dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas tantangan kepemimpinan modern, khususnya di era digital dan ancaman siber yang semakin berkembang.

“Era digital membawa peluang sekaligus tantangan baru dalam dunia pertahanan. Oleh karena itu, para calon pemimpin TNI harus memiliki kepekaan strategis, penguasaan teknologi, serta nilai-nilai kepemimpinan yang luhur,” ujar Marsda TNI I Made Susila A., S.I.P., S.H., M.Hum.

Dalam pemaparannya, Komandan Seskoau membahas topik “Kepemimpinan Strategis di Era Dinamika Lingkungan Global,” yang menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi ancaman keamanan modern, fragmentasi konflik, dan konsep Mosaic Warfare. Konsep ini mengedepankan integrasi berbagai sistem tempur dalam Peperangan Multi-Domain (MDO), yang menjadi kunci keunggulan taktis dan strategis di medan perang masa kini.

Pembicara kedua, Wakil Komandan Seskoau Marsma TNI Ir. Joko Sugeng Sriyanto, M.Sc., menyampaikan materi “Pengambilan Keputusan Strategis di Tengah Disrupsi Digital dan Ancaman Siber.” Ia menekankan perlunya ketangkasan berpikir dan ketepatan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama di tengah arus disrupsi teknologi dan serangan siber yang kian kompleks.

Sesi diskusi yang berlangsung setelah pemaparan materi menjadi momen yang tak kalah menarik. Antusiasme para Pasis terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis dan reflektif yang diajukan. Mayor Tek Komang Astika, salah satu peserta, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

“Studium Generale ini sangat membuka wawasan kami sebagai calon-calon pemimpin TNI. Materi yang disampaikan sangat relevan dan menginspirasi,” ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh pejabat utama Seskoau, termasuk Kakordos Seskoau Marsma TNI Dr. Ir. Muhammad Zuhdizul, M.T., CIQaR., para direktur, dosen, dan staf pengajar. Kehadiran mereka menambah bobot intelektual serta semangat kolaboratif dalam proses pembelajaran para Pasis.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Seskoau kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak perwira strategis yang tidak hanya siap menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga mampu memimpin dengan integritas, inovasi, dan etika tinggi.

(Ujang) ANK

Tanpa Diawasi Dinas SDABMBK Dan Konsultan, Ditengarai Proyek Turap Sub Kali Jambe, Graha Prima Rw 25 Melanggar Aturan

KABUPATEN BEKASI, ANK - Pekerjaan Pembangunan Turap Sub Kali Jambe di Perum Graha Prima  Rw 25, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Disinyalir di kerjakan tidak sesuai "Bestek" dikarenakan tanpa pengawasan Dinas terkait maupun Konsultan, pada Sabtu (26/04/2025).

Hal tersebut berdasarkan hasil investigasi serta penelusuran Tim Awak Media yang di himpun di lokasi pekerjaan berlangsung.

Proyek Pembangunan Turap Sub Kali Jambe yang di kerjakan menggunakan sumber dana APBD TA 2025 dan di kerjakan oleh CV Mutiara Dari Timur dengan total pembiayaan Rp 984.499.300,- dimulai dari 05 Maret 2025 sampai dengan 02 Juli 2025 (120 hari kalender), diduga tanpa pengawasan pihak Dinas SDABMBK beserta Konsultan tersebut dapat berimplikasi adanya permainan kotor dalam proses pembangunannya.

Para pekerja di lokasi saat di konfirmasi selalu mengedepankan lagu mars yang biasa mereka kumandangkan seolah telah mendapatkan Bimtek (Bimbingan Tekhnik) atau kiat-kiat khusus menghadapi sosial kontrol dengan mengatakan, " Wah maaf Pak, kami orang baru, jadi enggak tau apa-apa..hanya kerja saja dan dibayar mandor," kata mereka dengan lagu lama, gitar tua, kecrekan kerop, gendang sobek.

Di lokasi lain dalam pekerjaan yang sama, pekerja lainnya di tanyakan tentang kehadiran para pengawas dari Dinas terkait dan Konsultan hadir tidak di lokasi?

" Enggak pak...enggak dateng," jawab Handoko, ditanyakan Konsultan bagaimana datang tidak? tanya Tim, " Kadang dateng, kadang tidak," jawabnya. Bagaimana dapat mengetahui itu Konsultan apa bukan?, "Kan ada tulisannya pak di mukanya," jawabnya nyeleneh seraya menyeringai dengan gigi kuningnya dan berlalu,.

