Buktikan Komitmen Realisasi PR Pemdes Jejalen Jaya, Kades Terpilih Kumpul Tinjau Proyek Jaling Hasil Musrenbang

KABUPATEN BEKASI, AKYAN  NAGARAKRETAGAMA - Kepala Desa Jejalen Jaya, Kumpul (zebra) yang terpilih kedua kalinya untuk periode 2026-2034 meninjau proyek pembangunan peningkatan jalan lingkungan hasil Musrenbang  (Musyawarah Rencana Pembangunan-Red) di Perumahan Elok 1, Rt 03- Rw 10, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (27/10/2026). 

Tampak antusias warga beserta Ketua Rt dan Rw juga pata tokoh masyarakat setempat dalam menyambut kehadiran sang Kepala Desa pilihannya yang terjadwal dilantik secara resmi oleh Bupati pada 4 November 2026 mendatang, datang dalam  peninjauannnya dilokasi pekerjaan proyek pembangunan jalan lingkungan saat pengecoran pertama dilakukan. 
Dalam komentarnya sejumlah masyarakat setempat yang hadir di lokasi mengungkapkan rasa bangganya terhadap hasil kinerja Kades Jejalen Jaya terpilih kembali periode 2026-2034 atas terealisasinya jalan lingkungan tersebut yang telah lama dan bertahun-tahun diajukan serta diharapan dan kini terpenuhi.

"Alhamdulillah pak berkat kepemimpinan pak Kades kita, pak Kumpul, jalan jadi bagus...mangkanya kita pilih beliau, " ucap salah satu warga, " Tadinya jalannya rusak banget dan diajuin berkali-kali dan baru kali pertama ini dibuktiin pak Kumpul kita, " sambung warga lainnya. 

Dalam keterangannya Kades Jejalen Jaya terpilih mengatakan bahwa, " Intinya sebagai Pemerintah Desa yang pertama ucapan terimakasih.. Alhamdulillah pada tahun ini di 2026 ini  mendapat aspirasi sepanjang 540 meter kali empat meter lebarnya. .. inisangat luar biasa tentunya yang sudah saya ajukan hampir setiap tahun. Selalu saya ajukan melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan-Red). Bahkanselalu saya masukin skala prioritas... darisepuluh skala prioritas, ini salah satunya ini Perumahan Elok 1 Rt 03, Rt 01 sama Rt 04,. Ini bisa terealisasi sebanyak yaitu panjang 540 meter kali 4 meter lebar, " ujar Kades Jejalen Jaya terpilih kembali, Kumpul (Zebra) kepada Awak Media dilokasi pekerjaan proyek saat awal pengecoran berlangsung, (27/10). 

Pembangunan jalan lingkungan tersebut yang telah kerap kali diajukan setiap tahunnya oleh Kades Kumpul atas aspirasi masyarakat perumahan tersebut dan bahkan oleh para Kepala Desa sebelumnya namun baru dapat terealisasi atas upaya kemudian oleh Kades Kumpul yang tak henti gencar memohon kepada Pemerintah Daerah agar lokasi tersebut segera mendapat respon.

"Alhamdulillah pas kepemimpinan saya di akhir tahun ini 2026 ini bisa terealisasi, sebab ini sidah menjadi harapan bangat masyarakat...karena memang ini salah satunya Rt 03 ini yang paling parah sebetulnya,byang sudah semestinya pembangunan harus rapi dan bagus. Dan sampai hari ini...hari ini dapat di realisasikan, " ungkap Kades Jejalen Jaya terpilih kedua kalinya.

Lanjutnya, " Harapan saya delapan tahun kedepan ini terutama kepada Pemerintah Daerah, karena masih banyak wilayah-wilayah saya di perumahan terutama yang diajukan bisa direalisasi, " sambungnya. 
Pemdes Jejalen Jaya mengajukan unruk infrastruktur skala prioritas pada tahun anggaran 2025-2026 sebanyak sepuluh dari ratusan pengajuan dan terealisasi empat titik pekerjaan berupa  jalan lingkungan dan jembatan.

"Tahun ini progresnya anggaran tahun 2025-2026 ,  kita ada empat titik, yang pertama Perumahan Bekasi Elok 1, ada di Perum Kintamani juga, ada rekap jembatan sama Drainase. Sebenernya kita kalau Musrenbang itu ratusan yang kita ajukan, Skala prioritas sepuluh yang bisa direalisasikan ini salah satunya dan diharapkan pada tahun berikutnya bisa terealisasi sebanyak mungkin untuk masyarakat, " beber Kades terpilih kembali untuk periode 2026-2034.

Bupati Baru Terlantik, Kades Terpilih Berharap Skala Prioritas Terealisasi

Terkait terpilihnya Dr Asep Suryaatmaja menjadi Definitif Bupati Bekasi dalam sisa masa jabatan 2025-2030, Pemdes Jejalen Jaya dibawah kepemimpinan Kumpul (Zebra) periode2026-2034) berharap ada gebrakan yang dilakukannya termasuk dapat merealisasikan aspirasi masyarakat Desa Jejalen Jaya terkait infrastruktur dapat direspon dengan semakin meningkat volume realisasi pengajuannya.

"Pertama tentu ucapan selapat kepada pak Asep telah dilantik tentunya sehingga sampai 2030 mudah-mudahan kurang lebih 3 tahun beliau memimpin ini di Kabupaten Bekasi banyak aspirasi-aspirasi yang di gelontorkan untuk masing-masing Desa maupun masing-masing Kecamatan terutama di Desa Jejalen Jaya bisa terealisasi yang setahun kita ajuin minimal di sepuluh skala prioritas aspirasi masyarakat Desa Jejalen Jaya, " pungkas Kades Kumpul (Zebra) 2026-2034.

