Hadirkan "Dua Jagoan Tangguh Pilih Tanding Desa Jejalen Jaya", Kinerja Panitia Pilkades Tuai Apresiasi Para Kandidat

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Desa Jejalen Jaya menggelar acara penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa di Aula Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada (9/9/2026) pagi.

Acara yang dihadiri oleh Tim Panitia Pilkades,  pihak Kecamatan Tambun Utara, pihak Desa Jejalen Jaya, Ketua BPD beserta anggota, para kandidat Calon Kepala Desa beserta tim sukses dan keluarga serta para pendukung, Karang Taruna, Babinsa dan Bimaspol.

Acara berjalan tertib dan kondusif yang dimulai dari penyampaian awal pihak panitia yang menetapkan para Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian dari pihak Kecamatan Tambun Utara, pihak Desa Jejalen Jaya, Ketua BPD Jejalen Jaya serta para kandidat Calon Kepala Desa (Cakades). Dimana kemudian dilanjutkan dengan penetapan nomor urut para Calon Kepala Desa berdasarkan hasil dari pengundian.

Didapati nomor urut satu diraih Cakades Mikaja O'an sedangkan nomor urut dua diraih oleh Cakades Kumpul Zebra.

Dalam kegiatan tersebut pihak Panitia Pilkades membatasi para tamu undangan untuk masuk kedalam aula Desa Jejalen Jaya,  baik dari para Bakal Calon Kepala Desa maupun undangan lainnya.Sehubungan dengan luas ruangan yang terbatas serta tertibnya kegiatan. 

Kegiatan acara tersebut di diakhiri dengan swafoto bersama para kandidat dengan para panitia Pilkades, BPD Jejalen Jaya serta pihak Desa Jejalen Jaya dan pihak Kecamatan Tambun Utara serta lainnya.

 
Dalam keterangannya Ketua Panitia Pilkades Jejalen Jaya mengutarakan bahwa, penetapan nomor urut para Calon Kepala Desa berjalan dengan lancar.

"Ini Alhamdulillah penetapan nomor urut para calon berjalan lancar, ini tidak lepas dari para calon yang mendaftar dua,  ada dua kandidat ada pak Mikaja dan pak Kumpul yang sama-sama pernah menjadi Kepala Desa, Alhamdulillah pengambilan nomor urut tadi berjalan lancar tidak ada kendala.. ya tentunya mekanisme secara umum lah, pengambilan nomor tentunya ada undian-undian bahwa siapa yang mengambil pertama. Dan semuanya dari hasil tadi dapat diketahui bahwa, yang dapat nomor urut satu adalah Pak Mikaja mantan Kepala Desa kita dan nomor dua adalah Pak Kumpul Kepala Desa Incumbent yang mencalonkan kembali, karena beliau juga semuanya berjalan dengan lancar. Dan sejauh ini semuanya berjalan lancar," ujar Mochamad Ichwani usai acara digelar pada Awak Media.

Ia juga berharap kepada para calon agar memberikan himbauan kepada para pendukung dàn simpatisannya untuk dapat menciptakan kondusifitas agar berkampanye dengan tertib dan aman.

Raih Nomor Urut Satu, Harus Nomor Satu

Sementara Calon Kepala Desa (Cakades) bernomor urut satu bersyukur dan bangga dengan kinerja Panitia Pilkades pada kegiatan Penetapan Calon Kades dan Penetapan Nomor Urut Calon Kades.

"Alhamdulillah saya terkesan karena netralitasnya ada, jadi tidak ada hal  lain yang mengganggu, " ucap Cakades Mikaja O'an saat dikonfirmasi Awak Media di kediamannya.

Terkait nomor urut yang didapat dari hasil pengundian,  Dirinya justru merasa diuntungkan dengan nompr urut saru yang didapatnya. 
"Kemenangan.. kemenangan harus nomor satu.. jadi nomor itu yang  ditunggu, " katanya.

Ia juga menghimbau kepada para tim sukses, pendukung, simpatisan, relawan serta masyarakat umum agar tetap menjaga kondusifitas .Adapun mengenai seratus hari pertama bila terpilih Cakades Mikaja akan melakukan pembenahan pada setiap sektor.

"Yang utama pembenahan, karena masih ada sisa anggaran yang sudah dijadwalkan dan kita belum bisa menentukan karena sudah dirancang oleh Kepemerintahan kemaren. Untuk tahun berikutnya kita prioritaskan pada Kesehatan, Pendidikan serta Keadilan merata bagi masyarakat Jejalen Jaya. Kesehatan targetnya Puskesmas, karena jauh di Karang Satria, nanti bagaimana dapetnya dari Pemerintah Daerah apakah Puskesmas atau Pustu.. berikutnya juga akan ada peningkatan, " bebernya.

Ditanyakan apakah optimis dalam menghadapi pertarungan Pilkades Jejalen Jaya? 

"Optimis, " jawabnya singkat dan tegas.

Raih Nomor Urut Dua Menjadi Harapan, Merujuk 2018

 
Sedangkan Calon Kepala Desa bernomor urut dua, Kumpul Zebra mengemukakan terkait dengan kegiatan penetapan Calon Kades dan Penetapan Nomor Urut oleh Panitia Pilkades Jejalen Jaya.

"Yang pertama hari ini saya ucapkan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan tahapan-tahapan yang sudah dijalankan dari mulai pendaftaran dari tanggal 28 yang ditutupnya pada 6 Agustus 2026. Pada hari ini alhamdulilah sudah sampai di pengambilan nomer, " ujar Incumbent, Kumpul saat dikonfirmasi Awak Media dikediamannya.

 
Lanjutnya, " Yang kedua ucapan terima kasih kepada keluarga saya pertama, Tim-tim pemenangan saya yang alhamdulilah pada hari ini bisa mengawal saya, menghantarkan saya untuk pengambilan nomor urut, " sambung laki-laki yang akrab di sapa Zebra itu.

Terkait mengenai nomor urut yang didapat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades dari hasil pengundian.

 
"Alhamdulillah pada hari ini saya dapat nomor dua, memang yang di harapkan buat terutama temen-temen saya, pendukung-pendukung saya, memang mereka ini "Rasanya mudah-mudahan dapet nomor dua lagi", ya alhamdulillah pada hari ini saya dapet nomor dua. Tahun 2018 kemaren saya dapet nomor dua.. ada empat kandidat dan tahun ini saya dapet nomor dua lagi, jadi ada rasa optimis saya untuk melanjutkan, " ungkapnya. 

"Mudah-mudahan pada tanggal 20 besok.. masih ada milik saya lagi,  bagian saya lagi dan saya bisa memenangkan kembali di periode tahun ini, " tandasnya.