"Bohong itu pak..memang tidak ada yang dateng, pak, " potong temannya menimpali di lokasi.

Sementara penjaga sekolah saat di konfirmasi juga mengatakan bahwa tidak ada dari Dinas maupun konsultan datang mengawasi pekerjaan tersebut.

"Setahun saya tidak ada pak..pada saat saya jaga pak...enggak tahu kalau giliran yang lainnya," ucapnya tanpa bersedia di sebutkan namanya.

Disisi lain warga yang terdampak akan pekerjaan tersebut mengungkapkan tentang proses pekerjaan di laksanakan.

" Pake bambu cuman di gituin doang buat nahan doang...enggak di tancepin kedalem," kata bu Fajar.

"Itu juga udah pada kanyut..kena air kanyut...jadi nanemnya enggak dalem, yang ini (Seraya menunjuk ke pondasi yang sedang di buat), buat nahan air kali...entarkan di copot lagi itu," tambahnya.

Terkait pembangunan turap yang wajid di perkuat dengan penempatan cerucuk bambu yang harus di tanam di bawah pondasi?

" Enggak ada itu..ada yang nahan pondasi aja di samping, itu juga entar pada di copotin lagi, kalau bambu yang di tancepin di bawah pondasi itu enggak ada," terang Tusiyem.

"Saya kan ngawasin terus sebab dapur sama kamar saya kan kepotong  kerjaan ini..jadi saya taulah," tandasnya.

Sedangkan Andi warga lainnya yang juga kediamannya terimbas pembangunan turap tersebut menegaskan.

"Tidak ada itu bambu-bambu yang di tancapkan ke bawah, yang jelas tidak ada bambu-bambu panjang yang di tancapkan. Jadi hanya pondasi yang di cor saja," tegas Andi warga setempat yang juga merekomendasikan agar konfirmasi Ketua Rw 25.

Berdasarkan pantauan Tim Awak Media di lokasi, tampak pemlesteran turap pun hanya di lakukan di depannya, namun di belakangnya tidak sehingga nampak batu belah hanya di tumpuk-tumpuk saja.

Tim Awak Media bergegas menyambangi kediaman Ketua RW 25. Herawati guna mendapat keterangan, namun sayangnya belum dapat di jumpai.

Sejak berita tersebut di tayangkan Tim Awak Media terus mencoba menghubungi pihak -pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kendati sulit untuk di jumpai.

(JLambretta) ANK

Dilema Keadministrasian PAW Soleman, Surat Usulan DPP PDI Perjuangan Dalam Penantian Sekwan DPRD Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, ANK - Pelantikan Usup Supriatna menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. digelar pada sidang paripurna DPRD, pada Kamis (17/04/2025). Usup Supriatna menggantikan posisi Soleman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.169-Pemotda/2025. Namun dilema keadministrasian terus mengintai dan tak kunjung usai.(24 /04/2025).

Usup Supriatna ditunjuk berdasarkan surat keputusan DPP PDI Perjuangan untuk menggantikan Soleman, yang telah divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada 16 April 2025. Soleman terbukti melanggar UU RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU RI 20/2001. 

Selain Soleman, terdakwa Resvi Firnia Pratama juga dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara karena memberikan suap berupa kendaraan Mitsubishi Pajero dan Sedan BMW kepada Soleman.

"Terkait dengan pergantian Pak Leman sebagai wakil ketua sudah ada surat dari DPP PDI Perjuangan dan sudah di tindak lanjuti dan kemaren alhamdulilah tanggal 17 April sudah di lakukan pelantikan pergantian PAW wakil ketua DPRD dari Pak soleman ke pak Usup Supriatna, jadi sekarang tinggal proses pak Solaeman menjadi anggota biasa," terang Plt Sekwan E Y Taufik pada Awak Media, Kamis (24 /04/2025)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi  masih menunggu surat usulan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan berkaitan dengan pemberhentian salah satu anggota legislatif daerahnya akibat terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang tata tertib, ya kita menunggu surat dari DPP untuk mengajukan ke DPRD terkait pemberhentiannya, nah itu kita masih tunggu dan kita menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu ke DPP...kalau kita sifatnya masih menunggu, jadi tetep kita menyerahkan sepenuhnya  itu menjadi kewenangan dari DPP Partai PDI Perjuangan," tutur Plt Sekwan.

Ditanyakan tentang "Dead Line" terkait surat usulan DPP PDI Perjuangan menyangkut pergantian dan pemberhentian Soleman dari posisi dan jabatannya, mengingat telah ada keputusan "Inkracht Van Gewijsde" dari pengadilan.