(Iwan Joggie) ANK

Desa Mangun Jaya Gelar Sosialisasi Update Data Penduduk Dan Wacana Pembangunan Internet Pada Setiap Rt -Rw

KABUPATEN BEKÀSI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Kegiatan Sosialisasi Update Data Penduduk pada setiap Rt dan Rw serta wacana pembangunan Wifi internet Starlite pldi seluruh Rt maupun Rw se Desa Mangunjaya diadakan di Aula Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada (15/10/2026).

Dalam penyampaiannya, Kepala Desa Mangun Jaya, Jayadi Said yang diwakili oleh Sekretaris Desa Mangun Jaya tentang masalah tertib data kependudukan di Desa Mangun Jaya yang berkaitan dengan Pilkades, Pilbup, Pilgub, Pilpres dan Pilleg.

"Kami berdiskusi dengan Kepala Desa kemaren terkait masalah Pilkades tentang kependudukan. Yang mana beliau sudah menginformasikan terkait data base yang sekarang hasil akhir kurang lebih 93.000 jiwa, kurang lebih seperti itu dan juga DPT nya hampir 65.000 DPT yang sidah ber KTP, " tutur Topik Hidayat.

Lanjutnya, " Dalam hal ini kami bersama Kepala Desa dan Kasih pem juga mengharapkan bukan hanya Pemerintahan Desa yang mempunyai data base kependudukan. Kami berharap, karena kedepannya data-data itu akan semakin tertib syaratnya. Yang pertama nanti kita akan menyelenggarakan Pilkades, penyelenggaraan Pilbup, Pilkada sampai Pilpres. Artinya semua  data-data yang kita rekrut dari BPS dan Kasi Pem juga dari Rt dan Rw berikan, itu merupakan data penting yang kita miliki, " sambungnya.

Pemdes Mangun Jaya juga berharap kepada para Ketua Rt maupun Rw yang baru agar pro-aktif dalam melakukan pendataan ulang bagi warganya.

"Kami berharap semua, apalagi masa transisi peralihan Rw yang baru dan juga Rt yang baru khawatirnya beliau-beliau tidak memiliki data. Kami berharap data itu memang penting untuk dimiliki Rt maupun Rw karena sirkulasi penambahan dan pengurangan penduduk itu akan terus bergulir perbulannya atau pertahunnya, " bebernya. 

"Karena saya juga khawatir nantinya kalau misalkan kita tidak memiliki dan buat data base nya munculnya nanti data yang lama. Seringnya seperti itu data lama lagi, data lama lagi yang keluar , " ungkap Sekdes Mangun Jaya.

" Kita berharap data valid dan data baku  yang kita miliki 2027-2029 itu emang betul-betul Pure data valid yang kita miliki, " pungkasnya.

Terkait mengenai adanya wacana pembangunan Wifi pada setiap Rt maupun Rw se Desa Mangun Jaya yang bekerjasama dengan Starlite tanpa kewajiban. Sekdes Mangun Jaya menerangkan bahwa, pihak Desa Mangun Jaya hanya memberikan ruang bagi Provider Starlite untuk langsung berkomunikasi dengan pihak Ketua Rt maupun Rw, tentang Wifi Starlite terkait tekhnis maupun provit yang didapat dalam kerjasama penggunaan Wifi produk Starlite tersebut.

Dalam penjelasannya Tim pihak Starlite mengemukakan tentang Wifi murah yang ditarawarkan serta berbagai benevit yang akan didapat bagi para Rt maupun Rw yang bekerjasama atau berlangganan dengan Starlite.

"Kita tawarkan Rp 100.000,-/ bulan dengan kekuatan Wifi 200 Mbps, dan itu flat," ujar Agis Kordinator Tim Starlite.
"Kita akan ekspansi pembangunan jaringan Starlite ke tiap Rt maupun Rw se Desa Mangun Jaya. Dari pembangunan internet murah ini mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Desa Mangun Jaya, "katanya.

Kegiatan pun di lanjutkan dengan interaksi para Ketua Rt maupun Rw yang hadir dalam kegiatan tersebut menyangkut tentang tekhnis dan provit laitnya terkait Starlite Internet.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekdes Mangunjaya mewakili Kades Mangunjaya beserta perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Posbakum, Babinkamtibmas, Para Ketua Rt dan Rw se Desa Mangunjaya dan Lembaga Desa serta Tim Wifi dari Star Lite.

(Iwan Joggie) ANK

Berujung Pelaporan Polisi, Kadin LH Kab.Bekasi, Donny Sirait Hina Fisik Pimred Post Keadilan, Kimsan Simare di Publik

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA — Dugaan penghinaan, pengusiran, dan perlakuan tidak patut terhadap Pemimpin Redaksi media online PostKeadilan, Kimsan Indra Simaremare oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, berbuntut panjang. Kimsan, yang juga merupakan bagian dari perusahaan pers anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, secara resmi melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Metro Bekasi pada Kamis (8/10/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Kimsan mengaku mengalami perlakuan merendahkan, ucapan bernada penghinaan, hingga pengusiran ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala DLH Kabupaten Bekasi.(10/10/2026).

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian sejumlah organisasi pers dan komunitas wartawan di Bekasi Raya. Mereka tengah mempersiapkan Aksi Damai Solidaritas Wartawan se-Bekasi Raya pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Aksi tersebut direncanakan melibatkan ratusan insan pers dari berbagai media, organisasi profesi, kelompok kerja, forum, dan komunitas wartawan.

Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya pada 15 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalitas komunikasi pejabat publik, dan membangun hubungan yang lebih sehat antara pemerintah daerah dan insan pers.

"Pejabat publik tidak kebal terhadap kritik. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kedudukan yang memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Jika seorang wartawan datang untuk meminta konfirmasi, jawablah dengan data, fakta, dan argumentasi. Jangan membalas pertanyaan jurnalistik dengan perkataan yang merendahkan martabat seseorang," tegas Ketua Koordinator Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, Paulus Simalango, SH, (8/10).

Dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor Bupati Bekasi, massa akan menyampaikan tuntutan kepada Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, agar mengambil langkah konkret terhadap persoalan yang terjadi.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak Plt. Bupati Bekasi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.