Terkait 100 hari pertama apabila kandidat nomor dua terpilih menjadi Kepala Desa Jejalen Jaya.

"Yang pertama masih ada pekerjaan rumah yang sifatnya terutama sarana olah-raga yang sangat dibutuhkan masyarakat, pos yandu - pos yandu karena warga saya ini kebanyakan perumahan bahkan balitanya paling banyak di Rw 13, disitu baru ada satu pos yandu, " terangnya.

Lanjutnya, "Ya kedepan seratus hari saya bekerja di 2027 ini,  saya anggarkan paling utama untuk kesehatan dan memperjuangkan Puskesmas juga yang sudah agak lama dan sudah disiapkan anggarannya pada 2025. Cuma kendalanya di fasos- fasum belon diserah terimakan ke Pemda. Jadi itu target saya terutama, " pungkas Cakades Jejalen Jaya, Kumpul Zebra.

Diketahui bahwa, kedua kandidat Calon Kepala Desa Jejalen Jaya adalah putra terbaik Desa Jejalen Jaya yang memiliki rekam jejak politik, dan sepak terjang serta kepiawaian dalam berpolitik yang hampir serupa. Dimana keduanya pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Satunya Petahana, keduanya orang baik yang memiliki keinginan yang sama untuk memajukan Desa Jejalen Jaya dan melayani kebutuhan masyarakatnya. Terkait pilihan suara kembali kepada para pemilih masing-masing dan Panitia Pilkades telah mempersiapkan secara profesional dengan menghadirkan "Dua Jagoan Tangguh Pilih Tanding Desa Jejalen Jaya" untuk masyarakat pilih.

(Iwan Joggie) ANK

Tim Pemenangan Bacakades H.Dulloh Syafe’i Gelar Deklarasi Dan Do'a Bersama, Klaim 42 Dari 58 RW Masuk Dalam Barisan Pendukung di Perum Griya Asri 2, Sumberjaya

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA -  Bertemakan "Bersama Membangun Desa Yang Maju, Sejahtera Dan Bermartabat", Tim pemenangan bakal calon Kepala Desa (Bacakades) Sumberjaya periode 2026-2034, Dullah Syafe'i menggelar Deklarasi dan Do'a bersama di Lapangan RW 032, Perum Griya Asri 2, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (9/8/2026) pagi.

Dalam deklarasi tersebut, Tim pemenangan H. Dulloh Syafe’i mengklaim bahwa telah memiliki dukungan menyebar ke sebagian besar wilayah Desa Sumberjaya.Ketua Tim Pemenangan, Nanang Kosim, menyebut sebanyak 42 dari 58 RW disebut telah masuk dalam barisan pendukung.

“Alhamdulillah, saat ini 42 RW dari 58 RW sudah masuk ke dalam barisan kita,” ujar Nanang di hadapan para pendukung.

Angka tersebut menjadi salah satu penegasan tim untuk menunjukkan kekuatan jaringan dukungan H. Dulloh Syafe’i menjelang hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 20 September 2026.

Namun, Nanang menegaskan bahwa, dalam kontestasi Pilkades tersebut tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai ajang perpecahan antar warga. Ia menekankan kepada seluruh pendukung agar tetap menjaga suasana Demokrasi tetap berjalan sehat dan bermartabat.

“Gunakan hak pilih, jangan berdiam diri. Kalau hari ini kita berdiam diri, bagaimana Sumberjaya bisa maju,” ucapnya.

Menurut Nanang, pencalonan H. Dulloh Syafe’i telah membawa dampak semangat perubahan dengan menekankan keterbukaan, keadilan, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

“Hari ini kita ciptakan perubahan, kita rangkul semua elemen. Jangan ada pengkotak-kotakan. Ada transparansi dan keadilan dalam menjalankan program,” katanya.

Dengan waktu menuju pemungutan suara yang semakin dekat, Nanang meminta seluruh jaringan pemenangan tidak berhenti pada deklarasi. Sosialisasi visi, misi dan program H. Dulloh Syafe’i harus terus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat.

Ia juga mendorong Tim agar terus memanfaatkan sisa waktu dengan menyambangi berbagai titik dan simpul pendukung.

“Dengan waktu yang singkat ini, tolong sosialisasikan program, visi dan misi Bang Doel. Tinggal beberapa waktu lagi menuju 20 September. Dari waktu yang tersisa pun kami akan usahakan menyambangi satu per satu titik-titik atau simpul pendukung,” beber Nanang. 

Di tengah persaingan dalam Perpolitikan Pilkades, Nanang juga mengingatkan para pendukung agar tidak mudah terprovokasi maupun terpecah oleh perbedaan pilihan.

“Jaga kondusivitas, jangan mau dipecah belah. Ciptakan demokrasi yang santun dan bijak,” ujar Nanang.

Sedangkan Ketua Panitia Deklarasi, Aldy Rustam, menyebut konsolidasi dukungan masih terus dilakukan.Ia menyebut bahwa, dukungan terhadap H.Dulloh tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Menurutnya, konsolidasi telah menjangkau Dusun 1, Dusun 2 hingga Dusun 3.

“Alhamdulillah, baik di Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3 sudah merapat menjadi barisan pendukung H. Dulloh Syafe’i,” tandasnya.

Bukan Gila Jabatan Namun Membangun Tempat Kelahiran

Sementara itu, H.Dulloh Syafe’i menyampaikan alasan dirinya maju dalam kontestasi Pilkades Sumberjaya. Ia menegaskan pencalonannya bukan semata-mata untuk mengejar jabatan, melainkan karena dorongan untuk membangun daerah kelahirannya. 

“Sumberjaya ini butuh perubahan. Saya mencalonkan diri bukan karena gila jabatan....bukan. Tapi karena panggilan sebagai putra daerah, orang asli Sumberjaya yang ingin membangun daerahnya, membangun tempat kelahirannya,” tegas Dulloh.

Ia juga mengutarakan bahwa, apabila nantinya dipercaya menjadi Kepala Desa, Dirinya tidak akan ada pengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan pilihan politik. Jabatan Kepala Desa merupakan amanah untuk seluruh warga.

“Kalau saya menjabat, saya akan merangkul semua pihak. Saya tidak akan mengkotak-kotakkan golongan, karena setelah menjabat, H.Dulloh Syafe’i adalah semua warga Sumberjaya,” ungkapnya.

Dulloh juga meminta kepada masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan terhadap pencalonannya dan tak lupa untuk memilih dirinya.

“Mohon doa dan dukungan saudara-saudara sekalian. Jangan lupa, tanggal 20 September 2026, pilih dan coblos H. Dulloh Syafe’i,” pungkas Bacakades H. Dulloh Syafe’i penuh semangat.