"Ya sebenarnya aturan itu..tujuh hari setelah Inkracht, namun Inkracht inikan masih kita lihat apakah yang bersangkutan mengajukan upaya hukum lain dan bila yang bersangkutan mengajukan upaya hukum lain berarti kita tunggu 14 hari dai Inkracht ke upaya hukum, bila tidak maka dari situ 7 hari maksimal DPP sudah mengajukan nama itu (Pengganti-Red) ke DPRD di tindak lanjuti oleh kita ke Gubernur," papar Taufik.

"Seharusnya kalau memang berkeinginan untuk melakukan upaya hukum tentunya DPP PDI Perjuangan maupun Pengacaranya melakukan pemberitahuan ke Sekwan..namun sampai saat ini kami belum menerima," imbuhnya.

Terkait mengenai gaji dan tunjangan lainnya setelah ada keputusan Inkracht dari Pengadilan secara administratif keuangan akan terputus secara otomatis.

"Kalau gaji itu, kalaupun misalkan itu tidak ada upaya hukum dan sebagainya kita tetep akan hentikan gajinya, karena khawatir ada temuan di BPK, " tegas Plt Sekwan.

"Kalau tidak ada laporan, bisa di putuskan secara sepihak untuk administrasi keuangan, setelah 7 hari otomatis kita putus," sambungnya.

Terkait hal tersebut Plt Sekwan menyatakan bahwa, telah disampaikan secara lisan kepada Wakil Ketua DPRD, Usup Supriatnya namun sampai saat ini belum juga ada jawaban.

"Ini sudah seminggu sejak Inkracht, kan dikasih waktu 14 hari dari Inkracht itu. Bila 14 hari tidak ada upaya hukum berarti "Teng" tujuh hari dari situ, jadi 21 hari, kalau pembayarankan bulan depan masih satu bulan lagi, ya sudah bulan depannya kita stop langsung pembayarannya, kalau Dewankan kerja dulu baru di gaji," pungkas Plt Sekwan E Y Taufik.

Dirinya juga berharap agar DPP PDI Perjuangan dapat segera menyampaikan surat usulan pengganti Soleman, agar proses administratif berjalan tertib.

(JLambretta) ANK

Acara Korp Raport Kenaikan Pangkat Dan Tradisi Penerimaan Serta Pelepasan Prajurit Dipimpin Langsung Dandim 0735/Surakarta

JAWA TENGAH, ANK – Bertempat di Aula Dharmawangsa Komplek Kodim 0735/Surakarta Jln. A yani No. 349, Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan, dilaksanakan acara tradisi penerimaan prajurit dan korp raport kenaikan pangkat serta laporan pindah satuan dan Purna tugas, Rabu ( 09/04/2025).

Dandim 0735/Surakarta yang memimpin langsung pelaksanaan kegiatan tersebut menegaskan bahwa, tradisi penerimaan dan purna tugas prajurit merupakan sebuah prosesi sumpah setia kepada satuan bagi setiap prajurit yang baru masuk satuan ataupun yang purna tugas

"Ini bertujuan untuk menanamkan rasa memiliki mencintai dan rasa bangga terhadap satuan kondisi inilah yang perlu untuk ditumbuh kembangkan dalam rangka pembinaan personil dan satuan," ujar Letkol inf Fictor J Situmorang.

“Kepada anggota baru saya mengucapkan selamat datang dan Selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar Kodim 0735 Surakarta dan segera beradaptasi dengan kondisi wilayah Kodim 0735/ Surakarta, selalu berpegang teguh pada Sapta marga Sumpah prajurit dan 8 wajib TNI serta memahami protap-protap yang berlaku di satuan Kodim Surakarta.”ucapnya.

Lebih lanjut Dandim menegaskan kepada anggota yang naik pangkat , bahwasanya kenaikan pangkat merupakan penghargaan dari pimpinan atas dedikasi dan prestasi dalam pelaksanaan tugas serta pengabdian sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.

"Kenaikan pangkat juga merupakan kehormatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang maha esa serta dapat digunakan sebagai wahana introspeksi diri agar diperoleh kesadaran yang mendalam untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi," tandasnya. 

Lanjutnya, “Oleh karena itu saya berharap ke depan dalam pelaksanaan tugas agar lebih baik dan ditingkatkan demi kemajuan dan keberhasilan tugas pokok yang kita makan bersama.”sambung Dandim.