Peristiwa Tersebut Berawal Dari Konfirmasi Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026), ketika sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi terkait pemberitaan mengenai laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas tersebut.

Konfirmasi itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Namun, berdasarkan keterangan wartawan yang berada di lokasi, situasi yang semestinya menjadi ruang komunikasi profesional antara pejabat publik dan insan pers justru berujung pada perselisihan.

Dalam rekaman video yang beredar, Kepala DLH Kabupaten Bekasi diduga melontarkan sejumlah perkataan bernada merendahkan kepada Kimsan Indra Simaremare.

Peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi dari kalangan wartawan karena dinilai berpotensi mencederai etika komunikasi pejabat publik dan penghormatan terhadap profesi jurnalistik.

Kesaksian Wartawan di Lokasi

Salah seorang wartawan yang menyaksikan peristiwa tersebut, Vanaya, memberikan kesaksiannya melalui grup WhatsApp Aksi Damai Wartawan 15 Oktober 2026.

Vanaya menjelaskan bahwa dirinya bersama Jors dari Liputan Berita7 dan Kimsan Indra Simaremare dari PostKeadilan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta keterangan Kepala Dinas mengenai dugaan korupsi yang sebelumnya menjadi pemberitaan.

Menurut Vanaya, mereka terlebih dahulu meminta izin kepada pegawai sebelum dipersilakan memasuki ruangan Kepala Dinas.
Namun, ketika Kimsan hendak masuk, Syafri Donny Sirait disebut melarangnya.

"Kau jangan masuk, mereka aja, kau jangan," ujar Vanaya menirukan perkataan yang diduga disampaikan Kepala DLH.

Ketika salah seorang wartawan menanyakan alasan pelarangan tersebut, Kepala DLH disebut menjawab:

"Suka hatilah, namanya tuan rumah," tegas Syafri Donny Sirait diruangannya.

Vanaya juga mengungkapkan bahwa, sejumlah perkataan yang menurut kesaksiannya dilontarkan langsung kepada Kimsan Indra Simaremare.

"Saya bicara fakta, kau jelek, bau kali badanmu,"ungkap Syafri Donny Sirait."Kepala Dinas kok bahasanya menghina gitu," potong Kimsan Indra Simaremare.""Saya Tidak Menghina Tapi Memang Dia Sudah Hina !!," tandas Syafri Donny Sirait, 

Bahkan, menurut kesaksian tersebut, situasi semakin memanas ketika Kepala DLH diduga melontarkan kata-kata kasar lainnya dan melakukan tindakan mendorong Kimsan agar meninggalkan ruangan.

Dilanjutkan dengan pengusiran Pimred Pos Keadilan yang dilakukan oleh  Kadin LH bersama staffnya mendorong sambil menghisap rokok diruangan ber AC."Kau, pergi kau. Gua tampar kamu!," tukas Syafri Donny Sirait dibantu staffnya yang merokok.

Tak sampai disitu, pengusiranpun berlanjut sampai tangga.Melalui anak tangga tersebut Kadin LH beserta anak buahnya terus memaksa Pimred Pos Keadilan bersama tim untuk pergi dari kantornya seraya berkata kasar.

"Kau bicara hukum tapi kau tidak mengerti aturan hukum," kata Syafri Donny Sirait,"Lain kali kalau kemari yang rapi sikit."

"Aku bicara baik-baik dengan kau, kau usir aku," kata Kimsan Indra Simaremare

"Heh Tolol  enggak ada hubungannya dengan abang saya...Bego," tegas Syafri Donny Sirait setengah berteriak seraya lambaikan tangan dan kasih ciuman perpisahan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang, termasuk melalui pemeriksaan rekaman video, keterangan para saksi, dan klarifikasi pihak terlapor.

Pemimpin Redaksi Post Keadilan Resmi Tempuh Jalur Hukum

Merasa dirugikan atas peristiwa tersebut, Kimsan Indra Simaremare memilih menempuh mekanisme hukum dengan membuat laporan polisi di Polres Metro Bekasi.

Laporan itu tercatat dengan nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. Laporan dibuat pada Kamis, 8 Oktober 2026, pukul 17.33 WIB.

Pelaporan tersebut merupakan langkah untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perbuatan yang dialami Kimsan.

Pidana Penjara Mengintai Kadin LH Kabupaten Bekasi

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi mengemukakan terkait persoalan tersebut yang menyangkut terhadap  anggotanya.

"Post Keadilan dibawah kepemimpinan Kimsan Indra Simaremare adalah terdaftar sebagai anggota kami dari SMSI Kabupaten Bekasi. Dalam Pasal 8 UU Nomor 40/1999 tentang Pers memang menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya, dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013 juga memasukkan penghinaan, kata-kata merendahkan, dan upaya menghalangi kerja wartawan sebagai bentuk kekerasan non-fisik." ujar Irwan Awaluddin SH yang juga sebagai CEO dari Media Hukum Indonesia serta sejumlah Media Cyber lainnya yang tergabung dalam Sekber Media Online saat diminta tanggapannya oleh Awak Media diruangannya, (10/10/2026).

Lanjutnya," Upaya mengkonfirmasi yang dilakukan oleh anggota kami Kimsan Indra Simaremare adalah demi memenuhi Cover Both Side (atau keberimbangan). Dimana hal tersebut adalah prinsip jurnalistik yang mewajibkan wartawan menyajikan informasi dari dua sudut pandang atau pihak yang terlibat, terutama dalam peristiwa yang mengandung konflik."

Ia juga menekankan bahwa, Pejabat publik yang menolak dikonfirmasi oleh jurnalis/wartawan dan justru balik menyerang secara verbal, fisik, maupun intimidasi dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan, denda materiil, hingga sanksi disiplin ASN.

"Tindakan menyerang jurnalis saat bertugas tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi negara," tegasnya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk mencari informasi dan konfirmasi).

