Desa Lambang Jaya Gelar Hasil Penyisihan Anggota BPD, Kades Kimlan Sahroni Siap Maju Pilkades 2026-2034

KABUPATEN BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Desa Lambang Jaya menggelar acara penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD Desa Lambang Jaya Periode 2026-2034 di Aula Desa Lambang Jaya, Jalan Lambang Jaya No. 2, RT.03/RW.05, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Sabtu (30/5/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Lambang Jaya, beserta jajaran, Ketua Panitia Penmilihan Anggota BPD Desa Lambang Jaya Periode 2026-2034 beserta staff, mantan Ketua BPD beserta anggota, para Anggota BPD terpilih, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Karang Taruna beserta anggota, Ketua Rw dan Rt se Desa Lambang Jaya.

Dalam penyampaiannya Ketua Panitia, Dedi Mufrodi menyampaikan rasa Terima kasih atas segala dukungan dari berbagai pihak hingga acara tersebut berjalan lancar dan kondusif.

"Semoga para calon anggota terpilih dapat mengemban amanah sebagai keterwakilan wilayahnya masing-masing dan mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk dapat disampaikan melalui forum Musdes, " ucap Dedi Mufrodi.

Sedangkan mantan Ketua BPD periode sebelumnya yang kemudian terpilih kembali menjadi anggota BPD Periode 2026-2034 atas keinginan masyarakat tidak banyak salam menyampaikan pidatonya.

" Saya selaku perwakilan BPD Desa Lambang Jaya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras baik tenaga, pikiran semuanya, waktu apalagi. Karena saya yakin semuanya sibuk, sekali lagi saya mohon maaf bila kemaren kurang kontribusinya kepada panitia dan sekali lagi saya mohon di maafkan," ungkap Darju Darmawan.ST.

Sementara Kepala Desa Lambang Jaya dalam pidatonya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Ketua penyisihan BPD beserta Staff sehingga sampai saat ini terciptanya pemilihan calon BPD terpilih serta berharap dapat berlanjut sampai pengukuhan di Kabupaten Bekasi nanti oleh Plt Bupati Bekasi.

"Sebetulnya ini ada wajah lama tapi baru dan ada wajah baru tapi baru, mudah-mudahan beliau dikasih sehat dan umur panjang sehingga sampai nanti dikukuhkan atau di sumpain dari Kabupaten Bekasi atau Plt Bupati Bekasi, Dan selanjutnya selamat bekerja untuk melayani warga Lambang Jaya, jangan setelah Disumpain Kabupaten Bekasi...uda segala kegiatan jadi off gitu, ini kita harus atau wajib melayani masyarakat Lambang Jaya. Intinya kepentingan umum dulu baru kepentingan pribadi," ujar Kimlan Sahroni.

Lanjutnya," Dan sebentar lagi pemilihan Pilkades sekarang sudah memasuki tahapan-tahapan. Jadi dari sekarang kurang lebih tiga atau empat bulan lagi, jadi mudah-mudahan dilambang Jaya nanti siapapun Kepala Desa nya yang memimpin di tahun 2026 sampai 2034 ini harus sama-sama gawe..sama-sama kerja untuk warga wilayah Lambang Jaya," imbuh Kades Lambang Jaya.

Ia juga menegaskan bahwa akan terus bekerja sampai akhir masa jabatannya di 28 September 2025.Dan menghimbau kepada masyarakat agar mengedepankan kondusifitas didalam proses Pilkades 2025-2034.

"Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan pelayanan kepada warga wilayah sampai akhir, pertanyaannya; Kepala Desa dua kali enam tahun ditambah dua tahun berarti 14 tahun, pertanyaannya "Boleh Atau Ora?"untuk melanjutkan..boleh melanjutkan..cuman didukung ora, tentunya pertanyaan ini saya akan melanjutkan...saya akan melanjutkan untuk melayani warga Lambang Jaya itupun kalau bapak- ibu cocok dan saya akan maju," tegas Kades Lambang Jaya.