Deklarasi Akbar tersebut ditutup dengan doa bersama dan tausiah yang disampaikan H. Nanang Zulkarnaen.

Dalam do'anya, Nanang Zulkarnaen berharap H. Dulloh Syafe’i apabila nantinya diberikan amanah memimpin Desa Sumberjaya, mampu bekerja sepenuh hati untuk kepentingan masyarakat.

Deklarasi tersebut sekaligus menjadi panggung konsolidasi bagi tim dan pendukung H. Dulloh Syafe’i untuk memperkuat jaringan menjelang Pilkades Sumberjaya pada 20 September 2026.

(JLambretta) ANK

Targetkan Desa Jejalen Jaya Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Merakyat, Mikaja O'an Maju Lagi Pilkades Daftar Bacakades

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Mantan Kades Jejalen Jaya, periode 2012-2018, Mikaja O'an kembali tampil dalam kontestasi Pilkades 2026-2034 dengan mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) bersama Tim Sukses serta diiringi ratusan pendukung di Kantor Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Senin (3/8/2026) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Panitia Pilkades beserta Tim, Bacakades beserta pendukung dan simpatisan, Tim Monitoring Kecamatan Tambun Utara, Perangkat Desa Jejalen Jaya, Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Jejalen Jaya.

Dalam penyampaiannya Ketua Panitia Pilkades, "Insyaallah dengan pernyataan di momen ini tentunya niat baik Balon Kepala Desa agar diberikan kelancaran dan ini tanda diterimanya kami serahkan sebagai bukti bahwa bapak telah datang kepada kami menyerahkan dokumen, " ujar Mochamad Ichwani.

Lanjutnya, " Namun demikian, disini juga ada verifikasi dimana kami mohon izin untuk datang konfirmasi ke tempat dimana bapak melegalisir. . nanti kami akan datang kesana (Sekolahan dan lainnya-Red). Mudah-mudahan kesemuanya tidak ada masalah, ini ada waktu sampai 6 September 2026. Sebelum diumumkannya Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan pada tanggal 9 September 2026," tutup Ketua Panitia Pilkades 2026-2034.

Wujudkan Desa Amanah, Jujur, Inovatif, Transparan Dan Akuntabel

Dalam kesempatan yang sama Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Jejalen Jaya, Mikaja O'an mengutarakan Visinya terkait pencalonan kembali dirinya untuk memimpin Desa Jejalen Jaya kedepannya.

"Majunya saya untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Jejalen Jaya atas dorongan keluarga dan dukungan masyarakat. Dan memang dalam pencalonan ini, saya berkeinginan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa Jejalen Jaya yang Amanah, Jujur, Inovatif, Transparan dan Akuntabel demi terciptanya Desa Jejalen Jaya yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Merakyat, " ujar Mikaja O'an.

Lanjutnya, " Selain itu, saya juga membawa misi dalam pencalonan ini, apabila saya terpilih nanti.. Pertama kami akan memberikan pelayanan yang maksimal dan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat... Kedua, kami akan meningkatkan sinergitas antara Pemerintahan Desa dengan empat pilar dan masyarakat, serta meningkatkan potensi kelembagaan Desa demi kemajuan Desa Jejalen Jaya.. Ketiga, kami lebih mengedepankan proses musyawarah dan mufakat dalam setiap pembahasan dan pengambilan suatu keputusan pada setiap persoalan dan permasalahan baik pada internal Kepemerintahan Desa maupun ditengah masyarakat, " pungkas Bacakades Jejalen Jaya, Mikaja O'an.

(Iwan Joggie) ANK

Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Satria Jaya Digelar di Kantor BPD, Panitia Pilkades Tunjukan Kinerja Profesional

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Panitia Pilkades Satriajaya menggelar pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ( Bacalon Kades) Desa Satria Jaya Periode 2026-2034 di Lobi Kantor BPD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (29/6/7/2026).

Dihari pertama pendaftaran dari jadwal yang ditentukan pendaftaran mulai 28 Juli Sampai Dengan 5 Agustus tersebut, dua kandidat Bacalon Kades mendaftarkan kesiapannya untuk mengikuti kontestasi di hari yang sama dengan waktu berbeda.

Untuk kandidat pertama mendaftar Cakades Nyampe Jamaluddin Spd dari Dusun II dengan jadwal pendaftaran dimulai pukul 8:00 WIB yang hadir berikut para pendukungnya. Sedangkan jadwal pendaftar berikutnya pada pukul 11:00 WIB adalah Cakades, Tata dari Dusun 1juga berikut para pendukungnya.

Acara berjalan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama yang dilanjutkan dengan penyampaian dari Ketua Panitia uang diwakili oleh Wakil Ketua Panitia Iwanuddin SH yang lebih menekankan pada aspek kondusifitas serta kelancaran didalam pemenuhan tahapan-tahapan kegiatan tersebut.

"Saya berharap kepada para pendukung kandidat agar lebih mengutamakan keamanan dan ketertiban agar kondusifitas kegiatan tetap terjaga, " ujar Iwanuddin SH.

Seirama dengan Wakil Ketua Panitia, Perwakilan Kecamatan Tambun Utara, Subadri juga berharap agar kegiatan tersebut berjalan dengan kondusif.

Sedangkan Ketua Panitia menyampaikan tentang Tata -Tertib (Tatib) dalam proses berkampanye termasuk teknis maupun sangsi tegas bagi para Kandidat maupun pendukung Kandidat yang melakukan pelanggaran.

Sementara Ketua BPD Desa Satria Jaya lebih menekankan pada aspek kesiapan keadministrasian dari para Bacalon Kades Satria Jaya agar tertib administrasi.

"Mengenai keadministrasian kita lebih fokus pada ijazah para peserta dalam meverifikasi. Mengingat persoalan tersebut yang lebih krusial dari persyaratan lainnya, " ungkap H MS Kamaluddin.S.AP. M.Si.

Acara berjalan lancar, aman dan terkendali. Para team panitia Pilkades Satria Jaya bekerja secara profesional dengan mengedepankan kondusifitas dalam kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tamara yang diwakili Sekcam, perwakilan Desa Satria Jaya beserta jajaran, Ketua Panitia beserta team, Ketua BPD anggota, Babinkamtibmas, Babinsa, Para Bacalon Kades beserta para pendukung dan simpàtisan.