Adapun anggota yang naik pangkat keseluruhan adalah 13 orang, dan 2 orang anggota baru, 1 orang purna tugas dan 2 orang pindah satuan.

“Selamat kepada Anggota yang naik pangkat, tingkatkan terus pengabdian dan dedikasinya kepada TNI angkatan darat dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, disiplin sebagai nafas prajurit harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari," tutup Letkol inf Fictor J Situmorang.

 

(Arda 72) ANK

BNI 46 Mendukung SMSI Pengusulan RM Margono Djojohadikusumo Sebagai Pahlawan Nasional.di Indonesia

SEMARANG, ANK– Dalam rangka pengusulan RM Margono Djojohadikusumo Jadi Pahlawan Nasional, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) usai gelar Seminar Kabupaten kolaborasi dengan Seruling Mas diPurwokerto pada Selasa (18/3/2025), kembali SMSI gelar seminar di tingkat provinsi Jawa Tengah, diadakan di Art Center Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang (20/3/2025). 

Seminar Provinsi dalam rangka pengusulan RM Margono Djojohadikoesoemo sebagai calon pahlawan nasional ini dihadiri oleh: Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemensos RI, Radik Karsadiguna, mewakili Menteri Sosial RI, Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Syakur M.Si., mewakili Gubernur Jawa Tengah, Kepala BNI Regional Yogyakarta Aryanto Suwondo Geni, Wakil Rektor IV Undip, Prof. Wijayanto, S.I.P., M.Si., Ph.D., Dekan FIB Undip, Prof. Alamsyah, Kordinator Profesor Insan Cita Sujana Saeman, Wadek 1 dan Wadek 2 FIB Undip Prof. Farmacelia Nurhadi, SS, M.Hum, MA, Ph.D dan Dr. Siti Maziah, M.Hum, Ketua SMSI Jawa Tengah, KRA. Samsul Arifin.

Hadir juga sejumlah guru besar diantaranya Prof. Suradi Wijaya, Mas Sam Rahman, Dr. Sartono, Dr. Abdul Kohar,  Mudzakir, perwakilan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Perwakilan Kraton Kesunan Surakarta Hadininggrat dan PW Ansor Jawa Tengah.

Seminar diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Tengah KRA. Samsul Arifin, pada kesempatan tersebut dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Undip, pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI), serta seluruh tamu undangan yang hadir.

"Saya mewakili Ketua SMSI Pusat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Radik Karsadiguna, AKS, M.Si sebagai Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik, yang mewakili Menteri Sosial, 

Rektor Undip yang diwakili oleh Wakil Rektor IV Prof. Wijayanto, Bapak Imam Syukur M.Si. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, narasumber, Bank BNI yang telah mendukung acara ini, serta seluruh tamu undangan,"  Samsul Arifin.

Samsul juga menyampaikan "kita berkumpul di Undip yang luar biass ini, tidak lepas dari rasa cinta dan hormat kita Kepada perjuangan Bapak RM Margono. Untuk itu, saya mewakili Bapak Firdaus, Ketua Umum SMSI Pusat mohon dukungan dalam memperjuangkan proses pencalonan Bapak RM Margono sebagai Pahlawan Nasional" tandas Samsul.

Setelah sambutan Samsul tersebut, diputar video biografi SMSI Pusat beserta berbagai prestasi yang telah diraih oleh organisasi tersebut.

Kemudian Paparan Kepala Regional BNI Yogyakarta dan Jawa Tengah,  Aryanto Suwondo Geni. Pada kesempatan tersebut, Aryanto menyampaikan bahwa RM Margono Djojohadikoesoemo adalah sosok penting dalam sejarah ekonomi Indonesia.

"Beliau adalah pendiri Bank Negara Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga pengusulan ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik," katanya.

Dalam kesempatan itu juga Aryanto mengatakan "BNI berdiri pada tahun 1946, dan saat itu RM Margono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI. Kami bangga mengetahui jejak perjuangan beliau" ujar Aryanto

Pada kesempatan itu,  Kepala BNI Yogyakarta ini juga menyampaikan "lebih lagi kebanggaan kami sebagai karyawan BNI, ketika banyak pihak melakukan kajian atas jasa - jasa dan perjuangan bapak RM Margono Djojohadikoesoemo untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional. 

Ditempat yang sama Aryanto juga menyampaikan "Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, seminar ini menjadi langkah penting dalam memperjuangkan pengakuan Bapak RM Margono Djojohadikoesoemo sebagai pahlawan nasional, mengingat dedikasinya dalam dunia ekonomi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia" tandas Aryanto.