"Tentunya siapapun nanti yang berkompetisi di Pildes 2026-2034, saya mengajak kepada bapak ibu yang hadir untuk berpesan kepada saudara kita, tetangga kita...jangan sampai kalau ada pemilihan terjadi Clash, yang udah-udah belum bagus kita buat kondusif yang sudah bagus kita lebih kondusifkan," harapnya.

Kades Lambang Jaya kembali menegaskan bahwa dirinya berniat untuk melanjutkan memimpin Desa Lambang Jaya guna kembali melayani masyarakat dengan mengikuti kontestasi Pilkades 2026-2034. Ia juga memberikan ruang kepada masyarakat Desa lambang Jaya untuk mempergunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya tanpa ada batasan.

"Jadi saya atas nama pribadi dalam pemerintahan , saya akan melanjutkan dari 2026 sampai 2034..jujur, jadi saya minta siapapun yang ikut berkompetisi Pilkades di 2026-2034 yang mencalonkan menjadi Kades Lambang Jaya. Saya tidak menutup..silahkan itu hak preoregatif bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada saat ini tolong sampaikan kepada saudara maupun tetangga," pungkas Kades Lambang Jaya Kimlan Sahroni.

Acara di lanjutkan dengan swafoto bersama. baik Kades dan Panitia bersama para hadirin maupun bersama para anggota BPD terpilih yang di akhiri dengan ramah-tamah dan bernyanyi solo. acara berjalan lancar dan kondusif serta cukup meriah.

"Ahamdulilah ini adalah penyampaian laporan hasil rekapitulasi penyisihan BPD tahun 2026 sampai 2034 , alhamdulilah pada hari ini di tanggal 30 Mei 2026 ini berjalan dengan lancar tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, barangkali dari Ketua Penyisihan BPD hasil laporan kita terima dan akan kita lanjutkan ke tingkat Kecamatan dan Kepemerintah Daerah untuk pelantikan anggota BPD terpilih tahun 2026 sampai 2034, mudah-mudahan BPD-BPD yang terpilih bisa melayani warga lambang Jayauntuk melayani masyarakat Lambang Jaya, supaya masyarakat Lambang Jaya Adil dan Makmur," tandas Kepala Desa Lambang Jaya, Kimlan Sahroni, kepada Awak Media usai acara berlangsung.

Mantan Ketua BPD Lambang Jaya yang kembali terpilih atas keinginan warga Desa Lambang Jaya mengutarakan.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Panitia penyisihan beserta Staff serta Pemerintah Desa Lambang Jaya khususnya Kepala Desa dan jajaran yang terlibat dalam kelancaran kegiatan tersebut. Dan untuk para anggota terpilih dari hasil penyisihan anggota BPD agar terus berkontribusi kepada masyarakat Desa Lambang Jaya. Sementara untuk para anggota BPD yang baru terpilih agar teguh dalam memegang amanah yang diemban dari masyarakat serta dapat turut dan harus berkontribusi memajukan wilayah Desa Lambang Jaya agar tercipta masyarakat sejahtera, adil dan makmur," tutup Darju Darmawan.ST kepada Awak Media usai kegiatan berakhir.

Diketahui bahwa, para anggota BPD Lambang Jaya terpilih diantaranya adalah; 1. Darju darmawan, ST, 2. Rosid, 3. Rabu Khaerudin, 4. Dedi Supriadi, 5. Kana, 6. Megayanti, 7. Ghulam Ridho, 8. Martono, 9. Karja Setiawan.

(Iwan Joggie) ANK

Jajaki Kolaborasi Nasional Untuk Penguatan Desa Dan Publikasi Program Strategis, SMSI Audensi ke DPP ABPEDNAS

JAKARTA, AKYAN NAGARAKRETAGAMA – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) melakukan audiensi dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) di Kantor Pusat ABPEDNAS, Jalan Gudang Peluru Raya No. 29, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2026) sore. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi nasional dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Delegasi SMSI dipimpin langsung Ketua Umum SMSI, Firdaus bersama Sekretaris Jenderal Makali Kumar, Bendahara Iwan Jalaluddin, serta Wakil Ketua Dewan Penasihat Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si. Sementara dari pihak ABPEDNAS hadir Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, Ketua Umum Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, serta Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana.