(Iwan Joggie) ANK

Desa Lambang Jaya Gelar Hasil Penyisihan Anggota BPD, Kades Kimlan Sahroni Siap Maju Pilkades 2026-2034

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Desa Lambang Jaya menggelar acara penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD Desa Lambang Jaya Periode 2026-2034 di Aula Desa Lambang Jaya, Jalan Lambang Jaya No. 2, RT.03/RW.05, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (30/5/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Lambang Jaya, beserta jajaran, Ketua Panitia Penmilihan Anggota BPD Desa Lambang Jaya Periode 2026-2034 beserta staff, mantan Ketua BPD beserta anggota, para Anggota BPD terpilih, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, Ketua Rw dan Rt se Desa Lambang Jaya.

Dalam penyampaiannya Ketua Panitia, Dedi Mufrodi menyampaikan rasa Terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak hingga acara tersebut berjalan lancar dan kondusif.

"Semoga para calon anggota terpilih dapat mengemban amanah sebagai keterwakilan wilayahnya masing-masing dan mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk dapat disampaikan melalui forum Musdes, " ucap Dedi Mufrodi.

Sedangkan mantan Ketua BPD periode sebelumnya yang kemudian terpilih kembali menjadi anggota BPD Periode 2026-2034 atas keinginan masyarakat tidak banyak salam menyampaikan pidatonya.

" Saya selaku perwakilan BPD Desa Lambang Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras baik tenaga, pikiran semuanya, waktu apalagi. Karena saya yakin semuanya sibuk, sekali lagi saya mohon maaf bila kemaren kurang kontribusinya kepada panitia dan sekali lagi saya mohon di maafkan," ungkap Darju Darmawan.ST.

Sementara Kepala Desa Lambang Jaya dalam pidatonya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Ketua penyisihan BPD beserta Staff sehingga sampai saat ini terciptanya pemilihan calon BPD terpilih serta berharap dapat berlanjut sampai pengukuhan di Kabupaten Bekasi nanti oleh Plt Bupati Bekasi.

"Sebetulnya ini ada wajah lama tapi baru dan ada wajah baru tapi baru, mudah-mudahan beliau dikasih sehat dan umur panjang sehingga sampai nanti dikukuhkan atau di sumpain dari Kabupaten Bekasi atau Plt Bupati Bekasi, Dan selanjutnya selamat bekerja untuk melayani warga Lambang Jaya, jangan setelah Disumpain Kabupaten Bekasi...uda segala kegiatan jadi off gitu, ini kita harus atau wajib melayani masyarakat Lambang Jaya. Intinya kepentingan umum dulu baru kepentingan pribadi," ujar Kimlan Sahroni.

Lanjutnya," Dan sebentar lagi pemilihan Pilkades sekarang sudah memasuki tahapan-tahapan. Jadi dari sekarang kurang lebih tiga atau empat bulan lagi, jadi mudah-mudahan dilambang Jaya nanti siapapun Kepala Desa nya yang memimpin di tahun 2026 sampai 2034 ini harus sama-sama gawe..sama-sama kerja untuk warga wilayah Lambang Jaya," imbuh Kades Lambang Jaya.

Ia juga menegaskan bahwa akan terus bekerja sampai akhir masa jabatannya di 28 September 2025.Dan menghimbau kepada masyarakat agar mengedepankan kondusifitas didalam proses Pilkades 2025-2034.

"Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan pelayanan kepada warga wilayah sampai akhir, pertanyaannya; Kepala Desa dua kali enam tahun ditambah dua tahun berarti 14 tahun, pertanyaannya "Boleh Atau Ora?"untuk melanjutkan..boleh melanjutkan..cuman didukung ora, tentunya pertanyaan ini saya akan melanjutkan...saya akan melanjutkan untuk melayani warga Lambang Jaya itupun kalau bapak- ibu cocok dan saya akan maju," tegas Kades Lambang Jaya.

"Tentunya siapapun nanti yang berkompetisi di Pildes 2026-2034, saya mengajak kepada bapak ibu yang hadir untuk berpesan kepada saudara kita, tetangga kita...jangan sampai kalau ada pemilihan terjadi Clash, yang udah-udah belum bagus kita buat kondusif yang sudah bagus kita lebih kondusifkan," harapnya.

Kades Lambang Jaya kembali menegaskan bahwa dirinya berniat untuk melanjutkan memimpin Desa Lambang Jaya guna kembali melayani masyarakat dengan mengikuti kontestasi Pilkades 2026-2034. Ia juga memberikan ruang kepada masyarakat Desa lambang Jaya untuk mempergunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya tanpa ada batasan.

"Jadi saya atas nama pribadi dalam pemerintahan , saya akan melanjutkan dari 2026 sampai 2034..jujur, jadi saya minta siapapun yang ikut berkompetisi Pilkades di 2026-2034 yang mencalonkan menjadi Kades Lambang Jaya. Saya tidak menutup..silahkan itu hak preoregatif bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada saat ini tolong sampaikan kepada saudara maupun tetangga," pungkas Kades Lambang Jaya Kimlan Sahroni.

Acara di lanjutkan dengan swafoto bersama. baik Kades dan Panitia bersama para hadirin maupun bersama para anggota BPD terpilih yang di akhiri dengan ramah-tamah dan bernyanyi solo. acara berjalan lancar dan kondusif serta cukup meriah.

"Ahamdulilah ini adalah penyampaian laporan hasil rekapitulasi penyisihan BPD tahun 2026 sampai 2034 , alhamdulilah pada hari ini di tanggal 30 Mei 2026 ini berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, barangkali dari Ketua Penyisihan BPD hasil laporan kita terima dan akan kita lanjutkan ke tingkat Kecamatan dan Kepemerintah Daerah untuk pelantikan anggota BPD terpilih tahun 2026 sampai 2034, mudah-mudahan BPD-BPD yang terpilih bisa melayani warga lambang Jayauntuk melayani masyarakat Lambang Jaya, supaya masyarakat Lambang Jaya Adil dan Makmur," tandas Kepala Desa Lambang Jaya, Kimlan Sahroni, kepada Awak Media usai acara berlangsung.

Mantan Ketua BPD Lambang Jaya yang kembali terpilih atas keinginan warga Desa Lambang Jaya mengutarakan.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Panitia penyisihan beserta Staff serta Pemerintah Desa Lambang Jaya khususnya Kepala Desa dan jajaran yang terlibat dalam kelancaran kegiatan tersebut. Dan untuk para anggota terpilih dari hasil penyisihan anggota BPD agar terus berkontribusi kepada masyarakat Desa Lambang Jaya. Sementara untuk para anggota BPD yang baru terpilih agar teguh dalam memegang amanah yang diemban dari masyarakat serta dapat turut dan harus berkontribusi memajukan wilayah Desa Lambang Jaya agar tercipta masyarakat sejahtera, adil dan makmur," tutup Darju Darmawan.ST kepada Awak Media usai kegiatan berakhir.