Senada dengan itu, Wakil Rektor IV Undip menyampaikan bahwa sejarah tidak hanya mengajarkan peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi pijakan dalam menentukan langkah ke depan.

"RM Margono Djojohadikoesoemo adalah pahlawan bangsa dengan kontribusi nyata bagi negara ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Syakur M.Si., menambahkan bahwa RM Margono juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI pertama serta aktif sebagai pejuang di bidang ekonomi.

Imam juga menyampaikan "Pengumpulan berkas pengusulan calon pahlawan nasional ini paling lambat 11 April 2025. Kami harap SMSI segera mengajukan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendukung proses ini," ungkapnya.

Radik Karsadiguna, AKS, M.Si sebagai Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik, yang mewakili Menteri Sosial,  menyatakan bahwa RM Margono Djojohadikoesoemo telah meletakkan pondasi penting dalam perjuangan kemerdekaan. 

"Pergerakan dan perjuangan beliau merupakan faktor utama yang menjadikannya layak diusulkan sebagai pahlawan nasional. Untuk itu, SMSI harus segera memenuhi berbagai persyaratannya," tegasnya.

Usai berbagai acara pembukaan, diadakan Seminar Provinsi dengan narasumber Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum Dekan FIB Undip, Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum, Sejarawan Undip dan Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., Mantan Rektor UIN. Pada seminar ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si sebagai moderator.

[*/red] ANK

Aliansi Ormas Bekasi Bersama Batalyon D Pelopor Satbrimob PMJ Bagikan 400 Takjil ke Pengguna Jalan di Tegal Danas

BEKASI, ANK - Aliansi Ormas Bekasi bersama anggota Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya membagikan paket makanan takjil secara gratis kepada para pengendara yang melintasi Jembatan Kalimalang Tegaldanas Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi. Total ada 400 takjil yang dibagikan dalam kegiatan ini.

Pantauan wartawan di lokasi acara, Selasa, 18 Maret 2025 pukul 16.30 WIB, Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin beserta jajaran tampak keluar dari Mako Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya.

Di belakangnya turut mengikuti kendaraan bus polisi yang membawa 400 paket takjil dan personil Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya.

Setibanya di Jembatan Kalimalang Tegaldanas, jajaran Aliansi Ormas Bekasi dan personil Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya langsung membagikan paket makanan takjil kepada para pengendara yang melintas.

"Ini ya, Pak. Hati-hati di jalan," kata Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin sambil menyerahkan paket makanan takjil kepada pengendara.

HM Zaenal Abidin mengaku senang bisa membagikan takjil bersama personil Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya ke para pengendara menjelang waktu berbuka puasa.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa membagi takjil dengan teman-teman brimob, ini kolaborasi yang baik dan membuktikan adanya kedekatan antara polisi dengan masyarakat," kata HM Zaenal Abidin di lokasi.

Dia berharap apa yang sudah dikerjakan Aliansi Ormas Bekasi selama Ramadhan 1446 Hijriah menjadi barokah buat semuanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wadanyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, AKP Catur Budiyanto mengatakan kegiatan berbagi takjil dengan Aliansi Ormas Bekasi merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan antara polisi dengan masyarakat.

"Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, takjil ini mungkin sederhana, tapi semoga bisa bermanfaat," ujar AKP Catur Prasetya.

Diakuinya bahwa kegiatan berbagi takjil tidak hanya memberikan manfaat secara langsung, tetapi juga menunjukkan sisi humanis dari Brimob yang selalu siap melindungi dan melayani masyarakat.

Dari awal hingga akhir acara, jajaran Timsus Aliansi Ormas Bekasi dan personel Brimob terlihat aktif membagikan takjil dengan senyum dan keramahan. Tidak ada kesan tegang atau formalitas berlebihan, kecuali kehangatan dan kebersamaan begitu terasa.

AKP Catur Prasetya lalu mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dalam menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. 

"Tentunya kita sama-sama mengingatkan (untuk menjaga ketertiban)," imbuhnya. 

(*) ANK

Merasa Difitnah Pemberitaan Oknum Media Online , Acin : Jagan Buat Berita Hoax Jika Tidak Tahu Buat Berita Dan Masalah Sebenarnya !

KALBAR, ANK - Sangat disayangkan adanya pemberitaan yang diterbitkan oleh sejumlah media online dengan menuding langsung Acin bersama pihak Polsek Sandai (Korban Fitnah) dengan tidak berdasar serta tanpa mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya.