Dalam suasana penuh keakraban, Ketua Umum SMSI Firdaus memaparkan perkembangan organisasi SMSI yang berdiri pada 7 Maret 2017 dan kini menjadi salah satu konstituen Dewan Pers. Saat ini, SMSI memiliki 3.181 perusahaan media siber yang tersebar di 35 provinsi serta berbagai kabupaten dan kota di Indonesia.

Menurut Firdaus, SMSI juga tercatat sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar di dunia versi Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Kementerian Pariwisata RI. Karena itu, SMSI siap mengambil peran dalam mendukung penguatan komunikasi publik dan penyebarluasan informasi strategis nasional, termasuk terkait Pembangunan Desa.

“Kami beraudiensi dengan DPP ABPEDNAS untuk bersilaturahmi sekaligus membangun sinergi dan kerja sama dalam mendukung program-program penguatan aspirasi masyarakat serta tata kelola Pemerintahan Desa,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan, jaringan kepengurusan SMSI yang tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia menjadi modal penting dalam mendukung publikasi berbagai program ABPEDNAS. Dukungan tersebut, kata dia, akan dijalankan sesuai fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baik melalui penyampaian informasi yang objektif, edukasi publik, maupun fungsi kontrol sosial.

“Kami siap mendukung dan berkolaborasi dengan ABPEDNAS di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam penyebarluasan informasi Pembangunan Desa melalui media-media anggota SMSI di daerah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani yang juga menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) menyambut positif kunjungan pengurus pusat SMSI. Menurutnya, ABPEDNAS merupakan organisasi profesi tingkat nasional yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan, ABPEDNAS memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai media komunikasi dan koordinasi antar anggota BPD, penyalur aspirasi masyarakat Desa, serta penguatan kapasitas pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“ABPEDNAS hadir untuk penguatan Desa. Penguatan Desa merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. BPD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan Pemerintahan Desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prof. Reda.

Ia juga menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung ABPEDNAS menjalankan fungsi pengawasan dan kemitraan secara profesional dan berintegritas.

“Desa yang kuat membutuhkan kelembagaan yang kuat. Kejaksaan dan semua pihak, termasuk SMSI, dapat mendampingi ABPEDNAS agar seluruh proses pengawasan dan kemitraan berjalan profesional serta berintegritas,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana menyatakan pihaknya siap menjalin kerja sama dengan SMSI dalam mendukung berbagai program organisasi, termasuk membangun opini publik yang positif terkait Pembangunan Desa.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga merupakan implementasi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS, khususnya dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas BPD, serta memperkuat sinergi nasional bersama Lembaga Pemerintah dan Organisasi Pers.

“Kerja sama dengan SMSI menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan dan membangun gotong royong dalam menjaga Desa serta membangun Indonesia,” ujar Adhitya.

Ia juga mengungkapkan bahwa ABPEDNAS telah melaksanakan program kreatif pengawasan Desa melalui lomba film pendek bertema “Jaksa Garda Desa” dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.

Audiensi ditutup dengan sesi foto bersama dan komitmen kedua organisasi untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret dengan melibatkan pengurus daerah masing-masing di seluruh Indonesia. 

(Red) ANK

Rakergub FKD MPU TA 2026, Wamendagri Bima Arya Desak Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan Dan Transisi Energi

KOTA SEMARANG, AKYAN NAGARAKRETAGAMA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta para kepala daerah untuk meninggalkan pola rapat yang bersifat seremonial dan mulai berfokus pada eksekusi langsung program lintas sektor. Menurutnya, langkah progresif tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan konkret, seperti ketahanan pangan dan transisi energi secara cepat dan terukur.

"Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas," ujarnya dalam kegiatan Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi kepala daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Terlebih, daerah juga diminta mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi itu dinilai semakin menantang, terutama karena Indonesia tengah berpacu mengoptimalkan bonus demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, Bima mendorong kepala daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini menghambat kerja sama antardaerah, khususnya dalam distribusi pasokan pangan. Ia menekankan pentingnya penguasaan big data yang presisi dan real-time agar daerah dengan komoditas surplus dapat menopang wilayah lain yang mengalami kekurangan.

"Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan," jelasnya.

Selain isu pangan, Bima juga menyoroti pentingnya percepatan transisi energi, khususnya dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia meminta seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Hal itu mulai dari efisiensi operasional, peningkatan kualitas udara, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.

Bima juga mendorong kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dalam menggali potensi wilayah masing-masing guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak harus selalu diperoleh melalui kenaikan pajak, melainkan dapat diwujudkan melalui kreativitas dan optimalisasi potensi lokal.

"Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, serta Rektor IPDN Halilul Khairi bersama perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.

(Muritno) ANK

Tingkatkan Kapasitas Pengelola Data, Dirjen Dukcapil: Infrastruktur Kuat Tidak Cukup Tanpa Didukung SDM Handal

KOTA DEPOK, AKYAN NAGARAKRETAGAMA — Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam pengelolaan data kependudukan di era digital. Infrastruktur yang kuat, menurutnya, tidak akan memberikan hasil optimal tanpa didukung kapasitas SDM yang memadai.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Kependudukan bagi Aparat Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026 Angkatan I di Savero Hotel, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).

Dalam arahannya, Teguh menekankan bahwa pembangunan sistem kependudukan tidak hanya berfokus pada penguatan infrastruktur seperti server, jaringan, dan keamanan siber, tetapi juga harus diimbangi dengan kesiapan SDM sebagai pengelola utama.

“Kalau infrastruktur jaringan cybersecurity kuat tapi SDM-nya jebol, apa artinya?” tegasnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur Dukcapil seiring percepatan transformasi digital yang tengah dijalankan. Melalui kebijakan Dukcapil Go Digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama yang harus diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam mengelola dan memanfaatkannya secara optimal.

“Kalau sudah Go Digital, artinya … pemanfaatan IT [menjadi] sangat urgen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa data kependudukan memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Data Dukcapil itu adalah memayungi, menjadi basis … [dan] tulang punggung terhadap semua pelayanan, kita mendasari semua pelayanan publik,” jelasnya.

Menurutnya, data kependudukan tidak hanya dimanfaatkan untuk pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan, hingga pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam konteks tersebut, implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai single identity number terus diperkuat untuk mendukung pemanfaatan lintas sektor.

Teguh juga memaparkan capaian perekaman data kependudukan yang menunjukkan tren positif. Berdasarkan data semester II tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 288 juta jiwa, dengan perekaman KTP elektronik telah melampaui 97 persen dari total wajib KTP. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat seiring jumlah penduduk yang kini telah melebihi 289 juta jiwa.

(HJR) ANK

Polemik Jukir Dishub Dan Puskesmas Aren Jaya, Eko : 'Kepala Dan TU Puskesmas Gak Jelas, Gak Beres Dan Gak Mudeng!'

KOTA BEKASI, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Persoalan perseteruan Juru Parkir Dishub Kota Bekasi dengan Kapuskesmas Aren Jaya, Dr Arie Rahayu Udhani MM terkait pengelolaan perparkiran yang dinilai pihak Puskesmas Aren Jaya tidak ada kejelasan serta cacat administrasi dengan mendesak pihak Dishub Kota Bekasi agar segera melakukan penertiban administrasi menuai tanggapan serius dari Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur, (9/4/2026).

Dalam tanggapannya Ketua UPTD Dishub Bekasi Timur menyatakan bahwa," Ini masuk program Walikota Bekasi (Dr.Tri Adhianto Tjahyono) semua ada aturannya dan Perdanyapun sudah ada  tapi jelasnya saya tidak begitu hafal. Tapi yang jelas titik lokasinya itu sudah dimasukan ke dalam titik juru parkir dan itu sudah ada SK nya..nah sudah ada SK nya itu barulah kita data orang Jukir yang akan ditempatkan disitu...nah dari Jukir itu kita data untuk diberikan kelengkapan dari Dinas," ujar Eko Mulyanto, (9/4).