"Diancam dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun, dengan  denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pejabat publik melekat pada kewajiban menyediakan informasi yang transparan. Berdasarkan Pasal 52 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik atau pejabat yang sengaja tidak menyediakan atau menghambat informasi publik yang wajib diumumkan dapat dikenakan:juga Pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tutur Irwan.

Desak Plt Bupati Periksa Kesehatan Kadin LH Dan Tindak Preventif

"Prilaku kekerasan verbal menyerang fisik dari Kadin LH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait terhadap wartawan tidak bisa dibiarkan oleh pihak Pemkab Bekasi. hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi citra dan cermin Pemkab Bekasi itu sendiri, sebagai Pemerintah Daerah yang santun dan berintegritas. Sebab bagaimanapun juga DLH adalah bagian dari Pemkab Bekasi dibawah kepemimpinan dr.Asep Suryaatmaja selaku Plt Kabupaten Bekasi," bebernya.

"Terkait akan hal yang patut diduga mulai sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan Kadin LH, Syafri Donny Sirait yang berprilaku "Out of Control" tersebut yang dapat terindikasi gejala awal. Kita mengetahui hal itu saat dialami oleh Kimsan Indra Simaremare, mana tahu dialami juga oleh semua karyawan dalam Dinas tersebut dan bahkan dalam rumor yang berkembang di lapangan bahwa prilaku tersebut sudah melekat dalam diri Syafri Donny Sirait dalam kepribadiannya. Sebab bukan tanpa alasan kami mengutarakan hal itu berdasarkan konfirmasi baik namun dibalas dengan caci makian dengan ujaran kebencian, seperti pepatah mengatakan bahwa,"Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba"," terangnya.

'Untuk itu kami dari SMSI mendesak Plt Bupati Bekasi, dr.Asep Surya Atmaja yang juga sebagai dokter dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi untuk segera memeriksa kesehatan mental dari Kadin LH, Syafri Donny Sirait serta melibatkan Satpol PP sebagai tindakan preventif untuk mengamankannya sebelum mulai berkembang lebih jauh dengan menimpuki kendaraan bermotor yang lalu-lalang di area Pemda Bekasi, sebab pepatah mengatakan bahwa,"Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati"....begitulah kura-kura," pungkas Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Kabupaten Bekasi, Irwan Awaluddin SH.

Diketahui bahwa, Tindakan preventif adalah segala bentuk upaya atau langkah proaktif yang dilakukan sebelum suatu masalah, pelanggaran hukum, atau gangguan terjadi. Tujuannya adalah mengantisipasi risiko, menghilangkan faktor penyebab, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

(Red/Iwan Joggie)

Proyek 'Siluman' di Kali Jambe, GERRAM : Oknum BWWS, TNI, Pemkab Bekasi 'Oncom Goreng' Main 'Ketek-Ketekan!'

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Pekerjaan proyek normalisasi Kali Jambe tanpa keterangan jelas bak "Siluman Kali Jambe" yang melintasi wilayah Dusun 3, Rw 08 Desa Satriajaya dan Dusun 2 dan 3 Desa Jejalenjaya menuai kecaman manis-manis pedas dan kritik tajam dari masyarakat dan LSM Gerram, di Kali Jambe Bekasi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Kamis (1/10/2026).

Pasalnya proyek normalisasi yang dikerjakan tanpa keterangan jelas di lokasi tersebut tanpa dilengkapi dengan keterangan papan proyek pekerjaan yang seyogyanya terpasang namun tak terpasang berdasarkan hasil penelusuran tim media dilokasi pekerjaan.Sehingga membuat berbagai multitafsir (Asumsi) dari kalangan masyarakat tentang peoyek tersebut, darimana?, siapa yang mengerjakannya?, berapa total anggaran negara yang digunakan, berapa panjang pekerjaan serta berapa lama pekerjaan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan dari para tokoh masyarakat setempat, Rt, Rw, Kadus maupun anggota BPD yang mengatakan bahwa, memang tidak ada papan proyek terpampang diblokasi dan bahkan dari pihak Desa Jejalen Jaya, Kadus 2 mengatakan bahwa tidak ada laporan sama sekali ke Kantor Desa Jejalen Jaya. Ditambahlagi informasi yang didapat menimbulkan kesimpang-siuran bahwa pekerjaan tersebut dari BWWS, sementara yang lainnya mengatakan dari Pemkab Bekasi dan bahkan ada juga yang mengatakan proyek tersebut milik TNI.

Awak Media mengkonfirmasi anggota BPD Satria Jaya yang tinggal berdekatan dengan lokasi pekerjaan di Rw 08, Perum Graha Prima.

"Terkait normalisasi kali Jambe informasi dari orang BBWS yang ada dilapangan panjang 8 km,yang mengerjakan dari Kodam Jaya, untuk hari kerja dan anggaran tidak tahu," kata Anggota BPD Satria Jaya, Mardoyo.(29/9/2026).

Berdasarkan Pantauan Kami Dilapangan, Tidak Kami Temukan Papan Proyeknya, Apakah Pak BPD Mengetahui Dimana Papan Proyek Tersebut Dipasang ?

"Tidak tau Bang," jawabnya."Pekerjaan dimulai hari Senin 21 Septemner 2026 di Rw 08 Dusun 3,terkait papan proyek kurang tau Bang," sambungnya melalui Whatsapp Message.

Sementara pengurus RW 08 saat dijumpai Awak Media mengatakan bahwa," Saya tidak persoalkan plang pak...tapi kalau pekerjaan ini darimana kita juga tidak tau yang penting pekerjaan ini taunya dari Pemkab Bekasi pak. Kalau persoalan ini anggarannya berapa dan anggarannya darimana saya tidak tahu, sebab masalahnya tidak ada papannya, kalau ada papan proyeknya pasti tau. Kalau diwilayah sini memang dari awal memang tidak melihat ada plang pekerjaan proyek, kita kelokasi dan bahkan saya ada videonya," ungkap Roy.