Diketahui bahwa, para anggota BPD Lambang Jaya terpilih diantaranya adalah; 1. Darju darmawan, ST, 2. Rosid, 3. Rabu Khaerudin, 4. Dedi Supriadi, 5. Kana, 6. Megayanti, 7. Ghulam Ridho, 8. Martono, 9. Karja Setiawan.

(Iwan Joggie) ANK

Rakergub FKD MPU TA 2026, Wamendagri Bima Arya Desak Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan Dan Transisi Energi

KOTA SEMARANG, AKYAN NAGARAKRETAGAMA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk meninggalkan pola rapat yang bersifat seremonial dan mulai berfokus pada eksekusi langsung program lintas sektor. Menurutnya, langkah progresif tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan konkret, seperti ketahanan pangan dan transisi energi secara cepat dan terukur.

"Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas," ujarnya dalam kegiatan Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi kepala daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Terlebih, daerah juga diminta mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi itu dinilai semakin menantang, terutama karena Indonesia tengah berpacu mengoptimalkan bonus demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, Bima mendorong kepala daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini menghambat kerja sama antardaerah, khususnya dalam distribusi pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya penguasaan big data yang presisi dan real-time agar daerah dengan komoditas surplus dapat menopang wilayah lain yang mengalami kekurangan.

"Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan," jelasnya.

Selain isu pangan, Bima juga menyoroti pentingnya percepatan transisi energi, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia meminta seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Hal itu mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.

Bima juga mendorong kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dalam menggali potensi wilayah masing-masing guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak harus selalu diperoleh melalui kenaikan pajak, melainkan dapat diwujudkan melalui kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.

"Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta Rektor IPDN Halilul Khairi bersama perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.

(Muritno) ANK

Polemik Jukir Dishub Dan Puskesmas Aren Jaya, Eko : 'Kepala Dan TU Puskesmas Gak Jelas, Gak Beres Dan Gak Mudeng!'

KOTA BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Persoalan perseteruan Juru Parkir Dishub Kota Bekasi dengan Kapuskesmas Aren Jaya, Dr Arie Rahayu Udhani MM terkait pengelolaan perparkiran yang dinilai pihak Puskesmas Aren Jaya tidak ada kejelasan serta cacat administrasi dengan mendesak pihak Dishub Kota Bekasi agar segera melakukan penertiban administrasi menuai tanggapan serius dari Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur, (9/4/2026).

Dalam tanggapannya Ketua UPTD Dishub Bekasi Timur menyatakan bahwa," Ini masuk program Walikota Bekasi (Dr.Tri Adhianto Tjahyono) semua ada aturannya dan Perdanyapun sudah ada  tapi jelasnya saya tidak begitu hafal. Tapi yang jelas titik lokasinya itu sudah dimasukan ke dalam titik juru parkir dan itu sudah ada SK nya..nah sudah ada SK nya itu barulah kita data orang Jukir yang akan ditempatkan disitu...nah dari Jukir itu kita data untuk diberikan kelengkapan dari Dinas," ujar Eko Mulyanto, (9/4).

Ditanyakan terkait atribut Juru Parkir, selain KTA dan seragam apakah juga dilengkapi dengan SK secara tertulis dari pihak Dishub Kota Bekasi?

"Tidak ada SK secara tertulis, karena dari peraturan dan Undang-undangnya kita tidak berhak mengeluarkan SK atau apapun terkait Jukir di lapangan..karena statusnya bukan pegawai Pemerintah...karena kitapun sudah berkoordinasi dengan bagian hukum...karena selain pegawai Pemerintah tidak bisa diberikan surat tugas atau surat apapun..tapi ini resmi," tegasnya.

Bilamana ada Institusi lain yang menanggapi dan menganggap ini tidak resmi dan sama saja dengan Juru Parkir liar lainnya?

"Ya mereka tidak tahu..sosialisasi sudah dilakukan hanya untuk yang terkait saja..karena tidak secara umum sifatnya. Jadi orang itu kita memberdayakan orang-orang yang sudah ada disitu untuk menjalankan perparkiran yang ada disitu," katanya.

Dikonfirmasi, apakah didalam menempatkan para Juru Parkir yang berada dibawah naungan Dishub Kota Bekasi sudah ada komunikasi intensif sebelumnya dengan pihak Puskesmas?

"Sudah..saya sudah rapatkan dengan Kepala Dinas Kesehatanpun bareng pada saat itu. Jadi ada undangan khususs kepada Kepala-Kepala Puskesmas terua Kepala Dinas berikut perwakilannya se Kota Bekasi..kurang lebih setahun yang lalu..seharusnya hal ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi oleh pihak Puskesmas," jawab Eko.

Lalu bagaimana bila ada Kepala Puskesmas yang mengganggap hal tersebut tetap dikatakan tidak ada kejelasan dan tidak tertib administrasi?

"Ya berarti karena masih baru mungkin dia tidak mengetahui..kalau Puskesmas Bekasi Jaya, Aren Jaya dan Karang Kitri itu sampai hari ini tidak pernah ada masalah dan saya waktu pas awal itu, saya kunjungi masing-masing..mereka sudah paham dan sudah komunikasi . Waktu awal begitu SK..SP turun ...saya langsung koordinasi ke lapangan, saya kinjungi semua Puskesmas. Bahwa kita akan ada program seperti ini sesuai petunjuk dan perintah dari Pak Walikota (Tri Adhiyanto-Red), untuk mengakomodir juru parkir yang ada di Puskesmas untuk menambah PAD," papar Eko.

Bila ada Kepala Puskesmas baru yang tidak memahami tentang adanya regulasi terkait Juru Parkir dibawah naungan Dishub Kota Bekasi yang ditempatkan di wilayah tersebut dari Pemerintah Bekasi?

"Nah berarti dia tidak komunikasi dengan Kepala Puskesmas yang lama dan mungkin juga menurut dia hal itu tidak penting..tapi menurut saya penting..seharusnya sebelum dia menanyakan kepada Jukirnya, dia menanyakan dulu ke Kapuskesmas yang sebelumnya...seharusnya seperti itu," terangnya.

"Sebagai Kepala Puskesmas seharusnya dia sudah tau..permasalahan itu timbulkan setelah dia duduk harusnya dia menayakan ke Kapuskesmas yang lama itu pertama..lJukir sudah mengarahkan untuk tanya ke Dishub..sebenarnya itu sudah pas..sudah benar," sambungnya.

Bagaimana menurut Kepala UPTD bila sudah jelas ada Jukir yang menggunakan atribut Dishub namun tetap mempertanyakan.