Ditanyakan terkait atribut Juru Parkir, selain KTA dan seragam apakah juga dilengkapi dengan SK secara tertulis dari pihak Dishub Kota Bekasi?

"Tidak ada SK secara tertulis, karena dari peraturan dan Undang-undangnya kita tidak berhak mengeluarkan SK atau apapun terkait Jukir di lapangan..karena statusnya bukan pegawai Pemerintah...karena kitapun sudah berkoordinasi dengan bagian hukum...karena selain pegawai Pemerintah tidak bisa diberikan surat tugas atau surat apapun..tapi ini resmi," tegasnya.

Bilamana ada Institusi lain yang menanggapi dan menganggap ini tidak resmi dan sama saja dengan Juru Parkir liar lainnya?

"Ya mereka tidak tahu..sosialisasi sudah dilakukan hanya untuk yang terkait saja..karena tidak secara umum sifatnya. Jadi orang itu kita memberdayakan orang-orang yang sudah ada disitu untuk menjalankan perparkiran yang ada disitu," katanya.

Dikonfirmasi, apakah didalam menempatkan para Juru Parkir yang berada dibawah naungan Dishub Kota Bekasi sudah ada komunikasi intensif sebelumnya dengan pihak Puskesmas?

"Sudah..saya sudah rapatkan dengan Kepala Dinas Kesehatanpun bareng pada saat itu. Jadi ada undangan khususs kepada Kepala-Kepala Puskesmas terua Kepala Dinas berikut perwakilannya se Kota Bekasi..kurang lebih setahun yang lalu..seharusnya hal ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi oleh pihak Puskesmas," jawab Eko.

Lalu bagaimana bila ada Kepala Puskesmas yang mengganggap hal tersebut tetap dikatakan tidak ada kejelasan dan tidak tertib administrasi?

"Ya berarti karena masih baru mungkin dia tidak mengetahui..kalau Puskesmas Bekasi Jaya, Aren Jaya dan Karang Kitri itu sampai hari ini tidak pernah ada masalah dan saya waktu pas awal itu, saya kunjungi masing-masing..mereka sudah paham dan sudah komunikasi . Waktu awal begitu SK..SP turun ...saya langsung koordinasi ke lapangan, saya kinjungi semua Puskesmas. Bahwa kita akan ada program seperti ini sesuai petunjuk dan perintah dari Pak Walikota (Tri Adhiyanto-Red), untuk mengakomodir juru parkir yang ada di Puskesmas untuk menambah PAD," papar Eko.

Bila ada Kepala Puskesmas baru yang tidak memahami tentang adanya regulasi terkait Juru Parkir dibawah naungan Dishub Kota Bekasi yang ditempatkan di wilayah tersebut dari Pemerintah Bekasi?

"Nah berarti dia tidak komunikasi dengan Kepala Puskesmas yang lama dan mungkin juga menurut dia hal itu tidak penting..tapi menurut saya penting..seharusnya sebelum dia menanyakan kepada Jukirnya, dia menanyakan dulu ke Kapuskesmas yang sebelumnya...seharusnya seperti itu," terangnya.

"Sebagai Kepala Puskesmas seharusnya dia sudah tau..permasalahan itu timbulkan setelah dia duduk harusnya dia menayakan ke Kapuskesmas yang lama itu pertama..lJukir sudah mengarahkan untuk tanya ke Dishub..sebenarnya itu sudah pas..sudah benar," sambungnya.

Bagaimana menurut Kepala UPTD bila sudah jelas ada Jukir yang menggunakan atribut Dishub namun tetap mempertanyakan.