Seirama dengan pengurus Rw 08, Ketua Rt 05 saat dijumpai dikediamannya juga mengatakan keterangan yang sama.

"Wah tidak tau pak pekerjaan itu dari mana, sebab tidak ada laporan dan tidak ada papan proyek di lokasi bapak tanya saja dengan Babinsa P Sodik," kata Wagiman.

Ketua Rw 08 saat dikonfirmasi melalui Whatsapp Call maupun Message mengungkapkan bahwa, Proyek normalisasi tersebut memang tidak ada keterangannya melalui Papan Proyek yang dipampang pada setiap pekerjaan Pemerintah maupun BUMN dan BUMD.

Tapi benar itu sepengetahuan P Rw memang pekerjaan normalisasi itu tidak ada papan proyeknya, ya?

"Ya, ngak ada pak!'," jawab Dedi tegas.

Awak Media mengkonfirmasi kepada Babinsa Satria Jaya, MSodik terkait pekerjaan tersebut melalui Whatsapp Message namun tidak ada jawaban.

Komandan, Itu Proyek BWWS normalisasi atau penurapan ?, Pakai Anggaran Negara Berapa Itu ?, Siapa Yang Mengerjakan dan Berapa Lama Dikerjakannya, Tidak Ada Keterangannya...Berarti Tidak Ada Keterangannya ya Pak Komandan ? (Tak Diresponse)

Sedangkan keterangan dari wilayah Desa Jejalen Jaya melalui Kadus Sairan yang mengatakan bahwa, pekerjaan proyek normalisasi tersebut tidak ada laporannya ke Desa Jejalen Jaya.

"Setau saya itu dari TNI pak, saya enggak dibilangin pak..seharusnyakan ada infonya..kerja juga enggak ada izin dari Desa juga untuk pemberitahuan. Saya juga enggak tau, sayakan sudah tanya sama Babinsa, kata Babinsa itu urusannya dari ABRI tuh TNI katanya. Seharusnyakan kita namanya diwilayah kita mau dari siapapun harusnyakan ada informasi pak. Biar dari Kodam juga kan pake duit negara juga pak," beber Sairan Efendi melalui Whatsapp Call dan Message.

"Dari Rt maupun Rw juga tidak ada laporan sama sekali, sudah saya tanya," imbuhnya.

Awak Mediapun menghubungi Babinsa Jejalen Jaya melalui Whatsapp Call namun tidak diresponse.

Sementara warga sekitar yang berdekatan dengan lokasi juga mengatakan bahwa mereka tidak melihat ada papan pekerjaan proyek di lokasi kegiatan tersebut.Dan Proyek tersebut layak di sebut :Proyek Siluman Kali Jambe".

"Lha ora ada, pan uda kita liat bari ngangon kambing pak,' ujar L pada Awak Media di lokasi (30/9/2026).

"Bujug dah, lha buanyak tentara ngejedok disitu ora mudeng pisan ntu gali saliran ora ada papannya..lha coba entu, gimana ceritanyah, lha jadi kayak proyek "Siluman Kali Jambe" ora ada keliatan mata ya," potong M.

"Lha emang kerjaan pemerintah mah kebanyakan ora ada nyang jelas, kata dari TNI, kata dari WWS, lah ada nyang bilang proyek Pemda Bekasi...Bujug dah namanya ge proyek " Siluman Kali Jambe"..cocok itu," tambah S.

Oknum BWWS, TNI dan Pemkab Bekasi "Lontong Sayur" Atau "Oncom Goreng" Yang Bermain "Ketek-Ketekan!"

Menanggapi akan fenomena tersebut Ketua Umum LSM GERRAM angkat bicara terkait pekerjaan proyek normalisasi yang disinyalir langgar aturan serta diduga dari BWWS, TNI atau Pemkab.Bekasi sehubungan tidak ada keterangan jelas mengenai hal itu.

Gerakan Reformasi Advokasi Masyarakat, Paulus Simalango, S.H., menyatakan geram terhadap minimnya keterbukaan informasi dalam pekerjaan normalisasi Kali Jambe tersebut.

Paulus menegaskan, apabila pekerjaan itu menggunakan uang negara atau daerah, tidak seharusnya masyarakat dibiarkan bertanya-tanya mengenai siapa pemilik kegiatan, siapa pelaksana pekerjaan, berapa anggarannya, bagaimana spesifikasinya, dan siapa yang bertanggung jawab. Kamis, (1/10/2026). 

“Saya geram. Jangan sampai ada oknum yang bermain ‘ketek-ketekan’, bersembunyi dan saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan uang publik. Kalau proyek ini resmi dan seluruh prosesnya benar, apa yang harus ditutupi? Buka semuanya kepada masyarakat secara terang-benderang, proyek seperti ini bisa juga disebut proyek "Siluman Kali Jambe” yang dilakukan oleh para Oknum BWWS, TNI atau Pemkab Bekasi "Lontong Sayur atau "Oncom Goreng"," tegas Paulus.

Menurut Paulus, LSM GERRAM meminta pihak yang bertanggung jawab menjelaskan secara terbuka sedikitnya:

1. nama dan jenis paket pekerjaan;

2. instansi atau satuan kerja pemilik kegiatan;

3. sumber anggaran;

4. nilai pagu dan/atau nilai kontrak;

5. nama perusahaan atau penyedia yang melaksanakan pekerjaan;

6. nomor dan tanggal kontrak;

7. volume, panjang serta spesifikasi pekerjaan;

8. masa pelaksanaan pekerjaan;

9. konsultan atau pihak pengawas apabila ada; dan

10. pejabat atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan.

“Sepuluh poin itu bukan pertanyaan yang berlebihan. Itu informasi mendasar yang diperlukan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi sebuah pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran publik. Jangan masyarakat hanya disuguhi alat berat dan pekerjaan fisik, sementara identitas serta pertanggungjawaban proyeknya tidak diketahui,” ujarnya.