"Ya kalau tiba-tiba begitu berarti engga mudeng..jadi kayak awalnya enggak mau tau juga gitu..jadi aneh juga...kan sebelumnya sudah ada sosialisasi dan saya izin juga, saya sudah pernah kesitu. Waktu itu saya ketemu dengan staffnya..kalau enggak salah saya ketemu sama TU nya waktu itu satu tahun yang lalu..saya enggak apal orangnya..kalau enggak salah waktu itu Pak Kapusnya enggak ada dan saya ketemu dengan TU nya dan saya menjelaskan semuanya termasuk yang si Karang Kitri juga saya enggak ketemu sama Kapusnya..jadi sudah semuanya," beber Eko Mulyanto.

Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur mengklaim telah dua kali disampaikan baik saat sosialisasi bersama dengan surat undangan untuk seluruh Kepala Puskesmas se Kota Belkasi maupun penyampaiam langsung ke titik lokasi penempatan Juru Parkir di tiap-tiap Puskesmas yang di akomodir pihak Pemkot, Baik bertemu langsung dengan Kapuskesmas maupun perwakilannya (TU Puskesmas-Red).

"Memang selama ini kadang-kadang gimana sih ya, jadi enggak nyambung begitu sih kadang-kadang. Saya berfikir seperti ini...karena Kepala Puskesmas seharusnya menanyakan juga ke Staffnya..berarti enggak nyambung dan aneh jadinya.. seharusnya Kapuskesmas yang lama atau staff TU nya menyampaikan bahwa ke Kapuskesmas yang baru," jelasnya.

Kepala Dan TU Puskesmas Aren Jaya Aneh, Gak Jelas, Gak Beres Dan Gak Mudeng

Namun persoalan yang kemudian muncul berdasarkan pernyataan dari Kapuskesmas Aren Jaya bersama Kepala TU nya yang mengklaim bahwa memang tidak adanya  kehadiran dan pemberitahuan dari pihak Dishub Kota Bekasi baik secara langsung maupun tertulis dari Kadishub maupun UPTD Dishub Kota Bekasi kepada Puskesmas Aren Jaya, sehingga menimbulkan kerancuan dan perseteruan serta dinilai pihak Puskesmas bahwa, Dishub Kota Bekasi kurang sosialisasi, Koordinasi dan Komunikasi didalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) saat menjalankan tugas dan menerapkan pengelolaan perparkiran di Puskesmas Aren Jaya.

"Ya pokoknya yang jelas disitu  kenapa kok yang disampaikan pimpinan bisa enggak tau dan satu lagi kalau memang enggak tau Kapuskesmas yang baru bisa menanyakan ke Kapuskesmas yang lama..padahal Kapuskesmas yang lama sering ketemu dengan saya..mangkanya Kapuskesmas yang baru menegur Juru Parkir dilapangan kan aneh," ungkapnya.

Dr Arie Rahayu juga mengklaim bahwa di tempat yang lama (Puskesmas Harapan Mulya-Red) dia menjabat sebagai Kapuskesmaspun tidak ada sosialisasi dan bahkan yang menjaga parkiran dari Linmas kendati lokasinya bersebelahan dengan Dishub Kota Bekasi.

"Kan begini, ternyata dari semuanya itu ada beberapa Puskesmas yangenggak ditarikin parkir..karena enggak ada Jukirnya dan memang disitu enggak ditarikin parkir, memang enggak semuanya..nah kebetulan disini di Timur semuanya di tarikin," terang Eko.

"Nah ditempat yang baru (Puskesmas Aren Jaya-Red) seharusnya dia (Kapuskesmas-Red) sebelum menegur Juru Parkir, dia menanyakan dulu ke Kapuskesmas yang lama dan TU nya. Kalau Kepala TU nya enggak sampaikan itu..berarti enggak beres itu orang," tukasnya.

"Itu Human Error...saran saya jangan ambil pernyataan sepihak seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Dinas terkait," sambungnya.

"Jadi menurut saya enggak jelas disitu. Jadi ini apa memang akal-akalan dia aja bahwa ini melempar masalah..enggak tau juga sih. Menurut saya ini sudah jelas kok bahwa saya sudah ketemu dengan Kapuskesmas yang lama dan Staff TU nya...Jadi ini bisa akal-akalan mereka saja atau enggak tau atau enggak mau tau..pokoknya ..enggak Jelas begitu aja..intinya enggak mudeng," pungkas Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur, Eko Mulyanto S Sos.

(Iwan Joggie) ANK

Penjualan Aset Bus Rongsokan Trans Patriot oleh PTMP, David : Sesuai Permen, Justru Untungkan Pemkot Bekasi !

KOTA BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA -  Pelelangan 29 unit bus TransPatriot milik PT Mitra Patriot (PTMP) kembali menjadi sorotan publik. Namun di balik polemik tersebut, manajemen PTMP menegaskan bahwa penjualan aset berupa bus yang sudah tidak produktif itu justru dilakukan sesuai regulasi dan berdampak positif bagi Pemerintah Kota Bekasi selaku pemegang saham.  Selasa, 6 Januari 2026.

Direktur Utama PT Mitra Patriot, David Rahardja, menjelaskan bahwa pelelangan armada bus TransPatriot dilakukan pasca pergantian manajemen, ketika perusahaan menerima kondisi yang jauh dari ideal. Bukan hanya armada yang tidak terawat dan hampir mangkrak, tetapi juga beban utang dan kerugian yang membuat kondisi keuangan BUMD berada dalam tekanan berat.

Dalam situasi tersebut, pelelangan dinilai sebagai langkah paling rasional untuk menyelamatkan nilai aset yang tersisa sekaligus menjadi bagian dari upaya penyehatan keuangan perusahaan. Jika bus dibiarkan terus mangkrak, nilainya justru akan terus menyusut dan berpotensi menjadi beban baru bagi perusahaan maupun pemilik modal.

David menuturkan, proses pelelangan dilakukan melalui balai lelang swasta karena pertimbangan efisiensi biaya. Menurutnya, biaya “numpang lelang” di pihak swasta lebih ringan dibandingkan badan lelang negara, tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ia juga memastikan, manajemen telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Wali Kota Bekasi selaku pemegang saham sebagai bentuk koordinasi terkait skema dan mekanisme pelelangan. Langkah ini dilakukan agar seluruh proses berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi regulasi, David merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang tidak mewajibkan BUMD menggunakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam pelepasan aset. Artinya, penggunaan balai lelang swasta tetap sah selama memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, manajemen PTMP menilai pelelangan justru menguntungkan Pemkot Bekasi. Pasalnya, aset yang sudah tidak produktif dapat dikonversi menjadi dana segar untuk menutup kewajiban lama, sehingga mengurangi risiko suntikan modal tambahan di kemudian hari.