"Ya kalau tiba-tiba begitu berarti engga mudeng..jadi kayak awalnya enggak mau tau juga gitu..jadi aneh juga...kan sebelumnya sudah ada sosialisasi dan saya izin juga, saya sudah pernah kesitu. Waktu itu saya ketemu dengan staffnya..kalau enggak salah saya ketemu sama TU nya waktu itu satu tahun yang lalu..saya enggak apal orangnya..kalau enggak salah waktu itu Pak Kapusnya enggak ada dan saya ketemu dengan TU nya dan saya menjelaskan semuanya termasuk yang si Karang Kitri juga saya enggak ketemu sama Kapusnya..jadi sudah semuanya," beber Eko Mulyanto.

Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur mengklaim telah dua kali disampaikan baik saat sosialisasi bersama dengan surat undangan untuk seluruh Kepala Puskesmas se Kota Belkasi maupun penyampaiam langsung ke titik lokasi penempatan Juru Parkir di tiap-tiap Puskesmas yang di akomodir pihak Pemkot, Baik bertemu langsung dengan Kapuskesmas maupun perwakilannya (TU Puskesmas-Red).

"Memang selama ini kadang-kadang gimana sih ya, jadi enggak nyambung begitu sih kadang-kadang. Saya berfikir seperti ini...karena Kepala Puskesmas seharusnya menanyakan juga ke Staffnya..berarti enggak nyambung dan aneh jadinya.. seharusnya Kapuskesmas yang lama atau staff TU nya menyampaikan bahwa ke Kapuskesmas yang baru," jelasnya.

Kepala Dan TU Puskesmas Aren Jaya Aneh, Gak Jelas, Gak Beres Dan Gak Mudeng

Namun persoalan yang kemudian muncul berdasarkan pernyataan dari Kapuskesmas Aren Jaya bersama Kepala TU nya yang mengklaim bahwa memang tidak adanya  kehadiran dan pemberitahuan dari pihak Dishub Kota Bekasi baik secara langsung maupun tertulis dari Kadishub maupun UPTD Dishub Kota Bekasi kepada Puskesmas Aren Jaya, sehingga menimbulkan kerancuan dan perseteruan serta dinilai pihak Puskesmas bahwa, Dishub Kota Bekasi kurang sosialisasi, Koordinasi dan Komunikasi didalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI) saat menjalankan tugas dan menerapkan pengelolaan perparkiran di Puskesmas Aren Jaya.

"Ya pokoknya yang jelas disitu  kenapa kok yang disampaikan pimpinan bisa enggak tau dan satu lagi kalau memang enggak tau Kapuskesmas yang baru bisa menanyakan ke Kapuskesmas yang lama..padahal Kapuskesmas yang lama sering ketemu dengan saya..mangkanya Kapuskesmas yang baru menegur Juru Parkir dilapangan kan aneh," ungkapnya.

Dr Arie Rahayu juga mengklaim bahwa di tempat yang lama (Puskesmas Harapan Mulya-Red) dia menjabat sebagai Kapuskesmaspun tidak ada sosialisasi dan bahkan yang menjaga parkiran dari Linmas kendati lokasinya bersebelahan dengan Dishub Kota Bekasi.

"Kan begini, ternyata dari semuanya itu ada beberapa Puskesmas yangenggak ditarikin parkir..karena enggak ada Jukirnya dan memang disitu enggak ditarikin parkir, memang enggak semuanya..nah kebetulan disini di Timur semuanya di tarikin," terang Eko.

"Nah ditempat yang baru (Puskesmas Aren Jaya-Red) seharusnya dia (Kapuskesmas-Red) sebelum menegur Juru Parkir, dia menanyakan dulu ke Kapuskesmas yang lama dan TU nya. Kalau Kepala TU nya enggak sampaikan itu..berarti enggak beres itu orang," tukasnya.

"Itu Human Error...saran saya jangan ambil pernyataan sepihak seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Dinas terkait," sambungnya.

"Jadi menurut saya enggak jelas disitu. Jadi ini apa memang akal-akalan dia aja bahwa ini melempar masalah..enggak tau juga sih. Menurut saya ini sudah jelas kok bahwa saya sudah ketemu dengan Kapuskesmas yang lama dan Staff TU nya...Jadi ini bisa akal-akalan mereka saja atau enggak tau atau enggak mau tau..pokoknya ..enggak Jelas begitu aja..intinya enggak mudeng," pungkas Kepala UPTD Dishub Bekasi Timur, Eko Mulyanto S Sos.