Paulus mengatakan kondisi tersebut yang menyebabkan dirinya mempertanyakan apakah pekerjaan itu layak disebut masyarakat sebagai “Proyek Siluman Kali Jambe”?.

“Saya mempertanyakan: ini proyek siapa? Anggarannya dari mana? Berapa nilainya? Siapa kontraktornya? Siapa PPK atau pejabat yang bertanggung jawab? Berapa panjang dan volumenya? Kalau semuanya legal, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan, silakan tunjukkan dokumennya. Jangan biarkan pekerjaan pemerintah terkesan seperti ‘proyek siluman’ hanya karena informasi dasarnya tidak dibuka kepada masyarakat,” tegasnya.

Paulus menambahkan bahwa LSM GERRAM tidak akan menuduh seseorang melakukan korupsi atau tindak pidana tanpa bukti. Namun, apabila dari penelusuran dokumen dan pemeriksaan lapangan nantinya ditemukan dugaan penyimpangan anggaran, pekerjaan tidak sesuai kontrak atau spesifikasi, manipulasi volume, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, ataupun perbuatan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum, GERRAM meminta aparat dan lembaga pengawasan yang berwenang melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

“Jangan coba-coba bermain dengan uang rakyat. Satu rupiah pun uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Kalau setelah dokumennya dibuka ternyata semuanya benar, kami akan mengatakan benar. Tetapi kalau ditemukan bukti adanya penyimpangan, siapa pun oknumnya dan apa pun jabatannya, jangan dilindungi. Periksa, audit, dan apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses sesuai hukum yang berlaku,” kata Paulus.

Ia menegaskan bahwa GERRAM tidak ingin kritik berhenti pada persoalan papan proyek. Organisasinya akan mendorong penelusuran terhadap dokumen pengadaan dan pelaksanaan fisik pekerjaan agar dapat diketahui apakah terdapat kesesuaian antara anggaran, kontrak, volume, spesifikasi teknis dan realisasi pekerjaan di lapangan.

“Kami tidak mencari gaduh dan tidak mencari-cari kesalahan. Tetapi GERRAM juga tidak akan diam ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan uang publik. Prinsip kami jelas: BERANI MENGAWASI, TEGAS MENGADVOKASI, TAAT HUKUM. Karena itu, buka datanya. Kalau ada penyimpangan, jangan ditutup-tutupi. Hukum tidak boleh kalah oleh jabatan, kepentingan ataupun kekuasaan,” pungkas Paulus.

LSM GERRAM selanjutnya mendorong instansi pemilik kegiatan dan pihak pelaksana untuk segera memberikan klarifikasi terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi.

 

Sangsi Pidana Mengejar Pelaku

Diketahui bahwa, Perpres Nomor 46 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku sejak 30 April 2025. 

Regulasi pengadaan pemerintah tersebut mencakup kegiatan pengadaan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya dan pemerintah desa yang dibiayai APBN, APBD maupun APB Desa. Penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam tata kelola pengadaan pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada 30 April 2008. Undang-undang ini mengatur hak masyarakat untuk tahu dan kewajiban badan publik untuk transparan.

Poin Penting UU KIP :

 

- Hak Mendapatkan Informasi: Setiap orang berhak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi publik.

- Kewajiban Badan Publik: Badan publik wajib menyediakan, melayani, dan menerbitkan informasi secara akurat dan tepat waktu.

- Sanksi Hukum: Ada ancaman pidana bagi pihak yang sengaja menghambat atau merugikan hak keterbukaan informasi.

(Red/Iwan Joggie) ANK

Kumpul Sebra Cakades Jejalen Jaya Nomor Urut Dua Gelar Kampanye : Optimis Raih 9.600 Suara Dari 17.000 DPT

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya nomor urut dua, Kumpul Sebra beserta Tim Sukses menggelar kampanye Pilkades terjadwal, pada Rabu (16/9/2026) pagi pukul 8:00 hingga selesai di seantero Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Terpantau antusias para pendukung Cakades nomor urut dua sangat kuat. Terbukti membludaknya para pendukung dan simpatisan yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, dengan menggunakan atribut kaos merah ditambahkan kerudung merah bagi para pendukung wanita."Nomor dua, menang..menang..menang, Kumpul menang..menang..menang, lanjutkan pilih nomor dua" ujar para pendukung berteriak seraya berjalan beriringan dalam kampanye tersebut."Pilih Pemimpin yang bisa dipegang omongannya..pilih nomor dua lanjutkan," sahut para pendukung lainnya berteriak.

Kegiatan kampanye berjalan lancar aman dan kondusif. Tampak pihak Panitia Pilkades beserta jajaran, Ketua BPD beserta anggota, Babinsa, Babinkamtibmas dan pihak Linmas Desa Jejalen Jaya turut mengawal jalannya Kampanye Pilkades nomor urut dua, Kumpul yang akrab disapa 'Sebra'.

Kampanye diawali dari lapangan Noni Belanda pada Rabu pagi (16/9/2026) pukul 08:00 WIB sesuai ketentuan jadwal Kampanye Pilkades 2026, yang dilanjutkan berkeliling ke seantero Desa Jejalen Jaya dan kembali siang hari ketempat semula. Kemudian Cakades nomor urut dua bersama Tim sukses menyampaikan pidatonya dihadapan ratusan pendukungnya agar jangan lupa mencoblos Cakades nomor urut dua, Kumpul pada 20 September mendatang.

Dalam keterangannya Calon Kepala Desa (Cakades) Nomor Urut Dua, Kumpul Sebra mengemukakan bahwa,'Saya juga rasa terharu sedikit ...sebenernya saya juga enggak terlalu bilang...engga terlalu woro-woro, ya cuman mereka nanya kapan kampanye, saya bilang tanggal enam belas hari rebo..enggak ngundang saya..yang pertama. yang kedua ya memang kita enggak ngasih apa-apa..enggak dipinta juga ..emang kita enggak nyampe mereka antusias...alhamdulilah," ungkap Cakades Jejalen Jaya nomor urut dua, Kumpul Sebra.