Selain pelelangan, manajemen PTMP juga tengah fokus menyelesaikan kewajiban peninggalan manajemen sebelumnya. Utang lama secara bertahap dilunasi, termasuk mempermudah alur pembayaran hak-hak mantan karyawan yang selama ini tertunda.

Namun di tengah upaya tersebut, muncul isu yang menyebut proses pelelangan dilakukan secara tidak transparan. Menanggapi hal itu, David dengan tegas membantah dan menyebut informasi tersebut tidak sesuai fakta.

“Berita tentang pelelangan bus yang tidak transparan itu hoaks. Informasi tersebut tersebar luas karena ada pihak-pihak yang kurang puas atas pemilihan jajaran manajemen yang baru ini,” tegasnya.

David juga menyoroti tantangan internal yang dihadapi PT Mitra Patriot saat ini. Menurutnya, kondisi perusahaan yang masih menanggung utang dan kerugian masa lalu menuntut sumber daya manusia yang siap bekerja di bawah tekanan dan keterbatasan.

Ia menegaskan bahwa tidak semua orang siap ditugaskan di PTMP dalam situasi seperti sekarang, sehingga manajemen membutuhkan figur-figur yang siap bekerja keras dan mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan perusahaan.

Dengan pelelangan aset yang dinilai sesuai aturan dan penyelesaian kewajiban lama yang terus berjalan, manajemen berharap PT Mitra Patriot dapat keluar dari fase krisis dan mulai membangun fondasi usaha yang lebih sehat. Bagi Pemkot Bekasi, langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga nilai investasi daerah agar tidak terus tergerus oleh aset mangkrak dan beban masa lalu.

(Rizal) ANK

Proyek Jembatan Hubungkan Dua Desa Tanpa Laporan, Tuai Kritik Manis-Manis Pedas Desa Mangunjaya - Tridaya Sakti

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Pembangunan Jembatan  Penghubung Desa Mangunjaya dan Desa Tridaya Sakti menuai kritik tajam dan manis-manis pedas dari Kaur Renbang Desa Mangun Jaya dan pihak Desa Tridaya Sakti terkait tidak adanya pelaporan hasil pekerjaaan pembangunan jembatan penghubung dua Desa tersebut usai pekerjaan proyek selesai dilaksanakan oleh kontraktor maupun pelaksana proyek pembangunan jembatan itu. Jum'at (12/12/2025).

Kaur Renbang mengutarakan bahwa," Kami pihak Desa Mangun Jaya mengucapkan banyak Terima kasih kepada Dinas terkait, Konsultan dan Kontraktor yang mengerjakan pembangunan jembatan tersebut dengan dan tanpa laporan pada pihak Desa Mangun Jaya," tutur Mulyadin pada Awak Media pada Selasa (08/12/2025).

Lanjutnya," Kalau ke kita yang masuk dari hasil pembangunan ajuan Musrenbang itu seratus persen..tiga titik sudah selesai semua. Yang melaporkan baru satu dari tiga titik diantaranya Jaling di Rw 06 sampai sekarang belum melaporkan, ada kurang lebih sudah tiga bulan, kemudian jembatan itu..ditambah satu jembatan itu..ya mungkin ABT atau tambahan dari Dinas itu secara mendadak itu katanya karena permintaan memang dari warga Desa mangunjaya dan warga Desa Tridaya Sakti...jadi kalau untuk ke Desa Mangunjaya sendiri belum ada laporan. Jadi mengenai siapa kontraktor yang membangun maupun berapa biayanya..ya itu yang belum ada sampai saat ini," beber Kaur Renbang Desa Mangun Jaya.

Ia berharap pihak kontraktor melaporkan hasil pekerjaannya dengan serah terima pekerjaannya dan di laporkan ke Desa.

"Kalau masalah pembangunannya memang dari awal kita memang tidak tahu. Tidak ada pemberitahuan. Harapan Desa ya harus melaporkan...karenakan kita dari Desa juga harus melaporkan Pembangunan yang masuk ke Desa itu apa aja kan gitu..ya jembatan salah satunya, jaling, Drainase itukan wajib. Biar nanti pada saat kita merencanakan berikutnya itu sudah di bangun, masa kita mau bangun lagi, jadi terdata dan itu wajib..harus melaporkan," tutur Mulyadin.

"Jadi kalau sudah selesai pekerjaan ya dilaporkan..paling lambat satu minggu, Diberitahukan hanya pada saat hasil Musrenbang yang mana saja yang mau di kerjakan..hanya itu saja, ya pelaksanaannya kita tidak di informasikan..tau-tau sudah di kerjakan. Seharusnya lapor ke Desa agar didata Desa Pembangunannya tapi realitanya seperti itu. Jadi harapan kita ya harus melaporkan agar masuk di data base untuk tertib administrasi," pungkas Kaur Renbang Desa Mangunjaya, Mulyadin.

Senada dengan Desa Mangunjaya, pihak Desa Tridayasakti melalui Kaur Umum (Humas) Desa Tridaya Sakti, juga mengungkapkan hal yang sama terkait tidak adanya pelaporan hasil pembangunan Jembatan penghubung dua Desa tersebut ke Desa baik oleh Kontraktor maupun pelaksana proyek.

" Tidak Ada Laporan Dari Pemborong ke Desa Setelah Selesai Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Tri Daya Sakti Dengan Desa Mangun Jaya Sampai Saat Ini!,"tandas, Endang saat di konfirmasi pada, Jum'at (12/12/2025) di Kantor Desa Tridaya Sakti.

(JLambretta) ANK

Songsong Setahun Kepemimpinan Ade Kuswara Kunang Dan Asep Suryaatmaja, FORMASI Gelar Konsolidasi Organisasi

KABUPATEN BEKASI, ANK - Forum Masyarakat Bekasi (FORMASI) Menggelar acara silaturahmi dan konsolidasi menyambut satu tahun kepemimpinan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang SH dan Dr Asep Suryaatma dalam mengelola kepemerintahan Kabupaten Bekasi di Warung Sikabayan, Jl Usmar Ismail, Komplek Moviland Jababeka, Cikarang Utara, pada Rabu (06/11/2025).

Acara berjalan cukup lancar dan kondusif dengan dihadiri oleh seluruh anggota FORMASI dan para tokoh masyarakat serta tokoh agama dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi.

Dalam penyampaiannya Ketua Umum FORMASI, memaparkan tentang konsolidasi Organisasi FORMASI itu sendiri serta menyongsong kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang SH dan Wakil Bupati Dr Asep Suryaatmaja.