(Iwan Joggie) ANK

Makna Idul Fitri Bagi Keluarga : 'Saling Memaafkan Menciptakan Kerukunan Dan Keharmonisan'

BEKASI, AKYAN NAGARA KRETAGAMA - Idul Fitri bukan sekedar perayaan setelah sebulan menahan lapar dan dahaga, melainkan momentum kembali ke jati diri sebagai manusia yang bersih, lapang, dan penuh kasih. (21 Maret 2026).

Dalam kehidupan masyarakat umum — yang dikenal dengan nilai kekeluargaan yang erat — Idul Fitri menjadi titik pulang yang mengikat kembali hubungan yang mungkin sempat renggang oleh jarak, kesibukan, atau perbedaan.

Di tengah dinamika kehidupan modern, kerukunan keluarga sering diuji oleh ego, perbedaan pandangan, bahkan hal-hal kecil yang dibesar-besarkan. 

Namun Idul Fitri hadir sebagai ruang refleksi, mengingatkan bahwa hubungan darah dan persaudaraan tidak boleh kalah oleh hal-hal sementara.

Keluarga berkerukunan memahami bahwa harmoni bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi harus dirawat dengan kesadaran.

Tradisi saling mengunjungi, berbagi hidangan, dan duduk bersama dalam suasana hangat menjadi simbol nyata bahwa kebersamaan adalah kekuatan.

Idul Fitri bukan hanya tentang kembali ke rumah, tetapi kembali merasakan rumah sebagai tempat yang penuh penerimaan dan kasih.

Sebagaimana petuah sederhana ala kearifan lokal : “Jangan Biarkan Jarak Hati Lebih Jauh Dari Jarak Langkah”. 

Maka Idul Fitri menjadi jembatan untuk mendekatkan kembali hati yang sempat menjauh.

Kerukunan Adalah Warisan Nilai Leluhur

Keluarga berkerukunan dikenal dengan semangat mapalus — gotong royong dan kebersamaan yang menjadi napas kehidupan sosial.

Nilai ini tidak hanya hidup dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam saat Idul Fitri tiba.

Kerukunan dalam keluarga bukan sekadar tidak bertengkar, melainkan kemampuan untuk saling memahami dan menerima kekurangan satu sama lain. 

Dalam konteks ini, Idul Fitri menjadi momen untuk memperkuat nilai-nilai tersebut melalui saling memaafkan yang tulus, tanpa syarat.

Secara argumentatif, kerukunan keluarga adalah fondasi dari ketahanan sosial yang lebih luas.

Keluarga yang harmonis akan melahirkan individu yang damai, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang rukun. 

Maka menjaga keharmonisan keluarga bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga kontribusi terhadap kehidupan sosial yang lebih luas.

Dalam kearifan lokal, ada pesan yang sering terdengar: “Torang Samua Basudara” — (Kita Semua Bersaudara). Pesan ini menjadi pengingat bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk menjauh, melainkan alasan untuk saling melengkapi.

Idul Fitri Sebagai Ruang Rekonsiliasi Dan Pererat Ikatan

Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap keluarga pasti ada dinamika, bahkan konflik. 

Namun Idul Fitri memberikan ruang yang sangat kuat untuk rekonsiliasi — bukan hanya secara simbolik, tetapi secara emosional dan spiritual.

Saling memaafkan pada hari raya bukanlah formalitas, melainkan sebuah proses penyembuhan. 

Kata “Maaf” yang diucapkan dengan tulus mampu meruntuhkan dinding ego yang selama ini menghalangi kehangatan hubungan keluarga.

Dalam keluarga berkerukunan, momen ini sering diiringi dengan kehangatan pelukan dan tawa yang menghidupkan kembali kedekatan.

Lebih dari itu, Idul Fitri juga mengajarkan bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tetapi justru menunjukkan kedewasaan.

Orang yang mampu memaafkan adalah mereka yang memahami bahwa kedamaian lebih berharga daripada mempertahankan ego.