Dari banyaknya massa pendukung yang hadir dalam kampanye yang digelar Pak Cakades beserta Tim Sukses serta antusiasnya mengawal dai mula hingga akhir kampanye?

"Menurut massa yang segitu banyaknya, saya yakin mereka memang simpatisan saya," ujar Kumpul.

Dari jumlah DPT 17.000 suara yang ada di Desa Jejalen Jaya, Cakades nomor urut dua meyakini dapat meraih suara minimal sebanyak 9.600 suara dalam Pilkades Jejalen Jaya 2026 ini.

"Target suara saya insyaallah bisa mencapai 9.600 suara...mudah-mudahan..kita bukan mendahului yang kuasa ini ya..dari total DPT kita 17.000 suara..optimis saya," tegasnya.

"Mudah-mudahan apa yang tadi saya bilang..simpatisan yang segitu banyaknya  mudah-mudahan sampe tanggal 20 enggak berubah, artinya enggak berkurang malah lebih dari itu. Bener-bener orang hatinye memilih saya besok menyoblos saya..seperti itu..optimis saya memenangkan Pilkades ini..dua periode," pungkas Cakades Jejalen Jaya nomor urut dua, Kumpul Sebra penuh semangat.

(Iwan Joggie) ANK

Perkuat Silaturahmi Untuk Jaga Perdamaian Aceh, Kapolres Pidie Dan KPA Bangun Komunikasi Dengan Seluruh Elemen

ACEH, AKYAN NAGARAKRETAGAMA – Membangun keamanan dan ketertiban tidak cukup hanya dengan menjaga situasi di lapangan, tetapi juga membutuhkan komunikasi, silaturahmi dan kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat. Semangat tersebut ditunjukkan Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, saat bersilaturahmi bersama Panglima Sagoe KPA wilayah Kabupaten Pidie di Warkop BMW Kupi, Gampong Asan, Kecamatan Kota Sigli, Jumat (11/9/2026).
‎
‎Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membangun sinergitas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Pidie.
‎
‎Kapolres Pidie mengajak para Panglima Sagoe KPA serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pidie agar tetap aman, tertib dan kondusif.
‎
‎“Saya mengharapkan dukungan dan peran aktif dari Panglima KPA Sagoe serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman, tertib dan kondusif,” ujar AKBP Jaka Mulyana.
‎
‎Menurutnya, silaturahmi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang semakin harmonis antara Polri, para Panglima Sagoe KPA dan tokoh masyarakat.
‎
‎Ia juga menegaskan bahwa berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat hendaknya dapat diselesaikan secara persuasif, humanis dan mengedepankan musyawarah.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, perwakilan KPA Wilayah Kabupaten Pidie, Hamdani alias Burak Mila, menyampaikan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun.
‎
‎“Kami dari KPA Wilayah Kabupaten Pidie berkomitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan perdamaian serta situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Pidie,” ungkapnya.
‎
‎Hamdani juga mengapresiasi langkah Kapolres Pidie yang membuka ruang silaturahmi dan komunikasi secara langsung dengan para Panglima Sagoe KPA.
‎
‎Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan komunikasi yang baik. Di akhir kegiatan, Kapolres Pidie turut berpesan dan berharap agar komunikasi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga seluruh elemen masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga Pidie tetap aman, damai dan kondusif. Polri dan masyarakat bersinergi, perdamaian Aceh terus dijaga.

(Abk) ANK

Hadirkan "Dua Jagoan Tangguh Pilih Tanding Desa Jejalen Jaya", Kinerja Panitia Pilkades Tuai Apresiasi Para Kandidat

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Desa Jejalen Jaya menggelar acara penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa di Aula Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada (9/9/2026) pagi.

Acara yang dihadiri oleh Tim Panitia Pilkades,  pihak Kecamatan Tambun Utara, pihak Desa Jejalen Jaya, Ketua BPD beserta anggota, para kandidat Calon Kepala Desa beserta tim sukses dan keluarga serta para pendukung, Karang Taruna, Babinsa dan Bimaspol.

Acara berjalan tertib dan kondusif yang dimulai dari penyampaian awal pihak panitia yang menetapkan para Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) menjadi Calon Kepala Desa (Cakades) Jejalen Jaya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penyampaian dari pihak Kecamatan Tambun Utara, pihak Desa Jejalen Jaya, Ketua BPD Jejalen Jaya serta para kandidat Calon Kepala Desa (Cakades). Dimana kemudian dilanjutkan dengan penetapan nomor urut para Calon Kepala Desa berdasarkan hasil dari pengundian.

Didapati nomor urut satu diraih Cakades Mikaja O'an sedangkan nomor urut dua diraih oleh Cakades Kumpul Zebra.

Dalam kegiatan tersebut pihak Panitia Pilkades membatasi para tamu undangan untuk masuk kedalam aula Desa Jejalen Jaya,  baik dari para Bakal Calon Kepala Desa maupun undangan lainnya.Sehubungan dengan luas ruangan yang terbatas serta tertibnya kegiatan. 

Kegiatan acara tersebut di diakhiri dengan swafoto bersama para kandidat dengan para panitia Pilkades, BPD Jejalen Jaya serta pihak Desa Jejalen Jaya dan pihak Kecamatan Tambun Utara serta lainnya.

 
Dalam keterangannya Ketua Panitia Pilkades Jejalen Jaya mengutarakan bahwa, penetapan nomor urut para Calon Kepala Desa berjalan dengan lancar.

"Ini Alhamdulillah penetapan nomor urut para calon berjalan lancar, ini tidak lepas dari para calon yang mendaftar dua,  ada dua kandidat ada pak Mikaja dan pak Kumpul yang sama-sama pernah menjadi Kepala Desa, Alhamdulillah pengambilan nomor urut tadi berjalan lancar tidak ada kendala.. ya tentunya mekanisme secara umum lah, pengambilan nomor tentunya ada undian-undian bahwa siapa yang mengambil pertama. Dan semuanya dari hasil tadi dapat diketahui bahwa, yang dapat nomor urut satu adalah Pak Mikaja mantan Kepala Desa kita dan nomor dua adalah Pak Kumpul Kepala Desa Incumbent yang mencalonkan kembali, karena beliau juga semuanya berjalan dengan lancar. Dan sejauh ini semuanya berjalan lancar," ujar Mochamad Ichwani usai acara digelar pada Awak Media.