" Bahwasannya kita melaksanakan konsolidasi sekaligus kita menyongsong satu tahun perjalanan kepemerintahan H Ade Kuswara Kunang dan Dr H Asep Suryaatmaja," ujar H Obing Fachrudin.

Ia juga mengajak seluruh warga Kabupaten Bekasi baik pendatang maupun asli Bekasi yang berkeinginan untuk turut berpartisipasi memajukan Kabupaten Bekasi untuk bergabung di FORMASI.

"Dan kita punya slogan yaitu Aspiratip, Investigatip dan Solutip ," ucapnya.

Ketum FORMASI juga memaparkan terkait Aspiratip yang menampung berbagai aspirasi masyarakat pada bergagai persoalan ditengah masyarakat. Investigatip melakukan penelusuran terkait berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten yang mengalami kendala maupun yang menimbulkan persoalan di lapangan, sedangkan Solutip adalah memberikan masukan-masukan pada Pemerintah Daerah terkait temuan persoalan di berbagai bidang.

"Jangan hanya mengkoreksi namun juga harus dapat memberikan solusi dalam suatu persoalan," ungkap H Obing.

Dalam rapat konsolidasi tersebut di bahas juga sekelumit tentang kasus yang menimpa Dirus PDAM, Ade Effendi Zarkasih yang mengalami penahanan di kepolisian.

Menanggapi persoalan yang menyangkut Dirus PDAM tersebut, Ketua FORMASI mengungkapkan bahwa, " Saya berharap masalah kecil harus diselesaikan, masalah besar harus di kecilkan sehingga kita harapkan Kabupaten Bekasi ini harus kondusif mulai dari Kepemerintahan, Fokopimda, di Legislatifnya maupun di Badan-badan Usaha lainnya agar semuanya bisa bermanfaat untuk Kabupaten Bekasi sehingga suasana di Kabupaten Bekasi berjalan normatif dan kondusif sesuai dengan yang kita harapkan menuju Bekasi Bangkit, Naik dan Sejahtera," beber H Obing.

Terkait mengenai adanya dugaan kriminalisasi terhadap Dirus PDAM dalam proses kasus tersebut.

"Nah kita berharap kalimat-kalimat kriminalisasi tidak ada di Kabupaten Bekasi sehingga yang ada adalah kekeluargaan, untuk kita selesaikan bersama.Kita selesaikan secara prosedur, tidak ada Politikan-politikan," terangnya.

Ditanyakan tentang langkah-langkah yang akan di tempuh FORMASI dalam menindak lanjuti persoalan tersebut.

"Kita atas nama masyarakat Bekasi tentunya akan mengajukan penangguhan penahanan untuk saudara Ade Efendi Zarkasih agar dirinya bisa berkiprah kembali di tengah masyarakat. Karena beliau adalah anak muda yang tumbuh dan berkembang  untuk memajukan daerahnya sendiri, sehingga bisa bebas dari tuduhan-tuduhan dari banyak kalangan," tutur Ketua Umum FORMASI.

Ketika ditanyakan, bagaimana bila upaya penangguhan penahanan yang di tawarkan FORMASI pada pihak Kepolisian (Polres-Red) mendapat penolakan?

" Artinya sih kitakan negara hukum dan kita taat pada hukum. Sepanjang kita sebagai masyarakat mengajukkan penangguhan penahanan ...kita sangat berharap adanya penangguhan penahanan ..karena prosesnyakan hukuman ringan. Beliau inikan bukan tersangkut masalah Korupsi dan lain- lainnya. Sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat," terangnya.

Ditanyakan siapa saja yang akan di tampilkan untuk memberikan jaminan penangguhan penahanan untuk Ade Efendi Zarkasih?

"Kita sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan yaitu dari Ketua MUI Cikarang Utara, KH Soleh Jaelani, termasuk saya sebagai Ketua Forum Masyarakat Bekasi dan KH Imam Mulyana dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bekasi, nanti juga ada tokoh- tokoh lainnya," pungkasnya menutup wawancara.

(Joggie) ANK

SMSI Indramayu Menggelar Uji Kompetensi Wartawan Menuai Apresiasi Dan Dukungan Penuh Wabup Indramayu

INDRAMAYU, ANK – Wakil Bupati Indramayu, H Syaefudin SH secara resmi membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indramayu, Selasa (28/10/2025).

Wabup Syaefudin menyatakan dukungannya atas terselenggaranya UKW yang difasilitasi SMSI Indramayu bekerja sama dengan Lembaga Uji Pikiran Rakyat sebagai mitra pelaksana.

Dirinya juga mengapresiasi dedikasi dan semangat para peserta UKW dalam meningkatkan dan mengasah kemampuannya sebagai wartawan.

Apalagi dihadapkan dengan kondisi saat ini yang menuntut wartawan dan media untuk selalu berinovasi dan beradaptasi dengan dunia jurnalistik yang terus berkembang.

“UKW ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas jurnalistik serta mencetak wartawan yang berkompeten dan profesional,” ucapnya.

Menurutnya, wartawan dan media punya peranan penting dalam memberitakan berbagai aktivitas pembangunan khususnya di Kabupaten Indramayu.

Wartawan juga punya peranan untuk kontrol sosial dan menyampaikan kritik yang membangun.

Maka ia berharap wartawan harus terus dibekali ilmu agar mampu menjalankan profesinya dengan baik.

Supaya dapat menyampaikan informasi yang benar serta bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu pula, Wabup Syaefudin mendukung aspirasi SMSI Indramayu, agar Pemkab Indramayu dapat mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan kegiatan UKW secara rutin.

“Insya Allah, Bupati Indramayu bisa memahami dan memberi dukungan agar pelaksanaan UKW didukung anggaran oleh Pemkab,” ucapnya.

Di akhir sambutannya, Wabup Syaefudin mengajak semua wartawan di Kota Mangga sebagai mitra pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya visi Indramayu Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman dan Gotong Royong (REANG).

Untuk diketahui, UKW ini digelar secara gratis oleh SMSI Kabupaten Indramayu dan didukung oleh PLN Nusantara Power UP Indramayu, Perumda Tirta Darma Ayu serta Pupuk Indonesia.

Pesertanya sebanyak 68 wartawan yang terbagi dalam 12 kelompok jenjang Muda, Madya dan Utama.

Dalam acara pembukaan ini turut hadir jajaran Forkompimda Indramayu, para kepala SKPD, mitra kerja SMSI Indramayu serta perwakilan Organisasi Kewartawanan se-Kota Mangga.

Hadir pula Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Makali Kumar, Ketua SMSI Jawa Barat, Hardiansyah serta para penguji dari Lembaga Uji Pikiran Rakyat dan beberapa tamu narasumber UKW. 

(*) ANK