Petuah Berkerukunan mengajarkan: “Lebih Baik Hati Yang Lapang Daripada Kata Yang Menang”. Maka Idul Fitri menjadi ruang untuk memilih kedamaian, bukan kemenangan.

Menjaga Kerukunan Adalah Tanggung Jawab Bersama

Kerukunan keluarga tidak berhenti pada hari Idul Fitri. Justru, hari raya ini adalah titik awal untuk menjaga hubungan yang lebih baik ke depan. Nilai-nilai yang dihidupkan saat Idul Fitri harus terus dirawat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam keluarga berkerukunan, tanggung jawab menjaga kerukunan tidak hanya ada pada orang tua, tetapi juga pada generasi muda.

Anak-anak diajarkan sejak dini untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, dan menjaga keharmonisan dalam setiap interaksi.

Secara lebih luas, menjaga kerukunan keluarga juga berarti menjaga identitas budaya. 

Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong-royong, dan saling menghargai adalah warisan yang tidak boleh hilang di tengah arus globalisasi.

Sebagaimana pesan bijak yang sering disampaikan: “Kalau Bukan Kita Yang Menjaga, Siapa Lagi?” 
Maka menjaga kerukunan keluarga adalah tanggung jawab bersama, lintas generasi.

Pada akhirnya, Idul Fitri dalam keluarga berkerukunan bukan hanya perayaan, tetapi perenungan. 

Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan, tetapi pada kehangatan hubungan.

Dalam pelukan keluarga, dalam tawa yang tulus, dan dalam hati yang saling memaafkan — di situlah makna Fitri menemukan wujudnya yang paling nyata.

(Keluarga Besar Irwan Awaluddin SH) ANK

Buto Cakil : "Simbol Hawa Nafsu, Angkara Murka, Tidak Pernah Puas Dan Selalu Bergejolak."

JAKARTA, AKYAN NAGARAKRETAGAMA - Buto Cakil adalah tokoh raksasa ikonik dalam wayang kulit Jawa, simbol hawa nafsu angkara murka yang lincah, energik, dan ceplas-ceplos. Sering muncul dalam lakon "Perang Kembang" (biasanya di pathet sanga), Cakil selalu bertarung melawan ksatria seperti Arjuna dan tewas tertusuk kerisnya sendiri,Minggu (1/3/2026). 

Karakteristik Buto Cakil, wujud raksasa dengan gigi taring bawah panjang menonjol keluar, rahang bawah lebih panjang dari atas.

Mempunyai watak keras, tidak suka diatur, setia kepada raja (menuruti titah), dan sangat energik/tidak bisa diam (pethakilan).

Buto Cakil nama lain Ditya Gendir Penjalin, Gendring Caluring, Klanthangmimis, Kalapraceka, Ditya Kala Plenthong, dan Kala Marica.

Asal usul dalam beberapa kisah, ia digambarkan sebagai wujud hawa nafsu Arjuna atau raksasa hasil perpaduan nafsu angkara. 

Kemunculan Buto Cakil sering muncul dalam adegan Perang Kembang di hutan belantara. Ia menghadang satria (umumnya Arjuna) yang baru saja selesai bertapa.

Perang Kembang: Cakil bertarung dengan gaya yang khas, menari-nari, melompat, dan bercanda, namun sangat mematikan. Ia sering ditempatkan di ujung formasi pertempuran.

Kesetiaan Berujung Kematian

Meskipun licik, Buto Cakil sangat setia pada rajanya (seringkali Rahwana). Dalam pertempuran melawan Arjuna, Cakil akhirnya tewas, seringkali karena tertusuk kerisnya sendiri—sebuah simbol bahwa hawa nafsu yang tidak dikendalikan akan menghancurkan diri sendiri.

Buto Cakil merupakan simbol yang melambangkan hawa nafsu manusia yang tidak pernah puas dan selalu bergejolak, dimana pada akhirnya dapat ditundukkan oleh ksatria yang menjaga tatanan dunia.

(Widi) ANK