Ia juga berharap kepada para calon agar memberikan himbauan kepada para pendukung dàn simpatisannya untuk dapat menciptakan kondusifitas agar berkampanye dengan tertib dan aman.

Raih Nomor Urut Satu, Harus Nomor Satu

Sementara Calon Kepala Desa (Cakades) bernomor urut satu bersyukur dan bangga dengan kinerja Panitia Pilkades pada kegiatan Penetapan Calon Kades dan Penetapan Nomor Urut Calon Kades.

"Alhamdulillah saya terkesan karena netralitasnya ada, jadi tidak ada hal  lain yang mengganggu, " ucap Cakades Mikaja O'an saat dikonfirmasi Awak Media di kediamannya.

Terkait nomor urut yang didapat dari hasil pengundian,  Dirinya justru merasa diuntungkan dengan nompr urut saru yang didapatnya. 
"Kemenangan.. kemenangan harus nomor satu.. jadi nomor itu yang  ditunggu, " katanya.

Ia juga menghimbau kepada para tim sukses, pendukung, simpatisan, relawan serta masyarakat umum agar tetap menjaga kondusifitas .Adapun mengenai seratus hari pertama bila terpilih Cakades Mikaja akan melakukan pembenahan pada setiap sektor.

"Yang utama pembenahan, karena masih ada sisa anggaran yang sudah dijadwalkan dan kita belum bisa menentukan karena sudah dirancang oleh Kepemerintahan kemaren. Untuk tahun berikutnya kita prioritaskan pada Kesehatan, Pendidikan serta Keadilan merata bagi masyarakat Jejalen Jaya. Kesehatan targetnya Puskesmas, karena jauh di Karang Satria, nanti bagaimana dapetnya dari Pemerintah Daerah apakah Puskesmas atau Pustu.. berikutnya juga akan ada peningkatan, " bebernya.

Ditanyakan apakah optimis dalam menghadapi pertarungan Pilkades Jejalen Jaya? 

"Optimis, " jawabnya singkat dan tegas.

Raih Nomor Urut Dua Menjadi Harapan, Merujuk 2018

 
Sedangkan Calon Kepala Desa bernomor urut dua, Kumpul Zebra mengemukakan terkait dengan kegiatan penetapan Calon Kades dan Penetapan Nomor Urut oleh Panitia Pilkades Jejalen Jaya.

"Yang pertama hari ini saya ucapkan kepada Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dengan tahapan-tahapan yang sudah dijalankan dari mulai pendaftaran dari tanggal 28 yang ditutupnya pada 6 Agustus 2026. Pada hari ini alhamdulilah sudah sampai di pengambilan nomer, " ujar Incumbent, Kumpul saat dikonfirmasi Awak Media dikediamannya.

 
Lanjutnya, " Yang kedua ucapan terima kasih kepada keluarga saya pertama, Tim-tim pemenangan saya yang alhamdulilah pada hari ini bisa mengawal saya, menghantarkan saya untuk pengambilan nomor urut, " sambung laki-laki yang akrab di sapa Zebra itu.

Terkait mengenai nomor urut yang didapat dan telah ditetapkan oleh Panitia Pilkades dari hasil pengundian.

 
"Alhamdulillah pada hari ini saya dapat nomor dua, memang yang di harapkan buat terutama temen-temen saya, pendukung-pendukung saya, memang mereka ini "Rasanya mudah-mudahan dapet nomor dua lagi", ya alhamdulillah pada hari ini saya dapet nomor dua. Tahun 2018 kemaren saya dapet nomor dua.. ada empat kandidat dan tahun ini saya dapet nomor dua lagi, jadi ada rasa optimis saya untuk melanjutkan, " ungkapnya. 

"Mudah-mudahan pada tanggal 20 besok.. masih ada milik saya lagi,  bagian saya lagi dan saya bisa memenangkan kembali di periode tahun ini, " tandasnya.

Terkait 100 hari pertama apabila kandidat nomor dua terpilih menjadi Kepala Desa Jejalen Jaya.

"Yang pertama masih ada pekerjaan rumah yang sifatnya terutama sarana olah-raga yang sangat dibutuhkan masyarakat, pos yandu - pos yandu karena warga saya ini kebanyakan perumahan bahkan balitanya paling banyak di Rw 13, disitu baru ada satu pos yandu, " terangnya.

Lanjutnya, "Ya kedepan seratus hari saya bekerja di 2027 ini,  saya anggarkan paling utama untuk kesehatan dan memperjuangkan Puskesmas juga yang sudah agak lama dan sudah disiapkan anggarannya pada 2025. Cuma kendalanya di fasos- fasum belon diserah terimakan ke Pemda. Jadi itu target saya terutama, " pungkas Cakades Jejalen Jaya, Kumpul Zebra.

Diketahui bahwa, kedua kandidat Calon Kepala Desa Jejalen Jaya adalah putra terbaik Desa Jejalen Jaya yang memiliki rekam jejak politik, dan sepak terjang serta kepiawaian dalam berpolitik yang hampir serupa. Dimana keduanya pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan Satunya Petahana, keduanya orang baik yang memiliki keinginan yang sama untuk memajukan Desa Jejalen Jaya dan melayani kebutuhan masyarakatnya. Terkait pilihan suara kembali kepada para pemilih masing-masing dan Panitia Pilkades telah mempersiapkan secara profesional dengan menghadirkan "Dua Jagoan Tangguh Pilih Tanding Desa Jejalen Jaya" untuk masyarakat pilih.

(Iwan Joggie) ANK