Dengan kejadian tudingan sepihak tersebut saudara Acin merasa di manfaatkan dan di fitnah sepihak, sebab dirinya tidak pernah memberikan uang atau apapun itu kepada pihak Kepolisian khususnya Polsek Sandai Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat, hal ini di sampaikan saudara Acin pada Awak Media, Kamis malam 13 Maret 2025 pukul 23:00 WIB tepatnya di Mako Mapolsek Sandai.

Berita yang dimuat oleh media online pada 10 Maret Lalu degan judul  : 
"Mobil Barang Bukti Kasus Pencurian di Polsek Sandai Raib"

    
Hal itu di nilai sangat sepihak dan merugikan saudara Acin serta pencemaran nama baik dirinya dan pihak Polsek Sandai, Acin seorang warga Desa Penjawaan, Dusun Harapan Baru yang langsung memberikan hak sanggah dan hak klarifikasi yang didampingi lansung oleh Suahanadi selaku Kadus Harapan Baru,Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai mengatakan bahwa, uang tersebut masih di tangan nya dan dirinya juga menegaskan jika Saudara Fandi ingin mengambil uangnya silahkan tetapi Acin minta degan tegas dihadapan Kapolsek Sandai IPDA Muhammad Ibnu Saputra agar Fandi mengembalikan mobil Pick Up Grand Max yang di pakai oleh Fandi.

"Jadi barang bukti yang diberitakan oleh media online itu bukan hilang tetapi di pakai degan cara pinjam pakai sesuai aturan hukum dan UUD, sah-sah saja barang bukti dipakai degan cara pinjam pakai sewaktu-waktu apabila diperlukan baik dalam penyidikan, penyelidikan hingga persidangan itu barang masih ada bukan di bawa lari atau di hilangkan," terang Acin.

"Mengenai uang sebesar 20 juta itu" lanjutnya, “Uang tersebut  masih utuh ada dengan saya, apabila Fandi ingin memintanya kembali kapanpun mau di ambil asal mobil saya yang di pake juga dikembalikan, silahkan Fandi ambil uang nya,” tegas Acin dengan pandangan mendatar.

Acin menambahkan bahwa dirinya pinjam pakai mobil Pick Up tersebut untuk bekerja bukan untuk menghilangkan barang bukti.

"Sebab barang itu di pake orang buat mencuri saya tidak tau.Makanya wajar sesuai aturan saya pinjam pakai ke Polsek bukannya ada memberikan uang atau suap seperti media asal tulis dan tayang tersebut," tandas Acin seraya kedua matanya melotot dengan hidung kembang-kempis.

Intinya, tegas Acin dirinya sangat menyayangkan di fitnah memberikan uang ke Polsek Sandai dan itu tidak benar.

"Dan jelas foto mobil di media yang menulis dan menayangkan juga itu bukan mobil sebenarnya, itu mobil lain yang ada di Polres Ketapang, jadi terlihat bahwa Media Online tersebut dapat di ragukan ke Profesionalannya dan terlihat Amatirannya, jangan buat berita Hoax, kalau tidak tahu permasalahannya," jelas Acin dengan nada tinggi seraya mendengus.

Ditempat yang sama Kapolsek Sandai IPDA Muhammad Ibnu Saputra berharap para Awak Media dapat bekerja secara Profesional dalam menghimpun berbagai informasi yang akurat dimana kemudian dapat di kaji mendalam saat membuat berita serta di cermati kembali sebelum menayangkan berita tersebut,  

"Saya berharap Media dapat bekerja secara Profesional, ekan rekan media juga harus lebih jeli lagi dalam membuat berita dan menayangkan berita sebab Jagan sampe asumsi publik dan masyarakat menganggap pihak Kepolisian khusunya jajaran Polsek Sandai, Polres Ketapang tidak bekerja secara Profesional dalam pelayanan terhadap masyarakat dan penegakan hukum," ungkap Kapolsek berharap.

"Pihak Polsek Sandai dan jajaran selalu mengutamakan pendekatan dan kekeluargaan dalam melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Maslah barang bukti kendaran pik up tersebut perlu diketahui semua lapisan masyarakat publik dan rekan rekan media permasalahan itu sudah selesai degan cara kekeluargaan oleh kedua belah pihak dan itu sudah tidak jelas," tegas Kapolsek Sandai IPDA Muhammad Ibnu Saputra.

(Apip) ANK

Sumber : Bapak Acin Selaku Korban Fitnah